Salah satu perkembangan penting dalam struktur konstitusi kita adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai respons terhadap permintaan untuk memperkuat checks and balances dalam sistem administrasi negara.

Perbaikan dalam situasi konstitusi pasca-amandemen sudah sangat cepat. Baru-baru ini, masyarakat Indonesia memasuki tahap baru praktik konstitusi dalam hal perjuangan untuk hak dasar kebebasan beragama.

Hak dasar ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 28B (1), Pasal 28I (1), dan Pasal 29 Konstitusi, serta dalam instrumen HAM internasional, khususnya Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Sampai hari ini, masalah utama mengenai perlindungan kebebasan beragama tidak pernah memasuki arena tinjauan konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU-V / 2007 tentang UU Perkawinan, khususnya artikel tentang poligami, telah membuka pintu gerbang ke aktivisme konstitusional untuk melindungi kebebasan beragama sebagai hak fundamental setiap warga negara Indonesia.

Tantangan pembangunan berkelanjutan dapat membantu negara maju ke arah yang lebih baik. Salah satu pendekatan terbaik untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar berdasarkan nilai-nilai lingkungan, ekonomi, dan sosial yang saling bergantung dan yang saling memperkuat hak asasi manusia.

Terlebih lagi antara pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia ada hubungan yang tidak terpisahkan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diakui sebagai prasyarat untuk pembangunan. Dalam konteks ini, makalah ini berupaya menyajikan konsepsi yang terintegrasi dan hubungan antara kedua formasi ini.

Sebuah konstitusi sebagai hukum tertinggi negara menetapkan struktur dasar sistem pemerintahan di setiap negara. Namun, konstitusi setiap negara memiliki karakteristik berbeda yang dapat memengaruhi bentuk negara. Mengenai kebebasan beragama, kita sering mendengar tentang konsep yang berbeda dari negara agama, negara sekuler, dan jenis negara lainnya.

Amandemen ke-46 Konstitusi India, yang menambahkan kata "Sekuler" ke Pembukaannya, menunjukkan bahwa India adalah negara sekuler yang memberikan penekanan khusus pada nilai-nilai kebebasan beragama dan toleransi.

Amandemen Pertama Konstitusi Amerika menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya, tetapi Konstitusi Amerika tidak memberi kesempatan kepada legislatif untuk membuat undang-undang yang mengatur praktik keagamaan.

Dalam penelitian mereka tentang hubungan antara konstitusi dan kebebasan beragama, Tad Stahnke dan Robert C. Blitt (2005) membagi negara-negara yang memiliki populasi mayoritas Muslim menjadi empat kategori.

Pertama, negara-negara yang secara terbuka menyatakan diri sebagai negara Islam. Kedua, negara-negara yang secara resmi mengadopsi Islam sebagai agama resmi negara.

Ketiga, negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara sekuler. Keempat, negara-negara yang tidak membuat deklarasi seperti itu dalam konstitusi mereka. Indonesia termasuk dalam kategori ini.

Jika Indonesia termasuk dalam kategori terakhir, maka timbul pertanyaan, apa konsep sebenarnya dari negara yang diciptakan oleh para pendiri bangsa kita?

Dari perspektif konstitusi Indonesia adalah "Negara Pancasila". Ini berarti bahwa itu bukan negara pengakuan atau negara sekuler. Negara pengakuan hanya bisa didasarkan pada agama tertentu, sementara negara sekuler mencegah agama mengganggu urusan negara.

Selain itu, Negara Pancasila adalah negara bangsa religius yang melindungi dan memfasilitasi pengembangan semua agama yang dianut oleh orang-orang tanpa ada perbedaan dalam perlakuan yang timbul dari jumlah penganut agama.

Dalam konteks ini, adalah penting bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan beragama dari setiap warga negaranya. Mengutip asosiasi digunakan oleh Jimly Asshiddiqie, ketika Konstitusi dipegang oleh salah satu tangan kita, kitab suci harus dipegang di tangan yang lain. Ini berarti bahwa kedua hal ini harus bekerja secara harmonis dan yang satu tidak dapat bertentangan dengan yang lain.

Menggunakan pendekatan studi banding, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memiliki pengalaman dalam hal perlindungan kebebasan beragama melalui mekanisme tinjauan konstitusi. Bahkan, mekanisme ini merupakan alat penting di negara-negara lain ketika kebebasan beragama diserang oleh tindakan negara.

Di beberapa negara, seperti India, Amerika Serikat, dan Jerman, tinjauan konstitusi atas dasar kebebasan beragama adalah praktik yang umum. Misalnya, kasus Mudghal v. India (1995), yang melibatkan usulan penyatuan hukum sebagai akibat dari praktik poligami yang berkembang di India, atau kasus Wels v. Amerika Serikat (1970) tentang hak seseorang untuk menolak untuk melayani dalam perang karena itu bertentangan dengan kepercayaannya.

Kasus menarik lainnya muncul di hadapan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht). Ini adalah "kasus penyembelihan tradisional" (BvR 1783/99, 2002). di mana pengadilan menerima petisi peninjauan kembali konstitusional tentang metode penyembelihan yang diizinkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hewan. Beberapa ketentuan UU ini, menurut pemohon, bertentangan dengan ajaran agamanya.

Sayangnya, tinjauan konstitusi di Indonesia terbatas pada tinjauan hukum.

Akibatnya, semua tindakan pemerintah, peraturan dan keputusan pengadilan yang diyakini melanggar ketentuan tentang kebebasan beragama yang terkandung dalam Konstitusi tidak dapat ditinjau secara komprehensif oleh Mahkamah Konstitusi.

Ini berarti bahwa sistem konstitusi Indonesia dan praktiknya perlu dikembangkan secara lebih serius. Karena kurangnya mekanisme perlindungan konstitusional, saat ini ada hambatan besar dalam cara warga berusaha untuk menegaskan hak-hak dasar dan intrinsik mereka untuk kebebasan beragama.