Jakarta, Dengan melihat kasus Covid-19 kian hari semakin meningkat. Pemerintah akan "mengambil kebijakan untuk mempeketat pembatasan" kegiatan masyarakat terutama di pulau Jawa dan Bali. PPKM darurat akan diterapkan selama 17 hari kedepan tergantung dampak lonjakan Covid-19 "berkurang atau bertambah".

Berdasarkan informasi dan penulusuran di kompastv "PPKM darurat akan di berlakukan tanggal 3-20 Juli 2021 di pulau Jawa - Bali". Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi, karena melihat kasus Covid-19 semakin merajarela. Sudah banyak masyarakat yang "meninggal dunia", rumah sakit sudah tidak bisa melakukan "penampungan bagi yang terpapar virus corona", dan setiap hari banyak juga yang mengalami atau "terkena dampak Covid-19".

Berikut data yang terupdate "Covid-19" terdampak positif 2.313.829 Juta/Orang, sembuh 1.942.690 Juta/Orang, meninggal dunia sebanyak 61.140 orang (05/07/2021). Data ini dari laman "Vaksinasi covid-19, penanganan kesehatan (3M dan 3T) dan pemulihan ekonomi-covid19.go.id". Data tersebut menjadi dasar utama untuk dilakukannya PPKM darurat, yang mencakup seluruh kegiatan masyarakat di Pulau Jawa - Bali.

Kemudian dalam pencegahan dan pembatasan kegiatan masyarakat, akan di komandoi oleh Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sekaligus sebagai ketua PPKM darurat sesuai arahan oleh Presiden Jokowi. "Mall akan ditutup sementara, diulangi bahwa mall akan ditutup sementara. Ditegaskan oleh Luhut, karena ini dalam keadaan darurat siappun yang melanggar akan dikenakan sanksi".

Tidak hanya mall yang ditutup, namun ada beberapa tempat dan kegiatan yang dibatasi seperti "Sektor non-esensial menerapkan 100 % work from home (WFH), seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan 100 % secara daring atau online, sektor esensial 50 % worfk from office (WFO), cafe, restoran, tempat makan No Dine-In (hanya takeway & dilevery".
*** 
Dan kegiatan "konstruksi 100 % beroperasi dengan protokol kesehatan, tempat ibadah 100 % tutup, transportasi umum kapasitas 70 %, penggunaan transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, kereta, harus menunjukan kartu Vaksin (minimal vaksin 1), sedangkan  PCR untuk pesawat "H-1 swab antigen" untuk moda transportasi jarak jauh lainnya".

Perketat "Pengawasan" Covid-19 :

Kegiatan masyarakat pada dasarnya membutuhkan pengawasan yang ketat tidak hanya "informasi melalui media saja" namun perlu di implementasikan dengan seksama terutama dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19. Dalam hal ini jangan sampai pandangan masyarakat menjadi berbeda karena tidak sesuai dengan fakta antara imbauan pemerintah dan praktek di lingkungan masyarakat.
*** 
Sebagai masyarakat umumnya tentu mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah, namun itu semua tergantung dalam pengawasan. Siapapun sebagai "petugas gugus terdepan Covid-19", mempunyai wewenang untuk memberikan tindakan kepada masyarakat yang tidak mematuhi selama kegiatan PPKM darurat yang sedang berlangsung.

Lantas, apa yang harus dilakukan? Ini perlu doktrinasi kepada masyarakat sebagai tindakan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh petugas gugus Covid-19, kemudian berikan denda dan sanksi kepada masyarakat "jangan pandang bulu" sesuai dengan peraturan "prokes". Sehingga penilaian masyarakat bahwa pemerintah lebih serius dalam melakukan penanganan dan pencegahan Covid-19.
*** 
"Ketegasan pengawasan secara konsisten menjadi tolok ukur" akan mengurangi kasus Covid-19, baik dari angka kematian berkurang, penyebaran Covid-19 akan menurun, dan masyarakat Indonesia bisa melaksanakan kegiatan seperti semula. Hal ini menjadi harapan semua  pihak terutama sektor esensial, non-esensial, kegiatan usaha, tempat wisata, pusat belanja, dan sektor atau tempat-tempat lainnya.

"Kedisiplinan" Prokes Covid-19 :

Ini yang menjadi challange baik dari "pemerintah maupun masyarakat", seperti kita tahu bahwa perilaku masyarakat Indonesia semakin diperketat semakin banyak juga pelanggaran peraturan protokol kesehatan, semakin ditegaskan makin sering juga ada perlawanan, dan semakin tidak bisa keluar semakim banyak juga mencari jalan tikus "jalan keluar". 
*** 
Evaluasi kedisiplinan ini menjadi perhatian yang sangat penting dilakukan, sebab hal ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat luas terutama dari kegiatan dan pekerjaan "masyarakat butuh kebebasan, masyarakat butuh pekerjaan, masyarakat butuh refreshing , masyarakat butuh kehidupan yang sehat, dan masyarakat butuh rasa aman dan nyaman".

"Kesadaran masyarakat dan ketegasan pemerintah" menjadi kolaborasi yang saling mendukung dan menghargai satu sama lain, baik menegakkan aturan serta melakukan pencegahan dan penanganan penularan Covid-19.
*** 
Tanpa rasa kesadaran tentu hal ini menjadi tindakan yang sia-sia terutama dalam pengawasan terhadap pelanggaran PPKM darurat, jangan berikan toleransi jika sudah menjadi kesalahan tetap "berikan sanksi sebagai efek jera" dalam situasi Covid-19 yang sedang meningkat.

Semoga ini menjadi solusi terakhir, dalam penanganan Covid-19? Jangan sampai terjadi "kucing-kucingan" masyarakat dengan aturan PPKM darurat dan petugas gugus Covid-19 dengan masyarakat. Karena mau 10.000 petugas Covid-19 di turunkan untuk melakukan penegak peraturan dan pengawasan PPKM darurat. Akan sia-sia jika tidak saling mendukung baik "kesadaran masyarakat maupun ketegasan pemerintah".

Dengan demikian "kedisiplinan dan pengawasan" menjadi bahan evaluasi dalam kegiatan PPKM darurat? Mari bersama bersatu padu untuk konsisten peduli sesama, peduli keluarga, peduli lingkungan, dan peduli orang-orang yang kita cintai. Angka Covid-19 menurun dan semua kegiatan "kembali normal menjadi impian dan harapan kita semua".

Penulis : Noto Susanto