Air merupakan sumber utama kehidupan bagi seluruh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok di Bumi ini. Dan air pun bisa didapat secara percuma di Bumi ini. Seluruh makhluk hidup di Bumi ini membutuhkan air untuk mandi, minum, masak, mencuci, membersihkan, cairan untuk tubuh kita, merawat tanaman/Tumbuhan, berwudhu(bersuci dari hadast), dan lain-lain.

Namun bagaimana jika sumber utama tersebut tidak lagi bisa didapatkan secara percuma? tentunya akan menimbulkan permasalah yang sangat serius. Tidak semua di wilayah Bumi ini, seluruh makhluk dapat menikmati air. 

Seperti contoh di daerah kering yang memang tidak memiliki sumber mata air, makhluk hidup khususnya Manusia harus membeli air guna dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup. Bahkan di Indonesia masih juga dapat kita jumpai permasalah seperti, dimana dikatakan seharusnya Indonesia merupakan negara yang gemah ripah loh jinawi dengan artian Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti air.

Di Indonesia, masih banyak daerah yang masih tidak dapat menikmati air dengan percuma, seperti contoh di wilayah Indonesia bagian tengah. di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana wilayahnya sebagian besar lahan kering yang tidak mempunyai sumber mata air. 

Penduduk di NTT sampai sekarang pun masih kesulitan mendapatkan air, khususnya air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. mereka terkadang harus jalan berkilo-kili meter dan membeli guna mendapatkan air bersih. ini merupakan permasalahan yang seharusnya diperhatikan serius oleh pemerintah Indonesia guna mencukupi kebutuhan pokok warga negara Indonesia.

 Lalu bagaimana dengan wilayah di Indonesia bagian lainnya? apakah di negeri yang melimpah kekayaannya masih sulit mendapatkan sumber utama kehidupan seluruh makhluk hidup khususnya manusia yang hidup di Indonesia?

Fenomena kesulitan mendapatkan air ternyata juga dapat dijumpai di kota besar seperti di Jakarta. Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang juga sekaligus merupakan kota bisnis dan pemerintahan pusat bagi Indonesia, dengan segala kemewahannya, kesulitan mendapatkan air khususnya air bersih masih dapat kita jumpai di Kota Megapolitan ini. 

Kesulitan mendapatkan air di Kota Jakarta merupakan permasalahan khusus dikarenakan adanya privatisasi air yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Privatisasi air sesungguhnya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 

Dalam studi Hubungan Internasional, HAM merupakan salah satu isu yang sering dibahas. Pada masa sekarang HAM sudah tidak mengenal batas wilayah dan waktu, dimana ada sesuatu masalah tentang direbutnya hak dari seseorang maupun kelompok yang dilakukan oleh oknum guna memenuhi kepentingan pribadinya.

Dalam Studi Hubungan Internasional, permasalahan privatisasi air di Jakarta dikategorikan sebagai pelanggaran HAM generasi ketiga, yaitu pelanggaran HAM terhadap Hak Solidaritas atau Hak Kolektif. Aktor dalam permasalahan ini merupakan aktor bukan negara dan penduduk, seperti Koalisis Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melawan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta, dimana kedua PT tersebut merupakan perusahaan swasta. 

Kedua perusahaan swasta tersebut bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta yaitu  PT PAM Jaya. kerja sama tersebut sebagai program penyediaan jasa air bersih yang berkualitas untuk penduduk Jakarta. tapi KMMSAJA melihat kerja sama yang dilakukan oleh kedua perusahaan swasta dengan satu BUMD tersebut sebagai pelanggaran HAM untuk mendapatkan air sebagai hak penduduk Jakarta, dimana tidak semua penduduk Jakarta mendapatkan air khususnya air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Penduduk Jakarta harus membayar biaya perbulannya untuk mendapatkan air khususnya air bersih.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam Pasal 33 Ayat 2  Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dijelaskan bahwa  bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penduduk Jakarta disini termasuk dalam rakyat yang dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berbicara dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada Tujuan ke 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak, dengan tujuan arti yaitu menjamin akses air bersih dan sanitasi untuk semua. 

Dua landasan hukum tersebutlah yang telah di pakai oleh KMMSAJ untuk memenangkan persidangan privatisasi air yang dilakukan oleh dua perusahaan swasta dan satu BUMD dalam permasalahan mendapatkan hak air bersih di Jakarta pada tahun 2017. Kemenangan KMMSAJ dalam merebut hak yang telah diambil sebagai privatisasi air di Jakarta dinyatakan oleh Mahkamah Agung. 

Baca Juga: Tanah dan Air

Dalam kasus privatisasi air di Jakarta, wilayah yang sangat berdampak kesulitan mendapatkan air khususnya air bersih yaitu wilayah administrasi kota Jakarta Utara, maka dari itu KMMSAJ berisikan penduduk yang merupakan berdomisili di wilayah administrasi kota Jakarta Utara. 

Kasus privatisasi air di Jakarta sampai saat ini memang jarang mendapatkan sorotan dari media apapun, jadi masih banyak orang yang belum tahu sebenarnya pun di kota besa seperti Jakarta masih ada permasalahan kesulitan mendapatkan air khusunya air bersih.