Ketika saya mengetahui Anies Baswedan mencalonkan  diri menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno, yang akhirnya mengantarkan bersangkutan melenggang ke putaran kedua kontestasi Pikada DKI bersama pasangan Ahok dan Djarot, saya mencoba untuk membaca kembali buku yang ditulis Anies berjudul “Merawat Tenun Kebangsaan; Refleksi Ihwal Kepemimpinan, Demokrasi, dan Pendidikan”.

            Seperti judul bukunya, saya langsung fokus ke sebuah tulisan “Ini Soal Tenun Kebangsaan. Titik!”. Tulisan yang pernah dimuat di Harian Kompas pada 11 September 2012 itu sangat menarik, karena bagaimanapun juga, tulisan adalah refleksi dari sikap dan seperangkat tata nilai moral yang dianut penulisnya.

            Pada awal tulisan itu Anies menulis, Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas. Tidak juga untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara, melindungi setiap anak bangsa!”. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat keren. Awalnya saya menduga bahwa, nilai-nilai keneragawanan telah terinternalisasi sedemikian rupa pada diri seorang Anies.

            Lebih lanjut Anies menulis, “Tenun kebangsaan itu dirobek, diiringi berbagai macam pekikan seakan boleh dan benar. Kesemuanya terjadi secara amat eksplisit, terbuka dan brutal. Apa sikap negara dan bangsa ini? Diam? Membiarkan? Tidak! Republik ini tak pantas loyo-lunglai menghadapi warga negara yang pilih pakai pisau, pentungan, parang, bahkan pistol untuk ekspresikan perasaan, keyakinan, dan pikirannya. Mereka tidak sekadar melanggar hukum, tetapi merontokkan ikatan kebangsaan yang dibangun amat lama dan amat serius ini”.

            Menurut saya, bagian ini tambah keren, karena Anies mencoba untuk mengajak kita semua untuk memerangi perilaku-perilaku inkonstitusional. Apalagi perilaku-perilaku yang termanifestasikan dalam kekerasan. Anies, sekali lagi, mencoba mengajak kita untuk memusuhi, entah itu individu, ataupun kelompok yang menggunakan kekerasan dalam memaksakan kehendaknya.

            Ini penting. Mengapa? Max Weber mengatakan, “the monopoly legitimate use of physical force”, tidak ada kelompok lain di dalam masyarakat yang boleh memakai kekrasan kecuali (aparat) negara. Ini bukan hanya bertujuan menjaga kedaaulatan negara, tetapi sekaligus menjaga ketertiban di masyarakat. Tertib masyarakat akan hancur jika tak ada monopoli pemakaian kekerasan. Alias The end of nation state. (I Wibowo dalam Negara dan Bandit Demokrasi).

            Tapi begitulah, tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri. Anies telah bertransformasi. Sebagai sebuah makhluk yang unik, seringkali perubahan manusia itu didasarkan atas “kepentingan” manusia itu sendiri. Kini, setelah Anies mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI, bagaimana mungkin dia bermesraan dengan kelompok yang dahulu dia sarankan untuk ditindak tegas, karena telah, meminjam istilah Anies, “merontokkan ikatan kebangsaan”?

            Tapi kita harus menyadari, Anies kini mentransformasikan dirinya dari seorang intelektual-cendekiawan menjadi politisi. Dalam konteks ini, saya tertarik dengan tulisan Munim Sirry: “Kita perlu menampatkan Anies sekarang dan seterusnya sebagai seorang politisi yang sedang bermanuver mencari dukungan untuk mendulang suara. Otak politik (political mind) menuntunnya ke FPI karena memang tidak banyak pilihan lain yang tersedia baginya. 

Setelah elektabilitas calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menurun akibat tuduhan penistaan agama yang menjeratnya hingga ke pengadilan, rupanya dukungan calon pemilih tidak beralih ke Anies. Dari berbagai survei terlihat dukungan terhadap Anies stagnan dan tak ada limpahan rahmat dari penurunan elektabilitas Ahok. Alih-alih mendekati dan menarik simpati masyarakat yang semula mendukung Ahok, Anies mengambil jalan pintas menyambangi markas FPI. Dia mengira, dengan mendekati FPI dia akan dapat memperluas basis dukungan. Kalkulasi politik ini tampak prematur dan ongkos yang harus dibayar Anies terlalu mahal”.

            Sebagai seorang politisi, fokus pekerjaan Anies kini cuma satu, yakni mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Dalam hal mencari dukungan ini, seringkali membuat orang menjadi pragmatis. Dalam konteks inilah kita perlu mendengarkan Julien Benda, yang dia istilahkan dengan “penghianatan kaum intelektual. Yang merujuk pada keterlibatan kaum intelektual dalam politik praktis; takaran-takaran moral bagi sepak terjang kaum intelektual dalam dunia politik praktis. Yang memandang intelektual sebagai dari aparatur negara yang sarat dengan kepentingan praktis.

            Ide dasar pragmatisme yang menekankan semata-mata pada realita dan kemanfaatan sesaat menimbulkan sikap inkonsistensi pada penganutnya. Sikap pragmatis cenderung menggunakan segala macam cara untuk mewujudkan suatu kepentingan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan, dan kepantasan. Walhasil, sikap pragmatis ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena pengusung-pengusungnya hanya melihat kepentingan jangka pendek yang menguntungkan diri atau kelompoknya. 

Bermanfaat dan menguntungkan bukan berarti benar, tetapi hanya sekadar memuaskan naluriahnya. Di sinilah sikap plin-plan dan tidak punya pendirian sangat kentara. Begitu kemanfaatan jangka pendek hilang, mereka akan mencari kemanfaatan yang lain. Akhirnya, persoalan utama yang dihadapi masyarakat tidak akan pernah terselesaikan. Lagi-lagi rakyatlah yang akan menjadi korban. Politik kemudian hanya sekadar alat untuk melestarikan kepentingan elit politik, bukan untuk rakyat.

            Begitulah, pragmatisme politik telah merubah seorang Anies. Bagaimana menurut anda?