Wiraswasta
3 tahun lalu · 317 view · 7 min baca · Gaya Hidup 11337008_10153291869536206_3720456346497457817_o.jpg

Potret Transportasi Kota

Tahun 2016 menjadi tahun yang cukup penting bagi warga Jakarta. Khususnya karena di tahun ini suhu politik kota tersebut akan kembali menghangat memasuki tahun Pilkada 2017. Hampir dipastikan isu yang paling menjadi sorotan di Jakarta adalah terkait dengan kemacetan.

Persoalan kemacetan selalu menjadi isu yang bisa menjadi “dagangan” para bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung. Salah satu sumbernya selain rasio jalan yang masih dianggap belum ideal, adalah masih buruknya sistem transportasi kota.

Masalah transportasi kota di Jakarta sejak lama dianggap karena tidak adanya upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penyelesaian yang ada selama ini masih dirasa sebagai penyelesaian temporer dan tidak sistematis.

Sarana Transportasi Selama Ini

Layanan transportasi kota yang ada relatif diselenggarakan pihak swasta, bukan pemerintah. Sejak 2004, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sarana transportasi dengan nama Transjakarta (Busway) dengan pengelolaan BLU (Balai Layanan Umum) yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah BUMD (Badan Usaha Miliik Daerah) dengan nama PT. Transjakarta yang saham mayoritasnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jakarta.

Selama bertahun-tahun warga Jakarta mengenal berbagai layanan transportasi seperti Metromini, Kopaja, Mayasari Bakti, PPD, Mikrolet, KWK (Koperasi Wahana Kalpika) dan taksi sebagai moda transportasi premium. Melihat penyedia layanan transportasi tersebut, ternyata sarana transportasi ini dikelola pihak swasta.

Hanya PPD saja yang masih dimiliki BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dalam hal ini pemerintah pusat dengan kinerja dan manajemen buruk pula.

Sektor transportasi memiliki peran vital dalam kehidupan sebuah kota. Karena itu, bila para penyedia transportasi yang ada sekarang melakukan pemogokan massal, sudah bisa dibayangkan kekisruhan yang akan terjadi.

Belajar dari pengalaman tahun ‘90-an, Jakarta pernah mengalami pemogokan massal pada sektor transportasi dan Jakarta menjadi setengah lumpuh. Pemerintah saat itu (masih dalam masa Orde Baru, dan militer masih relatif kuat dan solid) mengerahkan seluruh kendaraan baik yang dimiliki pemerintah maupun militer untuk meminimalisir dampak dari pemogokan tersebut.

Kita bisa membayangkan apabila hal tersebut terjadi sekarang dengan populasi yang sudah mencapai lebih dari sembilan juta jiwa, ditambah warga dari kota-kota penyangga (Bekasi, Bogor, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Depok) yang beraktivitas di Jakarta. Tentunya akan memberikan dampak luar biasa.

Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi Jakarta tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam meningkatkan layanan transportasi kepada warga. Selain masalah posisi tersebut, dugaan bahwa birokrat pemerintah yang korup juga menjadi perhatian warga dengan merasakan tidak adanya perbaikan sarana dan layanan transportasi yang berarti selama bertahun-tahun.

Pengemudi Selalu Salah?

Kecelakaan pada sektor transportasi sering terjadi. Salah satunya adalah kecelakaan yang melibatkan bus sedang (Metromini) dengan KRL (Kereta Listrik) Commuter Line di dekat Stasiun Angke, Jakarta Barat (6/12/2015). Dalam setiap kecelakaan, masalah yang selalu menggantung adalah yang terkait tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut.

Biasanya, ketika kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan layanan transportasi, tanggung jawab kecelakaan hanya berhenti pada sang pengemudi, tidak pernah melibatkan perusahaan/pengelola transportasi atau bahkan pemerintah.

Opini yang berkembang melalui media sering kali menyalahkan pengemudi/supir sebagai sumber dari setiap kecelakaan yang terjadi. Tidak pernah kita mendengar, pengelola/perusahaan atau pemilik dari moda transportasi tersebut diperiksa oleh pihak kepolisian apalagi dihukum.

Jika kita mau berempati sedikit dan melihat lebih dalam masalah transportasi ini, perlu juga kita mendengar dan melihat bagaimana sulitnya para pengemudi moda transportasi harus berjuang di jalan setiap hari.

Sistem setoran mungkin menjadi sistem yang dianggap sudah primitif bila diterapkan dalam dunia transportasi sekarang apalagi untuk ukuran Jakarta yang seharusnya sudah maju. Hal ini dianggap memiliki andil yang cukup besar atas terjadinya beberapa kecelakaan moda transportasi. Sistem pengelolaan transportasi publik yang sangat buruk selama ini menjadi tidak jelas perannya antara perusahaan pengelola atau pemilik kendaraan.

Kita bisa ambil contoh dari Metromini, Mikrolet dan KWK di mana perusahaan/pengelola sebenarnya tidak memiliki kendaraan. Pemilik kendaraan adalah para pribadi-pribadi yang mendaftarkan kendaraannya di perusahan-perusahaan tersebut. Ditambah lagi, minimnya pengawasan dan standarisasi kendaraan serta layanan.

Mungkin hanya pada moda transportasi taksi yang memiliki pengelolaan relatif baik dengan adanya standarisasi kendaraan dan layanan. Itu pun tidak semua taksi yang memberlakukan demikian. Hanya beberapa perusahaan saja.

Kekacauan sistem ini yang menjadi salah satu sumber masalah buruknya layanan transportasi kota selama ini. Apalagi, sistem setoran yang dibebankan kepada para supir dari pemilik kendaraan membuat mereka semakin tertekan. Mereka harus mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga dan memenuhi tuntutan setoran dari pemilik kendaraan serta membiayai operasionalnya.

Sementara itu, masalah biaya yang harus dikeluarkan para supir tidak hanya dalam bentuk setoran kepada pemilik kendaraan dan bbm (bahan bakar minyak). Dalam praktiknya, para supir masih harus mengeluarkan biaya untuk berbagai pungutan tidak resmi baik di dalam terminal atau pangkalan yang jumlahnya tidak sedikit.

Pemenuhan pembiayaan tersebut yang harus ditanggung para supir dapat dipahami membuat perilaku mereka menjadi sangat tidak tertib di jalan. Mereka mau tidak mau, harus berhenti di jalan-jalan demi menunggu penumpang (ngetem) dengan waktu yang tidak singkat pula. Para supir akan memandang setiap penumpang memiliki arti yang sangat penting.

Komentar-komentar yang bermunculan dalam menyikapi persoalan transportasi kota juga sangat menggelikan. Misalnya dari Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta yang menilai bahwa salah satu masalah dari buruknya layanan transportasi yang ada (tidak termasuk Transjakarta) adalah terlalu banyaknya kendaraan yang beroperasi dalam satu trayek sehingga menyebabkan kesulitan bagi pengemudi untuk memenuhi jumlah setoran ke pemilik kendaraan.

Hal ini mudah sekali dibantah. Rasio kendaraan dan penumpang sangat jelas tidak ideal, ditambah lagi adanya monopoli trayek yang membuat publik tidak punya pilihan. Sampai kapan pun, apabila sistem setoran yang digunakan, fokus para pengemudi hanya demi memenuhi setoran, mengganti bbm dan penghasilan untuk keluarga mereka.

Selain itu, Novrialdi (Dirut PT. Metromini) menyatakan tidak adanya sosialisasi dan tawaran dari Pemprov DKI untuk mengintegrasikan Metromini ke Transjakarta dengan standarisasi layanan dan operasional. Padahal, hal tersebut selalu menjadi pemberitaan dan selalu didengungkan Ahok selama dua tahun, bahkan ketika ia masih wagub.

Karena itu, tidak adanya sosialisasi yang disampaikan Novrialdi menjadi alasan yang tidak masuk akal. Sebab, masalah utamanya justru ada di tubuh PT. Metromini itu sendiri yang belum selesai dengan persoalan-persoalan internal, mulai dari perpecahan kepengurusan sampai tidak mampunya manajemen perusahaan tersebut mengatur dan mengoordinasikan para pemilik kendaraan.

Rp/Km. sebagai Solusi

Pengemudi transportasi publik idealnya diperlakukan dengan baik mengingat risiko dan tanggung jawab besar yang dipikul. Mereka membawa keselamatan bukan hanya dalam urusan satu-dua orang melainkan belasan bahkan puluhan nyawa manusia.

Sejak dua tahun lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berulang kali menawarkan pembayaran kendaraan berdasarkan nilai tetap (Rp) per kilometer jarak tempuh dari masing-masing kendaraan tanpa memandang jumlah penumpang.

Tentunya ketika masuk ke dalam sistem tersebut, Pemprov mengajukan beberapa syarat kepada pengelola transportasi/pemilik kendaraan terkait spesifikasi kendaraan, standar layanan minimum serta operasional, dan sistem gaji yang menjadi hak para pengemudi. Namun, ini masih belum terealisasi karena berbagai faktor.

Tidak mudah bagi Pemprov merealisasikan ide/solusi tersebut. Salah satunya karena kekacauan dalam manajemen dari perusahaan jasa transportasi tersebut dan perusahaan tersebut bukan milik pemerintah (Pemprov).

Sebagai contoh, PT. Metromini sejak tahun 1995 mengalami perpecahan dalam kepengurusan. Saling gugat antarkubu untuk memperebutkan posisi direksi membuat PT. Metromini hingga saat ini tidak memiliki surat ketetapan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengesahaan entitas sebuah organisasi.

Hal tersebut berdampak pada tidak bisanya (tidak legitimate) PT. Metromini melakukan kontrak kerja dengan pihak mana pun termasuk Pemprov. Ini juga terjadi di perusahaan lain seperti KWK dan Mikrolet meski kasusnya berbeda secara spesifik.

Sejauh ini, yang sudah masuk dalam skema Pemprov adalah Kopaja pada tahun 2012 menjelang Pilkada DKI Jakarta oleh gubernur saat itu, Fauzi Bowo. Masuknya Kopaja dalam sistem transportasi dengan dukungan penuh Pemprov pada pelaksanaannya juga masih dilihat sebagai solusi setengah hati.

Belum ada standarisasi layanan dan operasional yang memadai dari Kopaja jika dirujuk pada standar PT. Transjakarta. Kopaja yang terintegrasi masih mengangkut dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Tarif yang relatif mahal dan perilaku pengemudi yang masih buruk seperti ngetem, merokok meski bus sudah dilengkapi pendingin udara (AC), memaksakan memuat penumpang dan sebagainya.

Baru saja di akhir 2015 Kopaja melakukan evaluasi bersama PT. Transjakarta untuk melakukan standarisasi agar bisa berintegrasi penuh dengan Transjakarta. Hal ini masih perlu kita lihat lebih jauh perjalanannya. Kita berharap integrasi jilid 2 Kopaja-Transjakarta baru-baru ini bisa menjadi awal yang baik.

Keberadaan para pengusaha transportasi publik selama ini yang sudah memasuki zona nyaman selama bertahun-tahun enggan berubah. Bagaimana tidak, walau tawaran Pemprov dengan siap membayar setiap kilometer perjalanan kendaraan tanpa memandang jumlah penumpang, dianggap tidak akan “senyaman” praktik yang terjadi selama ini.

Kendaraan dengan umur lebih 20 tahun masih bisa dipergunakan serta biaya perawatan yang “seperlunya” masih menjadi nilai yang membuat pengusaha/pemilik kendaraan enggan bergabung. Logika mereka adalah “dengan modal kendaraan buruk saja, masih menghasilkan uang [keuntungan]”.

Selama sistem setoran dan pengelolaan transportasi yang dijalankan seperti sekarang, mustahil layanan transportasi akan membaik dan kemacetan kota Jakarta terurai. Sistem pengelolaan transpotasi publik harus masuk pada tahap pengelolaan modern, terintegrasi serta jauh dari praktik monopoli. Dengan dukungan dana Public Service Obligation yang siap digelontorkan Pemprov, harusnya menjadi tawaran menarik bagi para pengusaha.

Selain tawaran Pemprov dengan sistem Rp/km seperti yang selalu ditawarkan Ahok selama ini, diperlukan percepatan tindakan baik pada Dinas Perhubungan selaku regulator dan PT. Transjakarta selaku BUMD dan operator. Publik tidak bisa menunggu perusahaan transportasi yang ada selama ini berbenah diri.

Menjadi sangat konyol, kacaunya urusan publik hanya disebabkan konflik internal dan kegagalan manajemen dari perusahaan transportasi. Buruknya lagi, perusahaan tersebut adalah perusahaan swasta murni.

Artikel Terkait