Marcus Mietzer dan Burhanuddin Muhtadi dalam artikel terbarunya tentang Mitos Toleransi dalam Nahdlatul Ulama (NU) tampaknya menuai popularitas. Berbagai diskusi digelar, termasuk dalam internal NU sendiri.

Komentar-komentar juga bertebaran di media massa, mulai yang mengkritik hingga yang sekadar ikut nimbrung. Semua itu terjadi tidak lain karena istilah “mitos” yang secara sengaja dijadikan kesimpulan tentang toleransi yang selama ini diperjuangkan oleh NU.

Jika artikel yang berjudul The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and The Politics of Religious Tolerance in Indonesia itu dilihat secara seksama, sebenarnya hanya terjemahan dari  data survei dua tahun terakhir, atau paling jauh sejak fenomena 212. Data-data tersebut menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana ide pluralisme dan toleransi NU termanifestasikan dalam tindakan sosial dan politik para anggotanya.

Namun sayangnya kesimpulan yang diambil terlampau jauh hingga pada masa-masa awal keterlibatan NU dengan pemerintah, sekan-akan ide-ide tersebut secara konseptual telah mapan sejan awal dan menjadi dasar pergerakan sosial dan politik warga NU.

Jika dilihat artikel tersebut, akan tampak bahwa separuh awal dari artikel tersebut hanya menjadi data sejarah yang tidak dapat dijadikan landasan dalam bagian separuh akhir dari artikel tersebut.

Data-data sejarah di separuh awal artikelnya hanya menggabarkan realitas politik organisasi, dan ini tentu terjadi di mana saja. Bahwa ide organisasi tidak secara langsung diserap oleh semua anggotanya dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ada ruang pemisah antara ide dan realitas itu hal yang semestinya.

Barulah kemudian di separuh akhir dari artikelnya ia mengarahkan kesenjangan antara ide dan realitas itu, melalui data-data survei, kepada penggambaran akan intoleransi. Akan tetapi, sayangnya, sejak awal Muhtadi terburu-buru menyimpulkan bahwa “pluralisme” dan “toleransi” hanyalah instrumen retoris untuk mempertahankan kepentingan utama organisasi, dan bukannya norma-norma NU yang tertanam.

Hal itu menjadi jelas selama tiga persimpangan utama politik Indonesia pada 1950-an dan 1960-an. Persoalannya kemudian, ide tentang “pluralisme” dan “toleransi” di NU baru muncul di tahun 80-an melalui pikiran Gus Dur, dan Muhtadi jelas-jelas mengakui ini.

Sebaliknya, persoalan tentang persimpangan politik tahun 50-60 an tersebut sebenarnya hanya dapat menggambarkan bagaimana pola politik NU, yang disebut oleh Muhtadi sebagai eklektis dalam artikelnya yang lain di Kolom Majalah Tempo – “Kekecualian Nahdlatul Ulama”.

Muhtadi mengakui, bahwa citra modern NU sebagai pembela prinsip pluralisme, toleransi dan demokrasi  terutama merupakan hasil dari kepemimpinan NU Abdurrahman Wahid di NU antara tahun 1984 dan 1999, serta ulasan ramah yang diterima secara internasional.

Pergeseran doktrinal NU dari cita-cita negara Islam adalah sebagian karena komitmen Wahid kepada masyarakat multi-agama, tetapi juga hasil dari kesepakatan yang ia buat dengan rezim Suharto yang otoriter untuk mengamankan akses berkelanjutan ke sumber daya negara untuk NU.

Di 1984, Suharto menuntut agar semua organisasi, termasuk organisasi Islam, menerima Pancasila sebagai ideologi negara pluralis sebagai pedoman ideasional mereka.

Dengan kata lain, itu bukan hasil dari evolusi nilai-nilai jangka panjang yang berkelanjutan di akar rumput NU. Di sekolah asrama NU, atau pesantren, banyak pengikut organisasi ini terus mendukung beberapa ide Islam tahun 1950-an dan radikalisme anti-komunis tahun 1960-an.

Ini memberikan penjelaskan bahwa ide pluralisme dan toleransi Gus Dur telah dijadikan oleh Muhtadi sebagai konsep universal NU yang sejalan dengan negara demokrasi, dan ide ini mestinya menggambarkan konsep yang sejak awal diperjuangkan oleh NU.

Dengan kata lain, bahwa apa yang dimitoskan oleh Muhtadi sebenarnya bukalah idealisme NU secara umum, akan tetapi hanyalah ide dan pikiran Gus Dur tentang pluralisme dan demokrasi.

Ini menjadi konsekuensi yang problematis ketika ia menerapkan pikiran Gus Dur untuk mengukur keseluruhan sikap pengikut NU. Ia mengabaikan bahwa dalam konteks ideologi, terdapat lebih dari satu ide yang diserap oleh pengikut NU dari banyaknya ideologi yang dipegang oleh elit NU sendiri.

Muhtadi mengabaikan fakta tentang kontrofersi Gus Dur di mata para pengikut NU. Bahwa banyak kalangan NU sendiri yang menolak ide Gus Dur, bahkan sampai saat ini, tanpa menolak ide-ide elit NU yang lain.

Sehingga daripada megeneralisir pluralisme Gus Dur sebagai pondasi idealisme NU, mestinya Muhtadi menggambarkan perubahan yang dibawa Gus Dur sebagai pergeseran ideologi semata dalam tubuh NU.

Sehingga hasil survey itu dapat diterjemahkan melalui pertanyaan sejauh mana pluralisme dan toleransi Gus Dur mempengaruhi ideologi dan perilaku sosial-politik atau sosial-keagamaan warga NU pada umumnya.

Selain kecacatan konseptual, artikel tersebut juga mencampur adukkan antara berbagai istilah, antara pluraslime dan toleransi, serta masyarakat demokrasi yang diandaikan berdasar dari dua ide tersebut. Marcus dan Muhtadi mengakui bahwa mereka kekurangan bahan untuk menkonseptualisasikan makna pluralisme dan toleransi.

Hasilnya, kedua konsep itu dipersandingkan bahkan cenderung disamakan. Seakan-akan yang pluralis mestinya toleran, dan sebaliknya yang tidak pluralis pasti tidak toleran. Termasuk juga anggapan bahwa mereka yang pluralis dan toleran selalu sejalan dengan cita-cita demokrasi.

Ini menjadi persoalan lain dalam artikel yang mestinya dijernihkan di awal. Campur aduknya berbagai konsep tentuk akan mengakibatkan kaburnya hasil yang disimpulkan. Dengan kata lain, alih-alih mengatakan toleransi sebagai mitos, ia justru terjebak dalam ide toleransi itu sendiri dalam masyarakat modern.

Toleransi dalam artikel tersebut masih menjadi mitos bagi penulis. Sehingga daripada mengorek terlalu banyak benang kusut sejarah politik NU yang tidak dapat dijadikan dasar fenomena intoleran warga NU beberapa tahun terakhir, mestinya dijelaskan terlebih dahulu berbagai konsep yang diperhubungkan tersebut, sehingga tidak menjadi kecacatan metodologis dalam sebuah penelitian.

Selain berbagai persoalan konseptual dan metodologis, Muhtadi dan Marcus dapat dibenarkan tentang kurangnya keseriusan elit NU dalam menggarap basis massa. Persoalan ini memang tidak hanya terjadi dalam organisasi NU, tapi juga organisasi yang lain.

Sehingga apapun mitos yang disematkan dalam NU, hal yang terpenting dalam sebuah organisasi sosial adalah sejauh mana norma-norma yang diambil dapat dijalankan. Kebuntuan dalam menjembatani ruang antara elit dan basis massa akan mengakibatkan tidak teraksesnya ide-ide yang ditetapkan oleh elit organisasi kepada anggotanya.

Termasuk juga memberikan peluang bagi ide-ide dari luar organisasi untuk mencampuri bangunan idealisme di ranah anggota. Sehingga memang perlu mengevaluasi kembali, baik NU maupun organisasi lain, tentang makna dan eksistensi organisasi sosial yang tidak sekedar sebagai perkumpulan individu.