Pengarang
1 bulan lalu · 465 view · 4 min baca menit baca · Politik 51358_53929.jpg
Foto: Tempo

Prabowo, Tak Mesti Jadi Presiden kok untuk Indonesia Adil-Makmur

Ingin mengubah negara ini menjadi lebih adil, makmur, dan maju barangkali tak mesti pula kita berdiri sebagai presiden, kan? Kita bisa saja tetap menjadi penyuara keadilan dan kemakmuran bagi negeri ini dengan kekuatan lain. Tentu kekuatan yang dimaksud ialah memberikan energi-energi positif untuk menyokong cita-cita negara-bangsa ini.

Ya, panas memang apabila keoptimisan kita tak berbanding lurus dengan target yang telah diukur yang menurut kita sudah sangat tepat dan yakin. Apalagi, sifat inkonstitusional kita lebih dominan daripada kenegarawanan kita.

Duel Pilpres Jokowi-Prabowo telah selesai dan pemenangnya adalah Jokowi. Maka, Jokowi harus menjadi pemimpin untuk semua golongan dan lapisan warga negara Indonesia, begitu pun Prabowo juga harus menjadi sahabat.

Rekam jejak, visi-misi, dan debat argumen kepemimpinan dari berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, pertahanan, sumber daya manusia, dan lainnya sudah dilihat, dinilai, dan diputuskan warga negara-bangsa ini hingga puncaknya pada 17 April lalu.

Siapa pun yang menang dalam duel merebut hati rakyat dengan segala kebutuhan dan kegelisahannya, dialah yang merupakan pilihan terbaik dan dia pula merupakan bagian dari ketetapan Tuhan. Jangan sampai ketakterimaan kita menjadikan citra kita makin meyakinkan warga negara-bangsa ini bahwa kita adalah satu tokoh yang tak patut dicontoh.

Telah sama kita tahu bahwa di berbagai media cetak, elektronik maupun daring, kemenangan Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wakil prsiden sudah diketok palu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa, 21/5.

Lansiran Detik.com dari KPU RI menyatakan, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf meraup sebanyak 85.607.362 (55,50 %) suara sah sedangkan pasangan Prabowo-Sandi 68.650.239 (44,50 %) suara sah.

Memang, pengumuman ini lebih dilekaskan dari jadwal, yakni 22 Mei, sehingga mendapat reaksi dari berbagai pihak, khususnya bagi pihak Prabowo-Sandi. Salah satunya adalah reaksi penolakan kemenangan kubu petahana yang diungkapkan pihak yang kalah.


Bahkan, ada asumsi ataupun temuan-temuan kecurangan atas proses pemilu ini. Dari sini, simpulannya salah satu pihak tidak menaruh percaya kepada KPU selaku perpanjangan tangan warga negara-bangsa. Terlebih sampai terujarkan bahasa-bahasa yang tak enak di telinga kemudian memengaruhi banyak orang yang sebenarnya tak tahu apa-apa.

Tentu, jika hal ini memang fakta, maka konklusinya: elite politik negara-bangsa ini belum menunjukkan kematangan inteligensi politiknya.

Tak juga dapat digeneralisasikan bahwa elite politik kita belum berdewasa. Dari Harian Kompas edisi Rabu 22 Mei di halaman utama, dituliskan dalam kepala berita “Jokowi: Mari Kita Bersatu” bahwa Joko Widodo menghargai rencana Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membawa hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara Partai Demokrat dan PAN menerima hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 oleh KPU. Demikian diberitakan, tampaknya kenegarawanan pihak Prabowo sedang diuji. Namun, secara psikologisnya sebagai pihak yang terkalahkan ini lumrah, apalagi pihaknya banyak menemukan kejanggalan dan akan digugat di MK.

Ketentuan Pasal 475 ayat (2) UU No. 7/2017 menentukan bahwa keberatan yang diajukan ke MK hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon.

Contohnya, pemohon mengajukan keberatan atas pelanggaran yang menimbulkan hilangnya suara pemohon satu juta suara, sedangkan selisih perolehan suara pemohon dengan yang terpilih, menurut KPU, adalah sepuluh juta suara.

Dalam hal ini, walaupun terbukti satu juta karena pelanggaran TSM (istilah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif), keberatan ditolak karena tidak memengaruhi keterpilihan (Hamdan Zoelva: Kompas, 22/5).

Apa yang disikapi oleh pihak Prabowo sebagai kubu yang menolak keputusan KPU tentu ada ruang yang disediakan (berdasarkan konstitusi). Maka, tidak ada alasan pula kita berperilaku sebagai warga negara-bangsa terlebih elite atau publik figur yang inkonstitusional.

Karena, hal ini akan berdampak riskan bagi sikap massa pendukung (Prabowo)—sebagian dari mereka barangkali hanya ikut-ikutan apa pun yang disikapi elitenya tanpa ada pemikiran yang memang masuk akal dan naluri, sehingga akan makin menimbulkan konflik lanjutan antara massa Prabowo dengan massa Jokowi.

Berangkat dari hal tersebutlah kita sangat perlu memberi edukasi kenegarawanan bagi warga negara-bangsa. Lebih legawa dan menyejukkan hati tentu merupakan pilihan terbaik daripada sekadar melakukan aksi penolakan. Toh kita juga harus menerima Jokowi adalah presiden kita semua.


Dialah (Jokowi) pemimpin negara-bangsa sekarang yang harus kita hargai niat baiknya membangun Republik ini. Apalagi ia adalah seorang petahana yang harus melanjutkan janji-janji dan target yang tak cukup diselesaikannya dalam waktu lima tahun.

Dan belum tentu juga jika Prabowo yang menjadi pemenang pilpres akan melanjutkan pembangunan yang selama ini digenjot habis-habisan oleh pemerintah Jokowi sebelumnya. Nah, inilah salah satu penyebab mangkraknya pembangunan.

Astagfirullah walhamdulillah, Jokowi diamanahkan Tuhan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan karakter warga negara-bangsanya agar lebih maju sehingga insyaallah kita doakan bersama dengan hati yang paling tulus terwujudnya Indonesia Maju di tangan dinginnya Jokowi-Ma’ruf Amin.

Bagi kita yang tak memilih Jokowi sebagai presiden, maka Jokowi pun tak dapat memilih kita sebagai anggota atau warganya. Sikap tulus dan sama-sama mau berpikir majulah yang dapat menyatukan kita semua.

Toh, Chairul Tanjung pengusaha dan konglomerat Indonesia tanpa ambisinya menjadi seorang presiden walaupun sering masuk bursa calon presiden, ia juga turut andil membantu negara-bangsa ini dengan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Dan masih banyak lagi orang-orang terpilih seperti Chairul Tanjung yang telah banyak membantu tanpa menyandang gelar sebagai seorang presiden.

Artikel Terkait