Negara pada kondisi yang terjadi saat ini, yakni dalam ruang krisis yang belum juga usai. Maka dalam mengatur penelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara harus mampu merumuskan dengan strategis.

Pendapatan negara diharapkan tumbuh besar, sehingga dapat digunakan sebagai  biaya untuk pembangunan, instrument pengentasan kemiskinan serta pengembalian hutang negara pada bank dunia (hutang luar negeri) yang nyatanya selalu bertambah.

Hal tersebut terjadi karena negara selalu mengalami defisit yang disebabkan oleh faktor tingginya tingkat ekonomi yang membuat pengeluaran negara menjadi sangat besar. 

Faktor lainnya dapat terjadi akibat dari krisis ekonomi yang memaksa pemerintah mengadakan pengeluaran tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonomi serta upaya-upaya memutus akar penyebab krisis.

Permasalahan defisit anggaran menjadi masalah yang penting untuk dicarikan solusi yang lebih konkrit dibanding hanya mengandalkan hutang luar negeri yang kian hari kian menggunung. Pemerintah sudah harus memperbaiki sistem penerimaan negara dengan mencari instrument baru sebagai pendukung pendapatan negara.

Selain dari pajak sebenarnya ada satu potensi yang bisa menjadi solusi bagi pemerintah untuk meringankan beban belanja negara, yaitu melalui zakat. Yang dalam pandangan Islam bukan hanya sebagai bentuk ibadah spiritual saja, lebih dari itu zakat memiliki dampak yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi.

Dalam tulisan singkat ini penulis ingin menyampaikan peranan zakat dalam pembangunan serta dalam upaya-upaya kedermawanan untuk menekan laju kemiskinan sehingga semakin terbukanya ruang kesejahteraan dilapisan masyarakat bawah.

Problematika Zakat di Indonesia

Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi sumber kekayaan negara sekaligus solusi terhadap pengentasan kemiskinan. Selama ini sumber utama dalam fiskal negara hanya berpangku pada pembayaran pajak dari masyarakat, padahal potensi zakat sangat besar mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Perhatian terhadap zakat menjadi permasalahan serius karena pemerintah tidak memasukan zakat sebagai unsur penting dalam pemasukan suatu negara. Zakat masih dianggap sebagai bentuk ketaatan manusia dalam menjalankan ajaran agama, yang semestinya zakat dipahami memiliki efek domino yang berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi negara.

Menelisik pada fakta sejarah ketika Presiden Soeharto mengomentari pendapat agar zakat dapat dikelola secara Nasional dalam bentuk Undang-Undang, beliau berkata, “Kewajiban zakat seiring dengan kewajiban shalat, masa shalat juga mau diundangkan (Rozalinda, 2015) Hingga saat ini belum terlihat keseriusan pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari fiskal.

Permasalahan selanjutnya adalah masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran zakat dalam pembangunan ekonomi negara. Ini dampak dari ketidak pahaman dan kurangnya peran serta pemerintahan untuk membangun kepercayaan akan pengelolaanya.

Pemerintah melalui Badan Amil Zakat baik Daerah maupun Nasional hendaknya lebih mensosialisasikan kewajiban zakat sebagaimana sosialisasi yang selama ini gencar dilakukan sehubungan dengan kewajiban pajak.

Zakat dan Pengaruhnya Pada Pertumbuhan Ekonomi

Kepemilikan harta antara manusia yang satu dengan yang lain tidaklah sama, terdapat golongan yang diberikan kelebihan harta dan golongan lain ditakdirkan serba kekurangan.

Disyariatkannya zakat dikalangan umat muslim tidak lain untuk mengobati perbedaan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga zakat mampu menembus dimensi hikmah yakni spiritual, moral, sosial dan ekonomi

Secara spiritual, zakat merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Sang Khaliq, sekaligus ungkapan syukur atas limpahan harta yang diberikan. Sehingga mampu berimplikasi keberkahan pada yang menunaikannya.

Pada aspek moral, zakat terlihat bahwa harta yang dikeluarkan menjadi sarana membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan kepada harta, sehingga dengan membayar zakat seseorang sedang menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam dirinya.

Dimensi sosial yang dimiliki oleh zakat, bahwa dengan zakat masyarakat melakukan kegiatan tolong-menolong (ta’awun) sebagai tanggung jawab moral sebagai seorang muslim dengan muslim yang lainnya.

Sedangkan secara ekonomi, zakat merupakan cara untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara.  Sehingga kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata (Mustafa Edwin Nasution, 2006)

Zakat dan Pengentasan kemiskinan

Zakat yang sejak awal disyariatkan oleh agama haruslah mampu sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Dengan disalurkanya zakat kepada fakir dan miskin diharapkan mampu dikelola untuk lebih produktif sehingga mampu meningkatkan taraf kesejahteraan.

Pada aspek moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflansi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang serta distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat.

Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan komponen utama dalam kebijakan fiskal. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim.

Harapannya terjadi proyeksi pemerataan pedapatan antara surplus dan defisit Muslim, atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (Mustahiq) menjadi surplus (Muzaki)

Oleh karena itu dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara sekaligus menciptakan ruang pasti dalam upaya mensejahterkan masyarakat. Sehingga semakin luas masyarakat yang dapat dientaskan dari jeratan kemiskinan.