Pramoedya Ananta Toer, orang juga menyebutnya Pram, adalah salah seorang sastrawan besar yang pernah dilahirkan Indonesia. Namanya bukan hanya tersohor di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dengan banyak karya-karyanya diterjemahkan ke bahasa asing – Belanda, Inggris, Prancis hingga Rusia.

Sastrawan kelahiran Blora ini hidup di tiga masa pemerintahan: masa kolonial, masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Di tiga masa ini, ia pernah menjadi warga tahanan (penjara). Kurang lebih tiga tahun di masa kolonial (pendudukan kembali Hindia Belanda). Kurang lebih setahun di masa Orde Lama. Dan yang paling lama, kurang lebih 14 tahun di masa Orde Baru.  

Penyebab dari semua penahanannya bukan karena korupsi. Lebih-lebih bukan karena tindakan amoral atau asusila. Ia ditahan karena dianggap sebagai pembangkang bagi kekuasaan. Tidak ingin diatur dan tunduk dengan kekuasaan yang dianggapnya tidak sejalan dengan pikiran dan hatinya.

Ia menjadi tahanan politik, sekalipun ia bukan seorang politisi. Ia hanyalah seorang sastrawan. Ia hanyalah seorang penulis yang selalu mengkritisi pemerintah dan sistem yang mereka jalankan lewat tulisan-tulisannya.

Seperti yang digambarkan oleh Joesoef Isak seorang pendiri penerbit Hasta Mitra (penerbit yang selalu menerbitkan buku karya Pram), bahwa Pram adalah “verba amini preferred et vitam impendero vero”. Seseorang yang mengucapkan pikirannya dengan bebas dan mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran.

***

Dalam seminggu terakhir ini, mencuat kembali tentang isu pengekangan terhadap kebebasan berpendapat oleh pemerintah. Begitu ramai menjadi bahasan publik baik di media sosial maupun media massa. Berawal dari penahanan seorang eks prajurit TNI, Ruslan Buton yang sebelumnya membuat dan membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo, yang dimintanya untuk mundur.

Lalu ramai lagi masalah pembatalan sebuah acara diskusi Fakultas Hukum UGM yang mengangkat tema: “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” karena adanya intimidasi bahkan teror dari oknum yang tidak diketahui.

Kejadian ini melahirkan anggapan adanya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Pembungkaman kritik, baik secara diam-diam tersembunyi maupun dengan menggunakan kekuatan aparat keamanan.

Tentang kebebasan berpendapat bukan masalah baru bagi Indonesia. Sejak zaman kemerdekaan sudah ada atau pun di zaman Orde Lama. Bahkan kita mempunyai pengalaman yang sangat dan paling pahit bin suram. Tiga puluh dua tahun, rakyat hidup di bawah pemerintahan yang tidak menghendaki kebebasan berpendapat. Diculik, dipenjara bahkan hilang entah ke mana (mungkin dibunuh) menjadi hantu bagi para kritikus pada masa itu.

Menjadi hal yang wajar ketika publik mengangkat isu ini sebagai sebuah pengekangan kebebasan berpendapat. Bukan hanya karena kebebasan berpendapat merupakan hal mutlak dalam negara demokrasi. Juga bukan karena semata kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi. Tetapi bangsa kita bisa jadi telah mengalami trauma berkepanjangan akibat pengekangan kebebasan berpendapat.

Melihat situasi ini, saya teringat dengan seorang Pram. Saya ingin tahu bagaimana ia hidup dalam situasi dimana ia dibatasi kebebasan berpendapatnya. Keluar masuk penjara di tiga masa karena pikiran dan pendapatnya yang ia tuangkan dalam tulisannya. Karena mengkritik ataupun tak mau diatur oleh kekuasaan yang ia anggap salah.

Banyak buku karyanya yang bisa kita baca. Tetapi saya memilih membaca bukunya yang berjudul “Nyanyi Sunyi Seorang Bisu”. Buku yang berisi kumpulan surat-surat untuk anaknya yang tidak pernah terkirim yang ia tulis selama sepuluh tahun menjadi tahanan politik di Pulau Buru. 

Dan, buku ini satu-satunya karya non-fiksi Pram. Buku yang pertama kali terbit di Belanda dua jilid, pada 1988-1989. Sementara di Indonesia terbit pada 1995 ketika masih masa Orde Baru dan hanya berusia 10 hari dalam peredaran setelah itu dilarang oleh pemerintah.

Di buku ini, dalam sebuah suratnya ia banyak tidak sepakat dengan gerakan yang dilakukan Bung Karno. Ia menganggap Bung Karno dalam menyuarakan Proklamasi dengan keraguan. Di zaman revolusioner itu baginya terjadi krisis revolusioner. Banyak orang-orang berebut jabatan mengisi kekosongan yang ditinggalkan kolonial. 

Baginya kemerdekaan nasional setengah tercapai, sementara cita-cita kemerdekaan sama sekali tidak. Sepuluh tahun berjalan, Bung Karno mengungkapkan kesadarannya bahwa “Revolusi Belum Selesai”, tapi bagi Pram kesadaran itu sudah terlambat.

Bahkan di suatu kesempatan, Pram pernah ditawarkan oleh Bung Karno untuk menjadi tuan rumah bagi pengarang-pengarang yang diundang dari luar negeri. Tapi pram menolaknya. Pram dianggap orang angkuh oleh Bung Karno. Dari sini kita bisa menilai bahwa Pram sering mengkritik Bung Karno, sehingga ia pernah dipenjara kurang lebih setahun di masa itu.

Di awal-awal masa Orde Baru, Pram menikmatinya dalam tahanan sebagai tahanan politik tanpa pengadilan. Empat tahun di Salemba Jakarta, lalu dilanjutkan 10 tahun di pulau Buru. Di situlah ia banyak menulis karya-karyanya. Di sela-sela tugas mereka sebagai tahanan semisal membuat bendungan atau jalanan di pulau Buru. 

Hubungan dengan istri dan anak-anaknya tidak terjalin, hanya melalui surat-surat yang ia tuliskan, yang juga banyak tak bisa dikirim. Di masa itu, bukan hanya kebebasan berpendapatnya yang dikekang, tetapi juga jiwa, harta bahkan keluarga diregang dari dirinya.

Ketika ia dibebaskan pada tahun 1979, ia pun sesungguhnya belum bebas. Ia harus menjalankan wajib lapor sekali seminggu, bahkan hingga sampai 1988 masih berjalan. Hak-haknya sebagai warga sipil tidak diberikan dan banyak karya-karya dilarang beredar oleh pemerintah saat itu. Betapa terkekangnya hidup seorang Pram, padahal ia adalah seorang sastrawan, seorang penulis yang luar biasa yang punya nama besar tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh kembali ke zaman dimana pengekangan kebebasan berpendapat seperti yang dirasakan Pram. Ia menjadi laksana seorang bisu.

Sebesar apa pun namanya, sebesar apa pun kontribusinya untuk negara dan secerdas apa pun ia, tetap menjadi orang bisu ketika hidup di situasi kebebasan berpendapat tidak dijunjung tinggi. Hidup di situasi yang begitu sunyi dari kritik-kritik. Tetapi, kita mesti salut di tengah kondisi bisu, di tengah situasi sunyi ia tetap bisa bernyanyi. Pram dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu.

Di akhir tulisan ini, menanggapi isu soal pengekangan kebebasan berpendapat saat ini, kita tidak perlu berlebihan dengan membuat wacana seakan kembali hidup dalam pemerintahan yang otoriter. Tidak seperti itu, apalagi di tengah zaman penuh keterbukaan dengan kemajuan teknologi informasi saat ini.

Saya kira siapa pun masih bisa berpendapat bebas. Kritik pun masih ramai, tidak sunyi. Masih banyak yang tidak bisu, menyuarakan apa yang mesti disuarakan. Tidak seperti situasi di mana Pram hidup, banyak yang membisu dalam sunyi ataupun banyak yang dibisukan dalam kesunyian.

Semua harus dikembalikan kepada hukum yang berlaku, apalagi tentang pemakzulan seorang Presiden. Pemakzulan bukanlah suatu hal yang keramat yang tidak bisa didiskusikan, semua sudah punya aturan. Pun soal kebebasan berpendapat sudah dijamin oleh konstitusi, yang tidak bisa direnggut siapa pun karena melekat pada setiap diri manusia.

Jadi soal hak kebebasan berpendapat ini, pemerintah mesti banyak berhati-hati dalam mengambil tindakan, karena bangsa kita sedikit banyaknya ada trauma panjang hidup di zaman penuh pengekangan.