Reader
2 tahun lalu · 394 view · 3 min baca · Politik 53904.jpg
kompasiana.com

Presidential Threshold dan Reformasi Setengah Hati

Sejak pertama kali digulirkan, konsep Presidential Threshold selalu menjadi perbincangan hangat. Sebagai bagian dari pembahasan RUU Pemilu, Presidential Threshold mensyaratkan bagi calon presiden agar memiliki dukungan kursi di Parlemen. Merujuk pada hasil sidang paripurna di DPR, calon presiden di pemilu yang akan datang, setidaknya memiliki dukungan dua puluh hingga dua puluh lima persen kursi di parlemen.

Konsep ini mendapat dukungan pemerintah (eksekutif) serta beberapa partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, dan Nasdem. Sementara bagi partai non-pemerintah seperti Gerindra, PKS, dan PKB, bersikeras agar konsep ini ditiadakan. Argumen yang mereka gunakan bahwa dengan diadakannya Presidential Threshold, akan menghambat partai yang memiliki kursi minim di Parlemen untuk ikut berkontestasi pada pemilu yang akan datang.

Dari sini kemudian timbul pertanyaan mendasar, apakah perlu konsep Presidential Threshold diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Tulisan ini akan mencoba membandingkan antara sistem multipartai di Indonesia dengan konsep Presidential Threshold

Penerapan Presidential Threshold

Terdapat beberapa alasan agar diterapkannya Presidential Threshold. Menurut beberapa pakar, konsep ambang batas atau Presidential Threshold akan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Dukungan mayoritas parlemen akan sangat membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Bila dukungan parlemen terhadap presiden minim, akan menyebabkan pecahnya pemerintahan.

Sebagai lanjutan dari pendapat pakar ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga ikut mengeluarkan argumennya. Menurutnya, untuk melihat calon presiden yang berkualitas, tentu dengan melihat indikasi dukungan masyarakat terhadap partai politik yang duduk di parlemen. Semakin banyak dukungan masyarakat, maka sebesar itulah kepercayaan mereka terhadap suatu partai.

Padahal, dukungan masyarakat tidak selamanya melihat hanya dari partai politik sendiri. Di daerah-daerah misalnya, mayoritas partai politik hanya sibuk mencari figur non-partai yang dikenal luas oleh masyarakat. Figur tersebut kemudian diusung untuk menduduki jabatan politik. Di mata masyarakat, bukan partainya yang menjadi pilihan, melainkan sosok non-partai yang diusung oleh partai politik tersebut.

Tapi, bagaimanapun argumennya, penerapan Presidential Threshold memiliki imbas tersendiri. Partai-partai politik yang memiliki sedikit kursi di parlemen, tidak akan mampu untuk mengikuti kontestasi pada pemilu tahun 2019, kecuali dengan melakukan koalisi. Bukan hanya itu, partai-partai politik yang sama sekali tidak memiliki kursi, tidak akan memiliki daya tawar dengan partai politik yang lebih besar. Tanpa daya tawar, partai politik yang kecil tidak akan berkembang.

Reformasi Setengah Hati

Pasca reformasi, ibarat kran yang dibuka, partai-partai politik ramai bermunculan. Mereka sepertinya sedang berbuka puasa setelah sekian lama terkungkung dalam era Orde Baru yang membatasi partai politik. Sejarah mencatat, setelah Presiden BJ. Habibie membuat kebijakan tentang sistem multipartai, hanya dalam waktu sebulan, tidak kurang dari seratus partai politik mendaftar agar mendapat legitimasi.

Inilah yang membuat beberapa pengamat resah bahwa dengan banyaknya partai politik, justru akan menghambat proses reformasi. Sebaliknya, bila membatasi, sama saja dengan melawan reformasi.

Tapi pada akhirnya, partai politik tersebut tetap diberikan kesempatan untuk mendapat haknya. Hal ini mengingat tuntutan reformasi yang menginginkan keterbukaan yang seluas-luasnya serta memberikan kesempatan kepada para penerus bangsa untuk mengembangkan kemampuannya di bidang perpolitikan.

Sistem multipartai tetap bertahan hingga saat ini. Terbukti dengan banyaknya partai politik yang masih berdiri. Namun, sistem multipartai sebagai amanah reformasi telah kehilangan eksistensinya setelah diterapkannya aturan Presidential Threshold. Partai yang sedikit atau bahkan tidak memiliki kursi di Parlemen, akan kehilangan kesempatan mendapatkan haknya untuk ikut berkontestasi pada pemilu.

Seharusnya, sistem multipartai dipahami secara komperhensif. Bahwa dengan banyaknya partai politik, tetap memiliki kesempatan untuk memajukan kadernya di perhelatan demokrasi yang akan datang, bukan malah dipatahkan sebelum berjuang. Inilah yang dinamakan reformasi setengah hati, yaitu membiarkan partai-partai politik berdiri, namun tidak memberikan jalan untuk mendapatkan eksistensi.

Karena itu penulis berpendapat, syarat ambang batas presiden tidak perlu dibatasi dengan melihat berapa jumlah kursi yang dimiliki. Hal demikian akan berdampak pada konklusi, bahwa partai besar akan semakin mendominasi, dan partai kecil akan semakin terkikis. Sementara untuk membentuk demokrasi yang sehat, persaingan tetap harus dibuka agar tidak adanya partai yang absolut apalagi anti-kritik.

Artikel Terkait