Apakah anda berdomisili di Pulau Jawa dan Bali? Jangan lupa, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) akan berlaku mulai besok (tanggal 9 Februari) sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. Berbagai upaya yang ditempuh berdasarkan regulasi yang telah diterbitkan sebelumnya, ternyata belum optimal memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah. Hal inilah yang melatarbelakangi pemberlakuan yang memerlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota di sejumlah daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali) mengawali pemberlakuan PPKM.

Selain mengintensifkan kembali protokol kesehatan, Instruksi Mendagri ini memuat sejumlah pengaturan pemberlakuan pembatasan, antara lain: membatasi tempat/kerja perkantoran (Work from Home dan Work from Office); kegiatan belajar mengajar secara daring/ online; dan mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. PPKM ini telah diberlakukan selama tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021 yang lalu.

Instruksi Mendagri ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 02 Tahun 2021 pada tanggal 26 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini sesuai dengan arahan presiden di mana kebijakan PPKM diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Pemberlakuan instruksi tersebut ternyata masih dipandang belum optimal untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah. Kurangnya disiplin masyarakat adalah salah satu penyebabnya. Maka sesuai dengan arahan presiden, Instruksi Mendagri No. 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pun dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2021. Instruksi ini ditujukan khusus kepada gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan sejumlah prioritas wilayah tertentu.

PPKM Mikro dilakukan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT yang dipertimbangkan dalam PPKM Mikro ini adalah sebagai berikut:

  1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT;
  2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
  3. Zona oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir; dan
  4. Zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.

Adapun mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat desa dan kelurahan yang diketuai lurah atau kepala desa. Posko ini adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu: pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa/kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat desa dan kelurahan maka dibentuklah Posko Kecamatan.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, maka pelaksanaan Posko tingkat desa dan kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan. Misalnya saja, kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDes;

Perlu diketahui, bahwa sejumlah pembatasan dalam PPKM Mikro yang dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten/kota mulai besok antara lain meliputi: tempat kerja/perkantoran (Work from Home sebesar 50 persen dan Work from Office sebesar 50 persen); kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50 persen); pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 wib; dan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen.

Tidak hanya pemberlakuan PPKM Mikro, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan pemerintah desa/ kelurahan juga diinstruksikan agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan melalui 3 M serta memperkuat kemampuan tracking, perbaikan treatment, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Meskipun tidak semua daerah termasuk dalam pemberlakuan pengaturan pembatasan ini, tetapi seluruh gubernur/walikota juga diinstruksikan untuk memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes COVID-19.

Tentunya, kita berharap PPKM Mandiri akan efektif menanggulangi penyebaran COVID-19. Mari, kita dukung dan tetap mematuhi prokes demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di Tanah Air. Semoga.

Sumber:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 02 Tahun 2021 pada tanggal 26 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

3. Instruksi Mendagri No. 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019