25-27 Oktober 2018 telah diselenggarakan Konferensi Asia Pro bono (Asia Pro Bono Conference) yang bertempat di Harbour Grand Hotel, Hong Kong. Konferensi tersebut sudah diadakan yang ke-7 kali dengan diikuti oleh ratusan peserta, di mana para peserta tersebut terdiri dari para praktisi hukum, akademisi hukum, mahasiswa hukum, ahli hukum, dan para penggiat pro bono yang berasal dari berbagai negara.

Mereka semua hadir dan berkumpul untuk membahas mengenai etika hukum dan cara untuk memperluas jangkauan pro bono di Asia. Ditambah berbagi setiap pengalaman dan cerita mengenai pro bono untuk menginspirasi setiap orang yang hadir. 

Selama 3 hari dalam konferensi tersebut terdiri dari sesi presentasi, diskusi panel, tanya jawab, dan workshop interaktif yang dipimpin oleh pengacara internasional dan juga profesor hukum yang berpengalaman untuk membahas kiat-kiat tantangan dalam menjalankan pro bono di setiap masing-masing negara pembicara. 

Tujuan diadakannya konferensi ini untuk mendidik mengenai makna dan bagaimana konsep pro bono di setiap negara, menunjukkan betapa pentingnya pro bono terhadap keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu dan yang kurang beruntung di Asia maupun di Internasional, dan menunjukkan beberapa konsep pro bono yang bervariasi di tiap negaranya supaya setiap negara di Asia dapat menjalankan pro bono dengan kolaboratif.

Pro Bono

adj. short for pro bono publico, Latin for "for the public good," legal work performed by lawyers without pay to help people with legal problems and limited or no funds, or provide legal assistance to organizations involved in social causes such as environmental, consumer, minority, youth, battered women and education organizations and charities.

Istilah pro bono itu sendiri adalah singkatan dari pro bono publico yang dalam bahasa latin memiliki arti “for the public good”, yaitu untuk kepentingan publik.

Jasa hukum yang dilakukan oleh pengacara tanpa dibayar untuk membantu orang yang kurang mampu dengan masalah hukum, atau memberikan bantuan hukum kepada organisasi yang terlibat dalam masalah sosial seperti lingkungan, konsumen, kelompok minoritas, anak-anak, perempuan, organisasi pendidikan dan amal.

in legal terms, it involves all legal service providers (barristers, solicitors, paralegals, law proffesors, law sudent, judges, attorney etc.) partaking in a professional responsibility to provide free legal service.

Di negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, pro bono itu melibatkan semua penyedia layanan jasa hukum, dimulai dari barristers, solicitors, paralegal, ahli hukum, mahasiswa hukum, hakim, attorney, dll. untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab profesional yang menyediakan layanan hukum gratis.

Yang berarti bisa memberikan pelayanan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Dalam sejarahnya pada zaman Romawi, orang yang membela masyarakat miskin mendapatkan penghargaan dari masyarakat setempat.

Di Indonesia, mengenai pro bono terdapat dalam UU Advokat No 18 Tahun 2003 di pasal 22 menyebutkan “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Kemudian yang dimaksud bantuan hukum dari ketentuan umum pasal 1 nomor 9 “bantuan hukum adalah adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. 

Peraturan tersebut diatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara bantuan hukum dalam Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008. 

Dalam acara konferensi pro bono Asia 2018, perwakilan dari PERADI, yaitu Nirmala Masilamani yang menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Berkelanjutan menjadi pembicara dalam sesi “inspiring the profession” dengan menjelaskan bagaimana PERADI mengatur memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dengan mewajibkan seluruh anggota PERADI minimal 50 jam per tahun dan menyelenggarakan Pro Bono Award yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai salah satu bentuk komitmen PERADI dalam mengapresiasi dan memotivasi advokat untuk semangat pro bono di Indonesia. 

Di Hong Kong sendiri, pro bono tidak diwajibkan seperti di Amerika dan Indonesia, melainkan harus berasalkan dari ketulusan hati para praktisi hukum. Untuk menjalankan pro bono memang sudah seharusnya dijalankan oleh advokat selain kewajiban dari undang-undang juga merupakan julukan dari profesi advokat itu sendiri sebagai officium nobile (profesi yang terhormat). 

Namun kenyataannya masih banyak advokat yang belum memahami arti dari pro bono itu sendiri dengan menganggap selama tidak memenuhi honorarium yang disepakati oleh klien, maka sudah melakukan pro bono. Padahal objek dari pro bono adalah masyarakat yang tidak mampu sehingga advokat tidak menerima biaya sekecil apa pun dalam memberikan jasa hukum.

Hal tersebut mungkin terjadi karena tidak adanya sanksi dan dimulai dari saat menjalankan pendidikan hukum di universitas tidak dikenalkan dengan budaya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yang ada tujuan sekolah hukum untuk menjadi pengacara yang bekerja di firma hukum, kemudian mencari uang. Doktrin itulah yang membuat kurangnya kesadaran advokat untuk menjalankan pro bono. 

Saat menulis ini, penulis mendengar kabar bahwa buku panduan pro bono sedang dalam proses penyusunan. Dengan adanya buku panduan tersebut, diharapkan memudahkan advokat dalam menjalankan pro bono sebagai kewajiban advokat. 

Semoga dimulai dari mahasiswa hukum dapat mengubah pemikirannya mengenai doktrin menjadi pengacara untuk mendapatkan uang. Lebih jauh daripada itu, pengacara harus membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh keadilan sebagaimana profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat.