Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 kembali dilanjutkan mulai dari tanggal 3 Agustus hingga tanggal 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu. Hal disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resminya pada hari Senin (2/8/2021) malam. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan bahwa PPKM level 4 yang diberlakukan sebelumnya telah membawa perbaikan di skala nasional dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR).

Presiden juga mengingatkan bahwa dalam situasi apa pun kedisplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa terdapat 3 pilar utama dalam menekan perkembangan COVID-19, yaitu:

1. Kecepatan vaksinasi, terutama pada wilayah-wilayah pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi.

2. Penerapan Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak (3M) yang masif di seluruh komponen masyarakat.

3. Kegiatan Tracing, Testing, Treatment (3T) dan isolasi secara masif termasuk menjaga BOR rumah sakit, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Mendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level, 4, Level 3, dan level 2 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, Mendagri juga mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level, 4, Level 3, dan level 2 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Adapun penerapan PPKM level 4 di luar Jawa dan Bali dilakukan di 46 kabupaten/kota yang tersebar di 21 provinsi dengan rincian sebagai berikut: Sumatera sebanyak 16 kab/kota, Kalimantan sebanyak 14 kab/kota, Nusa Tenggara sebanyak 4 kab/kota, Sulawesi sebanyak 7 kab/kota, Maluku sebanyak 1 kab/kota, dan Papua sebanyak 4 kab/kota.

Selama PPKM level 4 ini berlanjut, kegiatan belajar mengajar yang mencakup sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan tempat pendidikan/pelatihan masih dilakukan secara daring/online. Jika pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work from Home (WFH), maka sektor esensial dapat beroperasi dengan beberapa ketentuan. Adapun sektor esensial tersebut seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, dan industri orientasi ekspor dan industri penunjang ekspor.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo telah menyebutkan bahwa tidak hanya ancaman kesehatan yang dihadapi, melainkan juga ancaman ekonomi akibat kehilangan mata pencaharian. Karena itulah, dalam Instruksi Mendagri ini, pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan sejenisnya tetap diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat.

Khusus apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat akan obat-obatan yang tinggi selama pandemi. Selain itu, warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat di mana pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Untuk rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat/dine in dengan kapasitas 25 persen dan delivery/take away. Namun, restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar hanya boleh menerima delivery/take away saja.

Untuk menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan, maka tempat ibadah serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah selama penerapan PPKM level 4. Hal ini juga berlaku untuk fasilitas umum dan lokasi kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang juga ditutup untuk sementara. Selain itu, pelaksanaan resepsi pernikahan juga ditiadakan.

Bagi pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama), menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut. Ketentuan ini hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM level 4.

Perlu diingat, dalam Instruksi Mendagri ini juga disebutkan bahwa COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas bernapas kuat, (bernyanyi dan tertawa) dan tidak memakai masker saat makan bersama. Selain itu, penggunaan masker dua lapis menjadi pilihan yang baik untuk dilakukan. Karena itu kepatuhan masyarakat selama penerapan PPKM level 4 menjadi sangat penting untuk memutus mata rantai penularan.

Untuk mengatasi dampak PPKM level 4 terhadap perekonomian masyarakat, pemerintah telah mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan BLT Dana Desa. Selain itu, disalurkan juga bantuan lainnya, yaitu: bantuan untuk UMK, PKL, dan warung; Bantuan Subsidi Upah (BSU); dan Banpres Produktif Usaha Mikro. Hal ini juga telah disampaikan presiden dalam pernyataan resminya.

Sumber:

SATU