Tulisan ini memberikan tawaran analisa alternatif mengenai problem perusahaan negara aktual seperti beberapa kasus koruptif Garuda Indonesia hingga Jiwasraya. Sehingga dalam tulisan ini akan melacak ulang problem historis ekonomi politik dari perusahaan negara tersebut.

Sejak awal, format dan perkembangan kapitalisme Indonesia menempatkan peran sentral pada negara. Meningkatnya kontrol negara dalam kehidupan ekonomi dimulai di bawah demokrasi terpimpin Soekarno. Kemenangan politik negara Soekarno dengan koalisi-koalisi pragmatis dari kalangan militer, kalangan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta kalangan borjuasi-borjuasi kecil Islam yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi ekonomi-politik negara itu sendiri. 

Dan benar, krisis 1960-an ditandai dengan hiperinflasi hingga 600% serta runtuhnya ekonomi ekspor peninggalan kolonial berbasis agrikultural menciptakan ketidakstabilan sosial politik. Di sinilah runtuhnya rezim Soekarno.

Pasca runtuhnya rezim Soekarno dan dimulainya rezim Soeharto, tetap melalukan pembentukan konsep kekuasaan yang organik dengan menciptakan format sebagai “penjaga kepentingan umum” inilah yang berhasil merekonstruksi ulang dan menempatkan sekali lagi negara sebagai pemain utama dari serangkaian format ekonomi politik baru yang khas korporasi dengan membangun relasi- relasi ke dalam - lembaga-lembaga negara – dan membentuk relasi politico business keluar yaitu kekuatan-kekuatan ekonomi di luar negara dan koalisi konglomerasi. 

Praktis, koalisi yang terbentuk tersebut bersepakat bahwa oposisi dari relasi tersebut merupakan hal yang minor dan menjadi “musuh pembangunan”. 

Format ekonomi juga direkonstruksi melalui serangkaian aliran investasi, pinjaman bantuan asing yang menjadi unsur utama dalam konsolidasi pemerintah Soeharto dan kapitalisme negara. Selain itu, klaim organis negara melalui “pembangunan ekonomi” oleh koalisi teknokrat dan para ahli untuk melegitimasi program-program kapitalisme oleh negara. 

Selain itu, tumbuhnya konglomerasi dari kalangan pengusaha Cina juga membuat koalisi politico business ini makin solid setidaknya hingga periode awal kepemimpinan Soeharto di tahun 1970-an akhir.

Pengalaman Pertamina

Agenda selanjutnya, menempatkan perusahaan negara dalam pemulihan ekonomi. Perusahaan negara memegang peran penting dengan dibatasinya ruang gerak swasta dalam menangani proyek hilir industri besar, program restrukturasi perusahaan negara sebagai upaya negara meregulasi dan pengendalian langsung oleh pemerintah di bawah Departemen Keuangan kala itu menjadi Perjan, Perum, dan Persero.

Namun terdapat perusahaan negara yang tidak dimasukan ke dalam ketiga kategori tersebut, yaitu Perusahaan Negara (P/N) Pertamina yang diatur oleh UU No. 8 tahun 1971, Badan Usaha Logistik (BULOG), serta perbankan pemerintah yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1967 (Wie tt: 81). Pertamina menjadi kian strategis kala di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo. Sejak 1972, Pertamina memiliki keluasaan mengadakan pinjaman jangka pendek ke pasar modal internasional. 

Hal ini didukung momentum boom oil 1970 ketika produksi dan harga minyak naik, antara tahun 1969/1970 dan 1974/1975 pendapatan pemerintah melonjak dari Rp66,5 miliar ke Rp957,2 miliar atau melonjak dari 19,7% ke 48,4% (Hadiz, 2013)

Dari capaian tersebut, Pertamina menjadi ujung tombak dari akumulasi kapital pemerintah. Perluasan bisnis perusahaan dilakukan Sutowo melalui investasi modal ke PT Krakatau Steel sebesar US$ 1 Juta di mana 60%nya disuntikkan langsung oleh Pertamina (Wie, 2004)

Ini penting, koalisi Politico Business masuk ke ruang-ruang ekonomi yang diciptakan dari akumulasi kapital Pertamina di rentang tahun 1970-1983. Pertumbuhan Industrialisasi Hulu selama periode Oil Boom juga dibarengi dengan pinjaman suatu konsorsium multinasional bernama Inter-Govermental Group on Indonesia (IGGI)[1]

Ada peristiwa penting, IGGI dalam momen ekonomi Indonesia memberikan pinjaman dana talangan atas krisis yang terjadi di tubuh Pertamina di tahun 1976 setahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kegagalan pembayaran kredit pinjaman jangka pendek Pertamina sebesar US$ 40 juta kepada The Republic National Bank of Dallas dan memuncak nominal hutang hingga sebesar US$ 813 juta per 1976 hingga pada 1985 mencapai US$ 3,1 miliar.

Pemerintah mengambil alih kegagalan pembayaran oleh Pertamina guna menyelamatkan perusahaan minyak tersebut dengan mengajukan pinjaman dengan syarat lunak dengan bunga ringan sebesar US$ 1,4 milyar. 

Sepanjang industrialisasi pasca boom oil, terjadi pertautan dalam struktur ekonomi Indonesia, yaitu kepentinan politico business dengan esensi utama kekuatan ekonomi Indonesia periode kala itu, uutang luar negeri – IGGI. Pergeseran dramatis pasca kejayaan minyak membuat penerimaan non migas dan deviden perusahaan negara yang diperluas geliat swasta dalam industrialisasi. 

Tidak sampai itu, diperluasnya praktik monopoli di sektor-sektor publik seperti pembangkit daya, pelabuhan, dan jalan raya (Tol).

Pertamina juga tidak lepas dari jerat kekuatan politico business Soeharto. Pertamina harus memasok input-input bahan baku bersubsidi dari Pertamina ke industri petrokimia serta mendapat jaminan perlindungan importir-importir asing hingga disediakan pasar oleh Pertamina (Hadiz, 2004).

Keluarga Cendana tak luput dari keuntungan dari konsolidasi relasi oligarki Soeharto, anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana mendapat konsensus proyek dan perusahaan melalui PT Citra Marga Nusaphala Persada bersama PT jasamarga pada tahun 1987 menggarap Tol Cawang-Tanjung Priok sepanjang 19,03 KM (Davidson, 2019).

Perusahaan negara & konsolidasi ulang oligarki

Pasca oil boom, strategi ekonomi Soeharto melepas monopoli sektor-sektor strategis non migas membawa kejayaan koalisi oligarki binaan Soeharto menguat hingga periode 1990-an. Inilah yang menempatkan negara dalam perkembangan kapitalisme Indonesia sejak kejatuhan oil Boom di tahun 1970-an mampu dikendalikan keuatan-kekuatan relasi oligarki dari Soeharto.

Beban bisnis yang tidak sehat yang ditanggung Perusahaan-perusahaan negara juga berlangsung pasca krisis 1997-an. Kalangan lembaga “Bretton Woods” misalnya bahkan dibuat frustrasi dengan berbagai pergerseran watak oligarki pasca krisis Indonesia di tahun 1998. Parlemen menjadi arena baru untuk mengonsolidasikan kepentingan partai politik.

Identifikasi ini dapat dilihat dalam kebijakan restrukturisasi perbankan pasca krisis 1997/1998, rekapitalisasi yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Bank Indonesia untuk menyelamatkan Bank Bali sebesar US$ 80 juta telah mengalir ke pemilihan umum Partai Golkar ditahun 1999. Selanjutnya dalam Memorandum of Economic and Financial Policies Departemen-departemen serta BUMN-BUMN melaporkan adanya dana-dana ekstra budgeter sekitar US$ 80 juta.

Konsolidasi politico business juga terjadi di tingkat lokal, berbagai investor asing (dari Amerika Serikat dan Jepang) dan penyedia dana asing justru melakukan negosisasi ulang dengan kekuatan dan parlemen di level lokal untuk mengamankan aset dan menjaga bisnis mereka di daerah. Gelombang privatisasi – yang merupakan bagian dari “paket” penyelamatan ekonomi pasca krisis Asia 1998 - sebagai upaya mencapai efisiensi bisnis. Kekuatan oligarki – dengan sifat bawaan patronasenya.

Catatan Kaki:

[1] IGGI merupkan lembaga konsorsium lembaga internasional (World Bank & ADB) dan negara-negara donor seperti Belanda, Jepang, dan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan yang terkoordinasi yang memadai  bagi Indonesia untuk menyelesaikan stabilitas dan rehabilitasi ekonomi di pasca 1965-1970.