transgnder.jpg
Gaya Hidup · 3 menit baca

Priawan Bebas Berekspresi

Sebagai negara demokratis, Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk berekspresi termasuk ekspresi gender. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1-4 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan amandemen tersebut, ekspresi gender ke-3 yang diusung komunitas transgender seharusnya tidak menjadi pengecualian di Indonesia. Namun pada kenyataannya, ekspresi gender di negeri ini masih dibatasi dan cenderung biner.

Masyarakat hanya memandang dua jenis gender: laki-laki (male) dan perempuan (female), yang menjadikan kondisi fisik biologis seseorang sebagai prasyarat bagi gender yang akan diberlakukan kemudian. Dengan kata lain, seseorang yang secara biologis terlahir sebagai laki-laki diharuskan berlaku maskulin, sedangkan mereka yang secara biologis perempuan diharuskan bertindak feminim.

Kondisi tersebut tentu saja merugikan keberadaan transgender. Mereka bukan hanya tidak mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat, tapi juga mendapatkan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Kekerasan ini dapat berupa fisik, psikis, dan seksual.

Sementara itu, ketidakadilan yang sering menimpa mereka antara lain kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sehingga mereka sulit meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Tidak jarang, kekerasan ini berujung pada kematian. Untuk mengenang transgender yang menjadi penyintas, 20 November dijadikan sebagai International Transgender Day of Remembrance (TDOR).

Di Indonesia, isu transgender selalu diidentikkan dengan waria. Padahal, waria hanyalah salah satu varian dalam transgender. Selain waria, ada juga priawan yang menjadi bagian dari transgender. Istilah priawan memang masih asing di telinga kita. Bahkan keberadaannya sering kali dianggap ada dan tiada. Lalu, apa itu priawan? Kapan mereka ada? Di mana saja mereka berada?

Istilah priawan kali pertama diperkenalkan oleh Guru Besar Psikologi UGM Prof. Koentjoro, Ph.D (2004). Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang secara biologis perempuan tapi menghayati dirinya sebagai laki-laki. Pemaknaan mengenai priawan tidak berhenti sampai di situ.

Pada tahun 2015, komunitas priawan yang berada dalam wadah Persatuan Priawan Indonesia (PPI) mencoba mendefinisikan ulang istilah priawan. Berdasarkan hasil konsolidasi PPI, priawan diartikan sebagai transgender female to male (FTM)—pria yang secara biologis wanita—baik yang sudah melakukan transisi ataupun tidak.

Kemunculan priawan sering kali ditanggapi masyarakat secara sinis. Sentimen yang muncul di tanah air mengganggap bahwa priawan khususnya—dan transgender umumnya—sebagai fenomena impor dari Barat. Padahal, pada kenyataannya priawan merupakan fenomena yang sudah lama berkembang di ranah-ranah lokal Indonesia.

Merujuk pada sejarah etnografis dan kesusastraan di negeri ini, mereka dikenal dalam istilah-istilah lokal seperti calalai di masyarakat Bugis, Srikandi dalam tradisi wayang Jawa, Sentul-Kantil, tomboi dan pacar perempuan di Sumatera Barat (1980-an) serta tomboi dan istri di Kalimantan Barat.

Terkait hal ini, calalai merupakan satu contoh dalam menggambarkan ekspresi gender priawan. Calalai yang juga dikenal dengan Balaki ini mengacu pada orang yang terlahir sebagai wanita tapi mengambil peran laki-laki heteroseksual dalam masyarakat Bugis. Tidak seperti transgender yang melakukan transisi, calalai hanya berpakaian dan menampilkan diri dalam mode maskulin pria (Sharin Graham, 2002).

Uniknya, jika masyarakat umum menolak kehadiran transgender, calalai justru mendapat pengakuan dalam kebudayaan masyarakat Bugis. Berbeda dari calalai, tomboi di Sumatera Barat cenderung menghadapi ideologi Minangkabau yang mengharuskan pernikahan heteroseksual.

Dalam budaya matrilineal di sana, seorang perempuan memegang peran sebagai penerus garis keturunan keluarga. Secara otomatis, perempuan yang tidak menikah akan mengancam integritas dan status garis keturunan keluarga. Hal ini kerap kali berakhir pada pernikahan paksa (Evelyn Blackwood, 2009).

Kedua gambaran tersebut memperlihatkan tiap masyarakat memiliki derajat penerimaan yang berbeda-beda terhadap transgender. Hal ini tergantung pada tradisi yang tumbuh di masing-masing daerah. Meski demikian, intimidasi dan kekerasan  menjadi gambaran umum yang dihadapi priawan di negeri ini.

Dalam tanya jawab yang difasilitasi BBC Indonesia pada Jumat (20/11) lalu, priawan yang menjadi koresponden justru lebih banyak mendapatkan makian sebagai pengidap kelainan jiwa ataupun pendosa. Mereka juga dipandang tidak berintegritas secara moril sehingga dukungan terhadap mereka dianggap akan menghancurkan masa depan mereka dan mengancam masa depan bangsa.

Dari sini terlihat, kebebasan priawan untuk berekspresi sudah diberangus. Mereka tidak dianggap sebagai manusia yang setara yang mampu berkreasi. Bahkan intimidasi dan kekerasan menjadi cara dianggap lumrah untuk mengekang ekspresi mereka. Padahal, priawan juga sama seperti warga negara lainnya. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, penghidupan yang laik, dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Mereka bebas berekspresi dan berkreasi sebagai manusia merdeka. Namun, sayangnya masih banyak dari kita yang merasa diri lebih baik, lebih beradab, dan lebih waras. Kita merasa berhak melakukan kekerasan dan kita lupa kewajiban kita untuk memenuhi hak yang lainnya.