3 minggu lalu · 161 view · 4 min baca menit baca · Hukum 98666_85188.jpg

Praktik Jual Beli Data Pribadi Perbankan

Penggunaan internet yang mempermudah komunikasi merupakan dampak positif dari berkembangnya media sosial. Menurut data terbaru dari We Are Social , pengguna internet aktif di seluruh dunia mencapai angka 3,7 miliar. Dari tahun ke tahun, jumlahnya bertumbuh hingga 7,6 persen.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat mengubah cara masyarakat menjalankan bisnis dan/atau melakukan transaksi. Dengan demikian, bermunculan transaksi-transaksi yang dikenal dengan sebutan E-Transaction, E-Commerce, dan E-Business.

Tetapi, di balik dampak positifnya, masih banyak pula dampak negatif. Salah satunya adalah cyber crime, sebuah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer atau internet. 

Banyak kejahatan yang didasarkan teknologi komputer dan internet. Tetapi yang akan penulis bahas sekarang adalah bocornya data pribadi nasabah bank yang merupakan bagian dari cyber crime.

Jual beli data pribadi nasabah adalah hal yang cukup baru didengar oleh kalangan masyarakat. Hal ini tentu saja yang banyak terjadi adalah transaksi jual beli data pribadi nasabah perbankan kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk memasarkan produk pihak ke-3 tersebut kepada nasabah perbankan.

Data pribadi yang bocor biasanya diperjualbelikan kepada pihak ketiga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aktivitas online dari tiap pengguna biasanya dilakukan dari beberapa perangkat, seperti komputer dan smartphone

Pemakaian rutin dari beberapa perangkat yang terkoneksi ke internet inilah yang justru rawan terjadinya kebocoran data personal yang bersifat privasi. Karena masyarakat cenderung lebih familiar dalam memasukkan data tanpa memastikan keamanannya terlebih dahulu.


Mungkin masyarakat banyak yang belum memahami apabila ia menggunakan ponsel genggam, maka sering juga mendapatkan telepon dari orang tidak dikenal untuk menawarkan sebuah produk bank tertentu. Itu salah satu bentuk dari pencurian data pribadi yang ditujukan untuk mendapat keuntungan bagi pihak perbankan.

Apabila nasabah tertarik untuk membeli atau investasi suatu produk perbankan, maka target market dari pihak pebankan akan tercapai. Tetapi dengan adanya kebocoran data pribadi, ini tentunya sangat merugikan konsumen.

Karena terkadang, biasanya pihak ke-3 menghubungi nasabah melalui SMS/pesan singkat atau telepon. Lebih parahnya lagi, tidak hanya pada saat jam kerja, karena sekarang sampai hari libur, yaitu hari Minggu. Ini adalah salah satu dampak yang paling banyak nasabah rasakan dan juga mengganggu. Tentu saja masih banyak dampak yang lainnya.

Pada dasarnya, konsumen adalah pihak yang lemah yang tidak mengetahui tentang suatu produk yang dikonsumsi. Karena di Negara Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, memiliki jumlah pengguna teknologi dan sistem komunikasi modern yang sangat besar.

Namun hingga saat ini, Indonesia belum memiliki aturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan privasi dan data. Padahal penyalahgunaan data akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena sering kali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. 

Hukum sering kali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi. Kekosongan hukum ini tentu saja membawa implikasi terhadap perlindungan privasi dan data pribadi.

Sebagai anggota dari Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan juga sebagai negara calon anggota The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia membutuhkan pengaturan terkait perlindungan privasi dan data pribadi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Sejalan dengan Pasal di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.


Surat Edaran OJK ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan/atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apa pun untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga.

Sampai sejauh ini, Indonesia belum punya undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Tetapi banyak aturan hukum yang mendukung perlindungan mengenai data pribadi.

Di Indonesia, aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu juga tercantum dalam beberapa aturan hukum lainnya yang terpisah. Meski demikian, pasal tersebut dianggap umum.

Tetapi, dalam pelaksanaannya, tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang tertulis. Masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data nasabah yang bocor kepada pihak ketiga.

Kebocoran ini kerap terjadi karena tanggung jawab pihak bank bukanlah hal yang dianggap penting bagi bank untuk menjaganya karena sanksi yang dijatuhkan kepada pihak bank akibat kelalaian yang merugikan nasabah selama ini.

Berkaca dari tindak kejahatan inilah kenapa masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan privasi terhadap informasi rahasia kita. Data pribadi nasabah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di junjung tinggi oleh siapa pun.

Dengan berbagai kerugian yang mungkin masyarakat rasakan dengan tersebar-luasnya data pribadi nasabah, menjaga perlindungan privasi agar tetap aman ketika melakukan kegiatan bermasyarakat adalah hal yang penting dan utama. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran pribadi konsumen terhadap perlindungan data pribadi nasabah.

Artikel Terkait