Researcher
4 bulan lalu · 90 view · 7 menit baca · Politik 61035_46219.jpg
jabar.pojoksatu.id

Preman dalam Lintasan Sejarah

Segerombolan orang berbadan besar, bertato duduk di emperan terminal. Mereka sedang mabuk sembari bekerja katanya. 

Pekerjaannya ialah meminta jatah pada sebagian pedagang, perusahaan otobus, angkutan umum sampai menjadi calo penumpang. Mereka lebih suka menyebutnya “uang keamanan”. 

Setiap hari aktivitas mereka hanya memastikan “setoran” mengalir lancar ke kantong mereka dan dengan itu keamanan bakal terjamin. Orang-orang lebih sering menyebut mereka dengan istilah “preman”.

Istilah “preman” berasal dari bahasa Belanda yaitu vrijman. Asal-usul istilah preman dapat ditelusuri hingga abad ke-17 ketika VOC berkuasa di Hindia Timur. Sebutan preman dipakai terhadap mereka yang tidak bekerja pada VOC, tetapi mereka diizinkan tinggal di wilayah Hindia Belanda dan melakukan transaksi perdagangan untuk keuntungan VOC. 

Kemudian dalam perjalanannya, kata “preman” menjadi istilah yang digunakan untuk menunjuk mereka para pelaku kejahatan atau mereka yang berkecimpung dalam “dunia hitam”, yakni dunia kehidupan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, kehidupan tentang orang-orang yang melakukan kejahatan, kekerasan dan kriminalitas. Ia sering dilabeli sebagai “sampah masyarakat”.

Namun istilah “preman” sebenarnya tak begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia. Ia mulai menjadi istilah yang populer yakni di masa Orde Baru, ketika media massa gencar memberitakan dan memperkenalkan istilah preman untuk mengatakan tentang mereka yang terlibat dalam aksi kriminalitas di Jakarta pada tahun-tahun itu. 

Istilah yang sebenarnya lebih populer dan lebih membumi di telinga masyarakat Indonesia untuk membahasakan peranan semacam preman ialah seperti Gento, Jagoan, Jawara, Bromocorah, Lenggaong, dan sebagainya.

Istilah-istilah seperti Gento, Jawara, Jagoan, dan Lenggaong lebih padat dimensinya, dibanding istilah preman yang diperkenalkan di era Orde Baru yang cenderung hanya mengarah pada dimensi hukum dan kriminalitas. 


Istilah preman yang diperkenalkan di media massa Orde Baru, hanya sekadar berbicara tentang mereka yang berperilaku menyimpang, melakukan aksi-aksi kriminal dan kekerasan, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, dll. Sedangkan istilah Gento, Jagoan, Jawara, dan Lenggaong yang dikenal masyarakat Indonesia sebelumnya mempunyai dimensi ekonomi, sosial, dan politik.

Istilah Gento di era kolonial misalnya, dikenal sebagai kepanjangan tangan penguasa dalam berhubungan dengan rakyat antara lain menyangkut pengumpulan pajak, pengawas kerja paksa, merekrut tenaga kerja. 

Gento dipandang sebagai orang kuat di desa dan mempunyai keberanian sekaligus kecakapan dalam seni bela diri. Bahkan, Gento diyakini mempunyai tenaga gaib, memiliki jimat, dan tubuhnya kebal dari berbagai senjata tajam atau api. 

Hal ini membuat Gento menempati kedudukan penting secara sosial dan politik dalam pemerintahan kolonial. Ia menjadi bagian penting dari sistem pemerintah kolonial. Walaupun sang Gento tak berada dalam struktur pemerintahan kolonial, tetapi ia menjadi bagian penting sistem itu.

Bahkan di era ini, para Gento memiliki relasi kuasa menyangkut penguasaan dan kontrol atas sumber-sumber ekonomi seperti menjaga tanah-tanah partikelir, pengawas perkebunan dan menjadi mandor yang mengontrol tenaga kerja/buruh. 

Hal ini digambarkan dengan jelas oleh Pramoedya Ananta Toer dalam karyanya Bumi Manusia yang mengisahkan sosok pengawal bernama Darsam yang setia kepada tuannya, Nyai Ontosoroh. Masyarakat era itu mengenalnya dengan istilah Centeng.

Seorang peneliti asal Prancis, Jérôme Tadié, memberikan gambaran bahwa istilah “preman” sudah jauh ada di masyarakat Indonesia jauh sebelum kolonialisme dan istilah vrijman itu hadir. Dalam masyarakat Indonesia pra-kolonial, istilah Gento bukan merujuk pada sebuah tindakan amoral dan melanggar hukum dari seorang individu. Ia justru terkait dengan sebuah “mesin kekuasaan” yang berisi pengikut dalam jumlah banyak dan kekuatan besar. 

Pada masa itu, Gento menjadi alat penguasa/raja. Karena dalam praktik kekuatan politik seorang penguasa diukur dari jumlah kekuatan yang dimilikinya. Sebaliknya, para penentang raja juga menggunakan Gento sebagai pesaing untuk melawan atau menentang raja.

Dengan demikian, masyarakat pra-kolonial memperlihatkan suatu persaingan antargento di dalamnya. Ada tidaknya organisasi Gento juga dapat dilihat sebagai ukuran untuk menilai efisiensi dan kekukuhan penguasa. 

Pengangkatan seorang Gento sebagai kepala desa, misalnya, selain bertujuan mengamankan dan menentramkan desa, juga menunjukkan besarnya pengaruh sang Gento di wilayah yang dikuasai. 

Salah satu prinsip pokok dalam seni binanegara (statecraft) di Jawa adalah memilih pejabat atas dasar pengaruh yang dimilikinya di masyarakat. Penguasa tradisional biasanya akan memilih Gento sebagai orang terkuat di masyarakat yang akan menjaga tahtanya.

Di era Orde Baru, ketika industrialisasi dan ekonomi kota-kota mulai berkembang pesat, peranan Gento ikut mengalami metamorfosa. Gento tak lagi menjadi penjaga tanah dan perkebunan partikelir. Para Gento justru menjadi penjaga kawasan-kawasan bisnis seperti tempat hiburan malam, pelacuran, tempat perjudian dan sebagainya. 

Para pemilik tempat usaha di kawasan bisnis ataupun pusat hiburan membayar sejumlah uang kepada organisasi Gento sebagai penjaga keamanan. Hal itu dilakukan agar tempat ataupun lokasi usaha aman dari berbagai gangguan yang dapat merusak atau menghalangi kelancaran bisnis mereka. Bahkan organisasi gento di era ini mulai menjadi organisasi modern dan beroperasi secara legal serta memiliki kontak dengan pejabat militer dan aparat keamanan.


Bahkan di era pasca reformasi, menurut penelitian Gerry Van Klinken, para Gento ini sering kali terlibat dalam proses demokrasi elektoral. Ia sering kali berperan menjadi mesin pemenangan para calon legislatif dan penguasa politik dalam kontestasi pemilihan umum. 

Hal ini umumnya terjadi di arena pemilihan kepala daerah, di mana jaringan gento menjadi piranti guna menjamin kemanangan para kontestan di ajang demokrasi elektoral.

Namun apakah istilah preman atau gento selalu berkonotasi negatif?

Di era pergerakan nasional, para gento juga memiliki kontak dengan partai politik atau serikat buruh sejak muncul organisasi ini. Partai Komunis Indonesia (PKI) misalnya memiliki kontak dengan para gento sejak 1920-an. 

Di Jakarta, PKI melalui Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) membangun hubungan dengan gento Tanjung Priok, terutama yang berasal dari Banten. Bahkan PNI juga memiliki sayap politik yang berhubungan dengan gento yang bernama Laskar Banteng.

Mereka terlibat dalam pergerakan melawan pemerintahan kolonial, mulai dari membantu pergerakan sampai aktif bertempur di medan perang. Mungkin kita mengenal contoh ini dari sosok Si Pitung, yang gigih melawan kekejaman pemerintah kolonial Belanda. Dan ia adalah seorang gento, atau biasa di istilahkan sebagai seorang Jawara. 

Juga di era Agresi Militer, para gento ikut aktif medan perang untuk mempertahan keutuhan Republik dari rongrongan Belanda. Mereka masuk ke dalam laskar-laskar rakyat, menjadi pejuang kemerdekaan. Pada masa perjuangan ini, para gento menjadi salah satu basis perjuangan untuk melawan pasukan Belanda.

Bahkan di saat Soekarno mengadakan rapat di lapangan Ikada, para gento juga berperan dalam menggerakkan dan mengumpulkan masyarakat untuk menghadiri rapat Ikada pada 19 September 1945 (Benedict A, 2008). Mereka memberi watak kerakyatan terhadap perjuangan republik di masa itu. 

Para gento juga menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan merupakan tanggung jawab semua anak bangsa dalam sebuah nasion bernama “Indonesia”. Nilai-nilai “kegentoan” atau “kejagoanan” yang mereka pegang erat di dalam diri dan komunitas menjadi pegangan mereka untuk berjuang mempertahanan republik.

Hal ini terbukti di era pasca revolusi kemerdekaan, para gento diduga menjadi “motor” penggerak revolusi sosial. Mereka terlibat dalam Peristiwa Tiga Daerah, dan berperan sebagai penggerak utama. Mereka menggerakkan usaha pembagian kekayaan, pengusiran elite lama-kepala desa, camat, wedana, bupati dan pemimpin tradisional lain yang dianggap terlalu keras terhadap rakyat dan setia kepada Belanda dan Jepang. 

Para gento menggerakan masyarakat pedesaan guna menentang kepala desa, camat, wedana, bupati, dan pejabat lain untuk membalas tindakan-tindakan mereka di masa pendudukan Jepang dan kolonial Belanda yang kejam terhadap rakyat kecil. Mereka mempelopori perlawanan terhadap elite birokrat yang dianggap korup dan mengambil alih pabrik gula yang dikuasai oleh Jepang. 

Gento dalam hal ini merepresentasikan rakyat yang tertindas. Aksi mereka di masa ini dianggap sebagai refleksi protes masyarakat atas ketertindasan yang dialami pada masa sebelumnya, baik yang dilakukan oleh penguasa asing maupun para bangsawan.

Ini merupakan penanda bahwa Revolusi Indonesia bukan hanya hasil kerja keras dan pengorbanan elit politik dan militer semata, seperti yang kita pahami selama ini. Revolusi Indonesia, pada dasarnya, juga merupakan jerih payah dan perjuangan para gento atau orang-orang yang terpinggirkan dan dipandang sebagai “sampah masyarakat”.

Dan di era Dmokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno mengangkat seseorang bernama Sjafei menjadi Menteri Negara Urusan Keamanan dalam kabinet Dwikora. Ia adalah seorang preman, seorang gento asal Senen, Jakarta. 

Di situlah sosok gento tak menjadi sosok yang bercitra gelandangan dan urak-urakan. Ia berpakaian seragam berikut topi yang necis menghiasi halaman muka surat kabar di Jakarta waktu itu, dan ini mungkin menjadi pertama kalinya citra preman dipublikasikan secara luas oleh pers dengan citra yang berbeda.

Namun ketika Soekarno limbung, Sjafei di tangkap dan dipenjarakan, karena dituduh “komunis”. Ia ikut tersingkir dari kursi kekuasaan dan kemudian mendekam dalam penjara Orde Baru tanpa proses pengadilan atas dirinya. 

Di saat itu pula, historiografi gento tenggelam dalam benak sejarah kita. Dan di saat itu pula, dimulainya militerisasi sejarah dalam historiografi Indonesia. 

Di luar semua ini, ternyata gento mempunyai kontribusi bagi keberhasilan revolusi, namun mereka tak menjadi bagian dari puja-puji nasional para pahlawan revolusioner mana pun. Mereka sangat sensasional, tapi dianggap tak layak untuk dikenang. Mereka pun memikat namun selalu dianggap tak penting dalam kehidupan kita.


Artikel Terkait