Barangkali kita pernah mendengar lagu berjudul, Pokok’e Joget. Sebuah lagu bermusik dangdut yang cukup terkenal dan sampai saat ini masih kerap dijadikan ilustrasi dari berbagai acara hiburan di televisi. 

Apabila asumsi bahwa musik dangdut adalah musik paling populer di masyarakat Indonesia diterima, maka tidak keliru jika lagu tersebut dilihat sebagai salah satu representasi budaya yang berkembang di masyarakat kita dewasa ini. 

Sepintas akan terlihat kilasan budaya pragmatis, hedonis, skeptis, dan apatis, berkelindan dalam syair lagu di atas. Akan tetapi dengan pembacaan yang lebih jernih, lagu ini sepantasnya dipandang sebagai otokritik terhadap budaya dan kehidupan kita sehari-hari. 

Bagaimana tidak?! Pokoknya joget atau yang penting goyang tanpa tahu lagu, syair, maupun penciptanya, ibarat sebuah masyarakat yang mengabaikan nilai dan norma. Kehidupan masyarakat yang acuh tak acuh terkait identitas dan idealitas keberadaannya. Satu-satunya nilai yang masih hidup yaitu kesenangan. 

Dalam kehidupan manusia yang penuh dengan masalah, kesenangan tampaknya menjadi hal yang wajar sebagai hiburan. Namun, apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita menunjukkan permasalahan sosial yang sangat kompleks. Tidak sedikit di kalangan “penjaga nilai dan norma” yang malah merusak nilai-nilai yang dijaganya. 

Politisi yang korup serta lebih mementingkan diri dan kelompoknya. Penegak hukum yang merusak keadilan dengan suap dan sebagainya. Tokoh agama yang berdakwah demi status diri maupun ekonomi. Guru yang mencabuli siswa-siswinya. 

Orang tua yang menghamili putrinya, membuang bayi, membunuh anak kandung sendiri, dan sebagainya. Biasanya, mereka disebut oknum, yang tidak lain adalah keberadaan tanpa identitas, jati diri, dan tanpa kesadaran. 

Oknum dan Krisis Budaya

Pada konteks ini, KBBI mengartikan oknum sebagai orang seorang; perseorangan. Biasanya menunjuk semata wayang dengan konotasi negatif. Bukan institusi dan tidak semuanya. 

Karena melekat pada setiap individu, dapat dikatakan bahwa oknum menempati dimensi lain yang tersembunyi dan misterius dalam kehidupan sosial, dimana pada gilirannya bisa mempengaruhi budaya publik. Bahkan menyanderanya. 

Fenomena oknum dalam budaya publik, tidak cukup sulit ditemukan pada tataran realitas kehidupan kita, misalnya kasus money politic dalam pemilu, termasuk pemilihan kepala desa. Perilaku nyogok dalam pendaftaran CPNS, dan sebagainya. Begitu pula pudarnya nilai dan norma sosial di masyarakat lantaran perilaku “para penjaganya” yang merusaknya sendiri, dimana pada gilirannya hal tersebut menular pada komunitasnya masing-masing, terutama generasi muda. 

Maka wajar, jika dewasa ini di antara kita acapkali berkeluh kesah, “anak muda zaman sekarang berbeda dengan anak muda zaman dahulu”, disertai keprihatinan dan kekhawatiran atas perilaku mereka yang dinilai tidak lagi sesuai dengan idealitas yang dijunjung masyarakat. 

Memang, globalisasi ditengarai pula sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan budaya. Selain itu, budaya masyarakat selalu berkembang secara dinamis. Namun ironisnya, apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita menunjukkan sebuah fenomena, yaitu krisis budaya. 

Diakui atau tidak, permasalahan inilah yang menjangkiti bangsa Indonesia dewasa ini. Karena itu dipahami, jika pemerintahan sekarang acapkali mendengungkan konsep Trisakti, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno, dimana salah satu poinnya adalah berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pendidikan karakter. Juga hadirnya sebuah kementerian koordinator yang membidangi pembangunan manusia dan Kebudayaan yang fokus pada agenda gerakan nasional revolusi mental.   


Keteladanan Sebagai Potret Budaya

Untuk melawan “budaya oknum”, sekaligus merevolusi mental dan membangun karakter dan budaya bangsa, pendidikan karakter sebagaimana yang telah diprogramkan, tentunya harus dijalankan secara konsisten dan penuh tanggungjawab. Hal ini penting mengingat stigma bahwa tinggi rendahnya kebudayaan sebuah masyarakat, dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. 

Karena itu para stakeholder pendidikan, baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat harus bersinergi menjadi kekuatan dalam mewujudkan visi bersama tersebut.

Tidak dipungkiri, perkembangan pendidikan di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kebijakan, seperti peningkatan kualitas pendidik melalui program sertifikasi, program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun, pendirian sekolah-sekolah kejuruan berbasis teknologi, beasiswa bidik misi dan sebagainya, program pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, merupakan indikasi penting dari hal tersebut.  

Geliat perkembangan lembaga-lembaga pendidikan non-formal di masyarakat, seperti pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya, taman bacaan masyarakat, dan sebagainya, yang sinergis dengan program pendidikan nasional. 

Juga, harapan semakin meningkatnya kepedulian para orang tua terhadap pendidikan anaknya serta keberadaan dan peran tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh budaya, yang tidak bisa diabaikan.  

Berbicara tentang pendidikan, tidak lain adalah berbicara tentang keteladanan. Bahkan seluruh proses pendidikan adalah keteladanan itu sendiri. Inilah yang harus digarisbawahi, jika kita merujuk pada tujuan pendidikan yang mengarah pada lahirnya pribadi-pribadi manusia yang sarat nilai ideal dalam masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 

Berikutnya, untuk menyambut hari pertama masuk sekolah tahun pelajaran baru ini, meskipun dengan pembelajaran daring di masa pandemi, sudah sepatutnya keteladanan menjadi potret budaya publik, yang menggerakkan pendidikan karakter di Indonesia. Karena tanpa keteladanan, pendidikan karakter ibarat proses yang kehilangan spirit dan hampa makna. [*]