2 tahun lalu · 126 view · 4 min baca · Lingkungan 49736.jpg
Foto diambil sendiri oleh penulis/mengilustrasikan hutan mangrove yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Praktik Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Membangun Kembali Hutan Mangrove di Pesisir Sumatera Utara

Hutan mangrove diakui memiliki peran yang sangat besar sebagai sistem penyangga kehidupan. Posisinya yang berada di daerah peralihan antara darat dan laut membuat ekosistem mangrove menjadi sangat strategis dalam menjaga daratan dan ancaman bencana perairan laut. Jika ditinjau dari fungsinya, ekosistem pesisir memiliki beberapa fungsi utama bagi magi manusia, yaitu fungsi secara ekonmi, ekologi dan sosial.

Ciri khas yang dimiliki oleh hutan mangrove adalah berada di kawasan pasang surut air laut yang memiliki gelombang air tenang dan berhubungan dengan muara sungai sehingga bersalinitas payau dan memiliki lumpur yang tebal. Vegetasi mangrove merupakan jenis vegetasi yang unik, karena memiliki akar nafas (pneumotophore) sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan berlumpur yang mengandung sedikit oksigen.

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hampir seperempat mangrove dunia berada di Indonesia. Berdasarkan data Geospatial Information Agancy tahun 2014, luas hutan mangrove di Indonesia mencapai ±3.200.000. Dengan luasan tiga juta hektare tersebut, hutan mangrove melingkari 95.000 kilometer garis pantai.

Namun demikian, sejalan dengan kemajuan teknologi dan semakin bertambahnya jumlah dan kebutuhan penduduk mengakibatkan hutan mangrove sangat terdesak. Saat ini, hutan mangrove Indonesia sedang menghadapi penurunan luasan dengan kecepatan yang sangat menghawatirkan. Dalam tiga dekade terakhir, hutan mangrove di Indonesia sudah mengalami penurunan luas sebesar 40% dari total luas hutan mangrove yang ada.

Kerusakan hutan mangrove terjadi dimulai dengan padatnya penduduk yang membutuhkan keperluan hidup, pengelolaan kawasan yang tidak memperhatikan lingkungan, pembuangan limbah beracun ke aliran aliran sungai dan laut, serta konversi hutan mangrove menjadi berbagai penggunaan lahan lain.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki hutan mangrove terluas di Indonesia setelah Irian/papua. Berdasarkan data WCMC (World Conservation Monitoring Centre), Sumatera Utara memiliki ± 30% dari total luas hutan mangrove yang ada di Indonesia. Hutan mangrove memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat pesisir di Sumatera Utara.

Hutan mangrove bagi kebanyakan daerah pesisir Sumatera Utara merupakan suatu daerah pinggiran yang berguna untuk melindungi daerah peisisir dari gelombang air laut yang tinggi dan melindungi daratan dari perembesan air asin sehingga lahan daratan yang berada di sekitar laut bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat setempat.

Bagi beberapa penduduk yang bermata pencaharian nelayan, hutan mangrove berperan dalam peningkatan hasil tangkapan ikan karena di hutan mangrove merupakan sumber nutrisi yang sangat baik bagi organisme air karena mengandung bahan organik yang tinggi.

Kerusakan hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara disebabkan karena kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara besar besaran. Awalnya, pemanfaatan kayu mangrove di pesisir Sumatera Utara hanya dalam skala kecil yaitu sebagai bahan bangunan seperti rumah, jembatan, dan kapal yang akan digunakan nelayan untuk berlayar.

Namun, karena potensinya yang sangat besar, maka hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara mulai dilirik dan diminati oleh beberapa pengusaha untuk ditebang dan dimanfaatkan. Penebangan kayu mangrove mulai dilakukan secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak dan kerusakan lingkungan yang akan terjadi.

Alasan lain yang menyebabkan rusak dan hilangnya hutan mangrove di Sumatera Utara sampai saat ini adalah kegiatan konversi hutan mangrove menjadi areal pertambakan dan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan penelitian Badan Ligkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara, bahwa 90% hutan mangrove di Sumatera Utara telah mengalami kondisi yang cukup parah, ± 10.000 ha hutan mangrove beralih fungsi menjadi areal pertambakan dan ±12.000 ha telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kerusakan hutan mangrove di Sumatera Utara menyebabkan banyak masalah, mulai dari hancurnya nilai-nilai ekologi bahkan berubahnya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Perubahan demi perubahan maulai dirasakan oleh masyarakat sekitar. Saat ini, banyak masyarakat yang mulai resah dan khawatir dengan fenomena abrasi air laut. Seperti informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat, bahwa peristiwa tenggelamnya sebuah desa sudah pernah terjadi di peisir Sumatera Utara tepatnya di Desa Tapak Kuda Kabupaten Langkat.

Masalah lain yang penulis dapatkan dari masyarakat adalah berkurangya hasil tangkapan ikan. Hal ini tentunya akan berdampak bagi perekonomian masyarakat terutama nelayan yang menggantungkan hidup dengan sumberdaya alam laut.

Saat ini, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga nasional dan internasional untuk menyelamatkan hutan mangrove di pesisr Sumatera Utara. Meskipun demikian, upaya tersebut masih tidak cukup untuk mengembalikan hutan mangrove seperti semula. Upaya rehabilitasi yang telah dilakukan sering sekali gagal karena kurangnya pemahaman silvikultur mangrove.

Faktor lain yang menyebabkan tidak berhasilnya upaya konservasi yang telah dilakukan di pesisr Sumatera Utara adalah karena perencanaan dan pengelolaan dilakukan masih secara sektoral. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan pada wilayah yang sama. Biasanya, perencanaan dan pengelolaan sektoral tidak mempertimbangkan aspek lingkungan bahkan cenderung merugikan sektor lain.

Hal inilah yang mendasari praktik pengelolaan wilayah pesisir terpadu perlu diterapkan untuk membangun kembali hutan mnagrove di pesisir Sumatera Utara.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah upaya yang dilakukan dengan mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam praktek pengelolaan wilayah peisir terpadu adalah menyusun Rencana Pengelolaan dan Rencana Strategi.

Dalam penyusunan rencana tersebut harus mencakup empat aspek, yaitu: keterpaduan wilayah ekologi, keterpaduan sektor, keterpaduan disiplin ilmu, dan keterpaduan stakeholder. Sektor yang harus dilibatkan dalam penyusunan rencana tersebut adalah sektor pemerintah (Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pariwisata), lembaga swasta, Akademisi (Universitas, LIPI), LSM, stakeholder, serta masyarakat.

Dalam praktik pengelolaan pesisir terpadu masyarakat merupakan aktor utama dan harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaaan wilayah pesisir. Melalui itu, masyarakat dididik dan ditingkatkan kreatifitasnya agar mampu mengelola hutan dan menjalankan program strategi nasional.

Pada dasarnya prinsip dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di wilayah peisir dengan cara melakukan penilaian scara menyeluruh terhadap kawasan pesisir, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan serta merencanakan dan mengelola segenap kegiatan guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.

Dengan melaksanakan praktik tersebut mungkin tidak bisa secara langsung dapat menyelesaikan semua permasalahan, namun dengan menerapkan praktik pengelolaan wilayah pesisir terpadu tersebut diharapkan sasaran dan tujuan pemanfaatan hutan mangrove lebih jelas dan dapat mengurangi bahkan menghilangkan permasalahan ekologi, sosial, ekonomi dan budaya yang ada sehingga tercapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan di wilayah pesisir Sumatera Utara.

Artikel Terkait