3 tahun lalu · 412 view · 6 menit baca · Kesehatan plan-au-just-married-just-a-child_0.jpg
[Foto: girlsnotbrides.org]

Problem Perkawinan Anak di Indonesia

Seminar yang diadakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM ini bertema “Problem Perkawinan Anak di Indonesia”. Seminar ini sendiri dilakukan tepat pada selasa, 8 maret 2016 yang juga bertepatan dengan Internasional Women’s Day.

Seminar yang dimoderatori oleh Wahyu Tanoto dari Mitra Wacana ini menghadirkan narasumber perwakilan dari PSKK UGM yaitu Prof. Dr. Muhadjir MD, MPA, H. Ahmad Muhsin dari MUI D.I.Y, Anita Triaswati dari PKBI D.I.Y, dan Ibu Khotimatul perwakilan dari Fatayat NU D.I.Y. Seminar ini di laksanakan di Auditorium Gd. Masri Singarimbun, Bulaksumur, UGM Yogyakarta.

Salah satu bahasan yang disinggung dalam seminar ini adalah penelitian yang dilakukan oleh PSKK UGM yang bekerja sama dengan Plan Indonesia[1] pada tahun 2011 di 8 kabupaten di Indonesia. Delapan kabupaten tersebut adalah: Kabuaten Indramayu (Jawa Barat), Kab. Grobokan dan Kab. Rembang (Jawa Tengah), Kab. Tabanan (Bali), Kab. Timor tengah selatan, Kab. Sikka, Kab. Lembata (NTT).

Dari delapan daerah tersebut, Kabupaten Indramayu merupakan daerah dengan kejadian perkawinan anak tertinggi, sementara Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten terendah.

Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan formal dan ikatan informal antara laki-laki dan perempuan di bawah usia 18 tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa insiden perkawinan anak di Indonesia masih tinggi?

Karena masalah perkawinan anak ini sendiri adalah masalah yang kompleks. Bagaimana tidak, masalah ini tidak hanya melibatkan anak itu sendiri, tapi juga ada faktor orang tua, serta sosial-budaya di daerah anak itu berada.

Setelah menggabungkan hasil survei kuantitatif dan studi kualitatif, setidaknya terdapat lima faktor penyebab perkawinan anak.

1. Perilaku seksual dan kehamilan tak dikehendaki
2. Tradisi/budaya
3. Rendahnya pengetahuan seksualitas atau kespro dan rendahnya pendidikan orang tua
4. Sosio-ekonomi dan geografis
5. Lemahnya penegakkan hukum.

Sekitar 27% perkawinan anak disebabkan “alasan” saling mencintai dan siap menikah walaupun usia mereka kurang dari 18 tahun. Perkawinan yang didasari oleh alasan tersebut relatif tinggi di Kab. Sikka (55,2%), Kab. Lembata (44%) dan Kab. Indramayu (37,1%).

Alasan kedua perkawinan anak yang dominan adalah pergaulan bebas yang berakhir dengan kehamilan tidak diinginkan. Dua kabupaten dengan  insiden kehamilan di luar nikah paling tinggi adalah di kab. Tabanan dan kab. Lembata. 52% perkawinan anak di Lembata disebabkan oleh perilaku seks bebas. Di tabanan lebih tinggi lagi, yakni 66,7%.

Untuk faktor tradisi atau budaya, secara kesuluruhan 1 dari 10 perkawinan anak terjadi karena masyarakat memperbolehkannya. Perkawinan anak karena faktor tradisi terjadi terutama di Dompu (37,5%), Grobokan (32,5%), dan Rembang (20%). Di Rembang misalnya, praktik perjodohan masih dijumpai di wilayah pedesaan, seperti di desa Gunem, dalam tradisi “Ngemblok”.

Selain itu, hasil survei di 8 Kabupaten juga menunjukkan, meski bervariasi, rata-rata responden anak dan orang tuanya yang kawin dini mempunyai pengetahuan minim terhadap aspek-aspek seperti kesuburan, kehamilan, kespro dan dampak perkawinan anak.

Pengetahuan responden juga sangat rendah mengenai peraturan pembatasan usia pernikahan dalam UU Perkawinan. Secara keseluruhan, 31,9% anak tidak tahu apabila sekali berhubungan seksual bisa menyebabkan kehamilan.

Rendahnya pengetahuan orang tua juga secara signifikan punya peluang 4 kali lebih besar untuk mengawinkan anak pada usia belia. Di Grobokan misalnya, pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak, menyumbang tingginya angka perkawinan anak.

Secara sosio-ekonomi, variabel sumber pendapatan rumah tangga dan kemiskinan juga mempengaruhi insiden perkawinan anak. Probabilitas rumah tangga miskin untuk mengawinkan anak di usia dini 3 kali lebih tinggi dari pada rumah tangga tak miskin.

Sementara secara geografis di wilayah rural/pedesaan 2 kali lebih tinggi terjadi perkawinan anak dari pada di wilayah urban.

Dalam studi kualitatif, tradisi menikah dini dan kasus perceraian yang tinggi kerap kali berinteraksi  dengan kemiskinan. Keterbatasan ekonomi telah memposisikan perempuan dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi seksual.

Kendati di hampir semua wilayah penelitian sebagian besar rumah tangga adalah keluarga miskin/hampir miskin hanya di perdesaan terpencil dan terisolasi, namun kemiskinan jadi faktor utama untuk menikahkan anak di usia dini.

Untuk faktor lemahnya penegakkan hukum, ini berkaitan dengan dispensasi perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Anak yang kawin di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, harus mendapatkan dispensasi perkawinan.

Dispensasi perkawinan dikeluarkan oleh pengadilan agama serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dispensasi tersebut bisa diberikan dengan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Interpretasi soal kemaslahatan rumah tangga dan keluarga inilah yang menjadi ranah kewenangan hakim pengadilan agama. Berdasarkan hasil wawancara, hakim pengadilan agama biasanya akan mengabulkan dispensai untuk kasus anak yang terlanjur hamil.

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), Dispensasi adalah prosedur legal yang prosesnya cukup panjang serta memakan biaya yang tak sedikit. Karena itu, kerap terjadi jalan pintas diambil dengan memanipulasi umur anak di KTP agar dapat memenuhi syarat perkawinan.

Jika kita melihat sejarah tentang 8 maret yang di rayakan sebagai hari perempuan internasional, maka kita akan mengetahui bahwa hari tersebut adalah hari keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik, sosial. Padahal di Indonesia sendiri ada beberapa hari yang menyangkut tema wanita, yaitu 22 Desember sebagai hari Ibu dan 21 April yang diperingati sebagai emansipasi wanita yang digagas oleh RA. Kartini.

Perkawinan anak di Indonesia sendiri masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Pasalnya, pernikahan anak berdampak pada rentannya perempuan, secara khusus pada persoalan ekonomi, sosial, budaya.

Perkawinan anak juga menyebabkan perempuan menghadapi kehamilan dan persalinan yang beresiko tinggi hingga kematian ibu dan bayi. Belum lagi resiko kanker serviks dan infeksi menular seksual (IMS).

Menurut Prof. Dr. Muhadjir MD, MPA, perkawinan anak itu melanggar HAM karena mayoritas perkawinan anak terjadi karena pemaksaan. Artinya hak anak untuk menentukan masa depannya dicuri oleh orang tuanya.

Perkawinan anak terjadi karena multitafsir UU di negara Indonesia ini. Undang-undang yang diharapkan bisa melindungi hak-hak anak justru melegalkan perampasan hak anak tersebut. Lebih dari, itu Undang-undang justru mengesahkan perkawinan anak itu sendiri. Semisal dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Menurut Ibu Khotimatul perwakilan dari Fatayat NU Yogyakarta, ada beberapa sebab pernikahan dini ini terjadi di antaranya. Pertama karena budaya patriarkhi, yang menyebabkan anak perempuan tidak memiliki hak otonom untuk menentukan masa depannya. Dan dalam hal ini pada perkara dengan siapa ia akan menikah.

Kedua, karena motif ekonomi, yaitu di mana anak menjadi korban dari situasi orang tuanya yang terlilit hutang, sehingga anaknya dijadikan “tumbal” untuk dinikahkan dengan orang kaya.

Ketiga, karena pergaulan bebas. Dalam hal ini, anak mengalami kurangnya kasih sayang atau perhatian dari orang tua sehingga menyebabkan anak terjerumus pada pergaulan bebas. Dalam hal ini anak tidak bisa disalahkan karena bagaimanapun peran orang tua cukuplah penting. Karena pendidikan anak terjadi pada 3 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Keempat adalah factor hukum adat dan hukum agama. Hukum agama paling berperan dalam problem pernikahan anak ini. Karena banyak sekali pernikahan anak terjadi karena telah dilegitimasi oleh hukum agama yang dipandang secara tekstual. Dan dalam kasus ini peran para tokoh agama menjadi sentral karena banyak sekali tokoh agama yang tidak peka terhadap permasalahan yang terjadi sekarang. 

Kemudian, Ibu Anita Triaswati dari PKBI D.I.Y membahas tentang resiko perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi sang anak. Menurut beliau, perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan pada umur 18 tahun kebawah. Yang menjadi masalah adalah organ reproduksi bisa dikatakan matang ketika seseorang sudah berumur 20-35 tahun.

Dalam masalah perkawinan anak, perempuan lebih beresiko terkena kanker Serviks. Adapun ketika melakukan hubungan seks, perempuan akan lebih besar mengalami kesakitan. Itu disebabkan karena kurangnya produksi pelumas.

Kemudian ketika hamil pada usia muda, akan ada beberapa resiko yang di antaranya, keguguran, hypertensi, anemia, pendarahan bahkan sampai kematian.

Terakhir, beliau berpesan tentang 4 hal yang harus di hindari yaitu, kehamilan terlalu muda (kurang dari 18 tahun), kehamilan terlalu tua (lebih dari 35 tahun), jarak kehamilan terlalu dekat, dan terlalu banyak anak.

 

[1] Organisasi Internasional pengembangan masyarakat dan kemanusiaan yang berpusat pada anak.