Keputusan pemerintah untuk membatalkan sekolah tatap muka semester genap Tahun Pelajaran 2020-2021 karena kasus penyebaran Covid-19 di berapa daerah mengalami lonjakan tinggi dengan status warna merah.

Pengendalian penyebaran Covid-19 sebagai argumentasi rasional untuk tidak menyelenggarakan pendidikan tatap muka tentu menjadikan masyarakat menerima atas putusan pemerintah, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang kecewa atas putusan tersebut. Hal ini terbukti masih ada yang melaksanakan proses pembelajaran dengan model tatap muka.

Bahkan Pemerintah telah memutuskan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II atau Pemberlakuan Pembatasan Kagiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran Covid-19 yang berlaku berlaku mulai tanggal 11-25 Januari 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali.

Penerapan PSBB dan PPKM juga berdampak pada pembatasan penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara tatap muka, maka alternatif utama saat pandemi Covid-19 adalah Belajar Dari Rumah (BDR) dengan model pendidikan daring (dalam jaringan) dengan piranti media online atau jaringan internet.

Maka discourse tentang BDR di ruang publik menjadi trend kembali bersamaan dengan lonjakan kasus penyebaran Covid-19 semakin tinggi secara nasional.

Sebagian kalangan menilai penyelenggaraan BDR yang diterapkan saat ini bukanlah alternatif dan solusi yang ideal bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tetapi masih perlu kajian dan diskusi yang mendalam.

Secara teknis model BDR yang diselenggarakan saat ini berbeda dengan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan dalam proses perkulihan bagi mahasiswa di perguruan tinggi.

PJJ diselenggarakan dalam perkuliahan bagi mahasiswa di perguruan tinggi memiliki dasar hukum yang jelas dan telah lama diterapkan sebagai salah satu model pembelajaran.

Regulasi PJJ berdasarkan Undang-undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012, pasal 31 tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada pendidikan Tinggi.

Sementara penyelenggaraan BDR yang diterapkan bagi siswa sekolah dasar dan menengah, serta PAUD selama ini hanya terkesan uji coba (trial and errol) untuk menjawab kebutuhan pendidikan saat pandemi Covid-19.

Penerapan BDR Saat Pandemi Covid-19

Konsep BDR merupakan sebuah blok program pendidikan lewat siaran televisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan TVRI dalam rangka memfasilitasi pendidikan di masa pandemi Cocid-19.

Dasar penyelenggaraan BDR sesuai Surat Edaran Menteri Pendidkan dan Kebudayaan RI, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19).

Kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 15 Tahun 2020 yang tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Prinsip BDR adalah untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh warga satuan pendidikan adalah menjadi pertimbangan yang utama dalam pelaksanaan BDR.

Alternatif penyelenggaraan pendidikan model BDR saat ini lebih mengutamakan untuk memutus mata rantai Covid-19 dengan tetap berupaya memenuhi layanan pendidikan. Adapun tujuan pelaksanaan BDR adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan dan melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19

BDR berisi program-program pendidikan, kebudayaan, dan hiburan untuk seluruh jenjang pendidikan; dimulai dari satuan PAUD, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, serta program pengasuhan untuk orang tua.

Jadi selama ini ada kesan dan salah penafsiran orang tua peserta didik dan bahkan guru mengenai BDR selama masa pandemi Covid-19, bahwa BDR hanya kegiatan memindahkan proses pembelajaran dari kelas ke rumah yang dibimbing orang tua peserta didik.

Kegiatan BDR dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 dengan model pendidikan yang berbasis internet tentu memiliki berbagai kelebihan, tetapi juga memiliki kelemahan dan kekurangan, serta problematika dari sisi yang lain karena sistem ini termasuk hal yang baru di Indonesia.

Setidaknya ada empat problematika dalam pelaksanaan model BDR di masa pandemi Covid-19, di antaranya:

Pertama, letak geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan berdampak dalam menangkap signal internet antar satu daerah dengan daerah lain. Ada daerah yang signalnya kuat dan lancar, tetapi ada juga yang lambat alias lemot sehingga menjadi problem dalam mengikuti mengikuti proses BDR.

Kedua, tidak semua materi dapat disampaikan melalui pembelajaran model BDR terutama materi praktikum dan materi lain yang masih perlu dijelaskan dan pendampingan sebagaimana pembelajaran secara konvensional. 

Ketiga, BDR belum tentu dapat dilaksanakan untuk semua tingkatan usia, terutama pada jenjang satuan PAUD (KB dan TK), serta siswa SD/MI kelas 1 dan 2 masih di usia transisi yang masih tergantung kepada orang tua.

Keempat, BDR belum mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara multikultural karena secara sosiokultural Indonesia dikenal sebagai negara yang terdiri dari beragam suku bangsa sehingga secara adat istiadat memiliki budaya berbeda-beda.

Insan pendidikan dan masyarakat berharap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, semoga segera menemukan formulasi kurikulum BDR yang baik dan  sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan, materi pokok yang diberikan sesuai dengan konteks sosiokultural dan berdasarkan wilayah geografis Indonesia.