Apa yang terjadi dengan Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto ini? Mereka seakan kehilangan bargaining position dan tenggelam bersama kekalahan Prabowo-Sandi di Pemilihan Presiden yang lalu.

Padahal, mereka merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak setelah PDIP. Sejak ikut pertama kali pada Pemilu 2009, Gerindra langsung lolos ke Senayan, dengan menempatkan 26 wakilnya di sana. Lonjakan besar langsung terasa di Pemilu 2014, di mana Gerindra menempati posisi ke-3 dengan jumlah pemilih sebesar 14,7 juta suara.

Gerindra berhasil bertransformasi dari partai pendatang baru menjadi partai penentu dalam Pemilu. Apalagi Prabowo effect berhasil menarik perhatian jutaan pemilih yang mana pada tahun ini perolehan suara Gerindra mencapai angka 17,5 juta suara. Pemilu 2014 berada di bawah Golkar, Pemilu 2019 berhasil mengangkangi partai berlambang beringin tersebut.

Akan tetapi, kenapa kekuatan yang mereka raih itu seakan tidak berdaya?

Alih-alih memperkuat koalisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan, kini terdengar kabar bahwa ada rencana Partai Gerindra untuk ikut berlabuh ke barisan koalisi pemerintah! Sistem perpolitikan seperti apa yang sedang dijalankan Gerindra? 

Beberapa politisinya pernah menyatakan pendapat bahwa jika pun bergabung ke dalam koalisi pemerintah, mereka akan lebih mengutamakan kepentingan 80 juta pemilih Prabowo-Sandi. Maaf kalau saya katakan, itu bullshit.

Jika Gerindra jadi bergabung dengan koalisi pemerintah, ini menunjukkan bahwa Gerindra bersama Prabowo benar-benar melempem meski memiliki wakil sekitar 80 orang di parlemen nantinya. Gerindra ibarat singa ompong yang mengaum kuat, tapi tidak mampu menerkam mangsanya.

Jika nanti Gerindra bergabung dengan barisan koalisi pemerintah, partai ini melakukan blunder besar, apa pun alasannya. Baik sebagai bagian dari strategi menuju 2024, atau berupaya menjadi penentu arah dan keputusan pemerintah dengan mengisi jabatan strategis.

Prabowo seolah-olah kehilangan magis-nya dalam memimpin Gerindra yang ia besarkan berdarah-darah itu. Seharusnya, Prabowo bisa bersikap dan mengambil keputusan dengan tegas terhadap partai dan koalisinya bahwa mereka akan tetap menjadi oposisi pemerintah.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa Prabowo dan Gerindra seperti diam menyikapi kisruh internal koalisinya? Apakah mereka benar-benar tidak berdaya lagi? Atau malah tergiur dengan janji bagi-bagi jabatan? Lalu, siapa yang akan menjadi "penyeimbang" alam demokrasi kita?

Mengharapkan PKS saja tidak akan berpengaruh signifikan guna memonitor setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Bahkan untuk sekadar memberikan statement di parlemen pun, suara mereka masih akan dipertimbangkan. Tapi, sejauh ini, hanya PKS yang berani konsisten menyatakan diri berada pada barisan oposisi.

Berbeda dengan Partai Demokrat, di mana sejak awal masuk Koalisi Adil-Makmur bersama dengan Gerindra pun sudah bermain "dua kaki" alias cari aman, dengan dalih demi kekondusifan situasi politik bangsa. Sama halnya dengan PAN yang kabarnya juga akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Dejavu 2014, di mana banyak partai dari Koalisi Merah Putih yang akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, pihak yang kalah seharusnya tetap menjadi oposisi bagi pemerintah. Bukan malah ikut bergabung dengan koalisi.

Jika semua partai nantinya berada dalam koalisi pemerintah, bukankah akan mencoreng wajah demokrasi kita sendiri? Pemerintahan pun bisa berubah menjadi otoriter karena tidak adanya oposisi yang menjadi penyeimbang.

Memang, masyarakat kita masih beranggapan negatif terhadap kelompok oposisi karena dianggap sebagai penghambat program pemerintah. Padahal, jika mereka sadar, demokrasi yang sehat serta program pemerintah bisa berjalan dengan baik tidak lepas dari peran partai oposisi yang kerap bersuara pedas mengkritisi setiap kebijakan pemerintah.

Bukankah ini momentum yang tepat bagi Gerindra untuk meluruskan anggapan negatif terhadap oposisi? Untuk memberikan pendidikan politik yang benar bagi rakyat Indonesia?

Sehingga rakyat Indonesia paham bahwa keberadaan kubu oposisi sangat penting dalam sistem negara demokrasi. Sehingga pemerintah tetap pada jalur yang benar dalam mengambil setiap keputusan dan menjalankan program pemerintahan dengan baik dan tepat sasaran.

Saat ini, lobi-lobi politik oleh Prabowo sangat dinanti semua pihak, semua masyarakat Indonesia yang sudah mulai dewasa dalam berdemokrasi. Bukan lobi agar bergabung ke koalisi pemerintah, melainkan memperkuat barisan oposisi. 

Kelompok oposisi bukan untuk menekan pemerintah, melainkan kelompok yang nantinya melakukan check and balance terhadap setiap keputusan yang diambil pemerintah, melakukan pengawasan terhadap segala program pemerintah, dan memastikannya tepat sasaran kepada rakyat; bukan hanya kepada 80 juta rakyat pendukung Prabowo Subianto, melainkan seluruh rakyat Indonesia.

Gerindra dan Prabowo, tetaplah jadi oposisi. Jangan bergabung dengan koalisi pemerintah. Koalisi pemerintah sudah cukup gemuk saat ini, sekitar 60% suara parlemen ada di sana. Kalau Gerindra akhirnya ikut bergabung bersama Demokrat dan PAN, bisa-bisa memunculkan pemerintahan dengan tirani mayoritas.

Sebagai partai nasionalis dan partai besar di Indonesia, ke mana harga diri Prabowo dan Gerindra jika tidak mampu menjadi oposisi yang baik? Terus, usaha untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur akan seperti apa?

Prabowo dan Gerindra, perkuat barisan oposisi demi keseimbangan alam demokrasi kita. Mendompleng ketenaran seorang Jokowi tidak akan berpengaruh signifikan atas suara Gerindra di Pemilu yang akan datang. Yang ada, Gerindra akan menjadi bahan candaan dunia politik, karena tidak mampu berdiri kokoh sebagai oposisi, meski sudah menjadi partai besar.

Tapi, di saat Gerindra dan Prabowo mampu menjadi oposisi yang "baik", bukan tidak mungkin 40% suara milenial di Pemilu 2019 ini bisa beralih kepada Gerindra pada Pemilu 2024 nanti.

Oposisi yang baik itu melakukan kritik yang membangun kepada pemerintah dan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Karena politik itu untuk kebaikan masyarakat dan bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok semata.

Prabowo yang pernah ingin menjadikan Indonesia sebagai Macan Asia, teruslah berjuang, jangan larut dalam kekalahan. Karena untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur tidak harus menjadi Presiden. Menjadi oposisi juga upaya terbaik yang bisa dilakukan.

Buat para pendukung Prabowo-Sandi saat Pilpres lalu, sudahlah. Tidak ada lagi kosong satu atau kosong dua. Kita semua satu, satu bangsa Indonesia. Jika dalam dunia politik ada koalisi dan oposisi, kita berada di tengah. Yang terkadang bertindak sebagai oposisi, namun juga ikut koalisi mendukung pemerintahan demi Indonesia yang lebih baik.