1. Inspirasi Pemuda dalam Politik

Sejarah mencatat, kaum muda lah yang dapat melaksanakan perubahan bangsa. Negara Indonesia merdeka karena kaum muda pada waktu itu memiliki semangat juang yang tinggi dan sangat kritis. Mereka mendesak golongan tua untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu.

Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

  1. Aksi Nyata Pemuda dalam Politik

Kaum muda yang kritis dan idealis berani untuk mengungkapkan pendapat. Mahasiswa sebagai kaum muda intelektual berperan strategis dalam melakukan perubahan. Mahasiswa menjadi perantara antara pemerintah dengan rakyat Ini pun terjadi ketika bangsa Indonesia mengalami kejenuhan dalam dunia perpolitikan pada era orde baru. Indonesia mengalami kejenuhan akibat terlalu lamanya seseorang menjadi presiden. Mahasiswa melaksanakan aksi besar-besaran menuntut agar Soeharto mundur sebagai presiden Indonesia.

Mahasiswa rela berkorban mempertaruhkan nyawa menghadapi tentara agar Soeharto mundur dari jabatan presiden. Saat itu pergerakan mahasiswa didukung oleh masyarakat. Indonesia. Ekonomi dan politik dalam kondisi titik nadir terendah. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang, beliau menyatakan resmi mundur sebagai presiden Indonesia. Mahasiswa berhasil menggulingkan kekuasaan Soeharto yang identik dengan penguasa otoriter. Berakhirnya Soeharto berakhir pula masa orde baru. Masyarakat menerima fakta tersebut dan mengharapkan semoga kehidupan ekonomi dan politik Indonesia dapat menjadi lebih baik.

  1. Kenyataan Politik dari Masa ke Masa

  1. Politik Orde Lama

Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai  dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.

Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.

Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan “Deklarasi Bogor.”

  1. Politik Orde Baru

Dalam masa Orde Baru yang ditandai dengan dibubarkannya PKI pada tanggal 12 Maret 1966 maka dimulai suatu usaha pembinaan terhadap partai-partai politik. Pada tanggal 20 Pebruari 1968 sebagai langkah peleburan dan penggabungan ormas-ormas Islam yang sudah ada tetapi belum tersalurkan aspirasinya maka didirikannyalah Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dengan massa pendukung dari Muhammadiyah, HMI, PII, Al Wasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM.

Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1970, terjadi pengelompokan partai dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari  PNI, Partai Katholik, Parkindo, IPKI dan Murba. Kemudian tanggal 13 Maret 1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri atas NU, PARMUSI, PSII, dan Perti. Serta ada suatu kelompok fungsional yang dimasukkan dalam salah satu kelompok tersendiri yang kemudian disebut Golongan Karya.

Dengan adanya pembinaan terhadap parpol-parpol dalam masa Orde Baru maka terjadilah perampingan parpol sebagai wadah aspirasi warga masyarakat kala itu, sehingga pada akhirnya dalam Pemilihan Umum 1977 terdapat 3 kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya. Hingga Pemilihan Umum 1977, pada masa ini peserta pemilu hanya terdiri sebagaimana disebutkan diatas, yakni 2 parpol dan 1 Golkar. Dan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan Pemilu. Hal ini mengingat Golkar dijadikan mesin politik oleh penguasa saat itu.

  1. Reformasi

Di era reformasi partai politik seperti merasa terlahir kembali, setelah terkungkung dalam kezumhudan orde baru. Pada era reformasi partai politik seolah mencari kembali jati dirinya, tapi sayang pada proses pencariannya tersebut para tokoh elit partai seolah telah terkungkung oleh definisi partai politik itu sendiri, sehingganya pada masa yang seharusnya bisa dijadikan sebagai era baru partai politik untuk kembali dijadikan alat melanjutkan cita-cita kemerdekaan bangsa, partai politik seolah justru kembali tetap dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.

Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi ayat (1) huruf e psl. 11 UU No. 8 tahun 2008 tentang fungsi partai politik, yang berbunyi “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melaliu mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gander”. “Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik” sepertinya lebih dimaknai partai politik adalah sebagai penyaring tokoh-tokoh masyarakat yang mereka anggap cocok untuk dicalonkan demi mengisi jabatan politik.

  1. Money Politik dan Pemuda era reformasi

Dalam berpolitik di era Reformasi terlalu banyak bumbu-bumbu yang merusak nilai-nilai sportifitas dari bawah sampai atas dengan melakukan Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Disertai  melihat realita sekarang, sulit melihat kaum muda (mahasiswa) peduli akan perpolitikan.

Selain mahasiswa yang mengambil jurusan politik tentunya, mereka umumnya tidak peduli dengan kondisi politik sekarang. Mahasiswa umumnya lebih asik dengan dunia remaja, pergaulan bebas, hura-hura, dan sebagainya. Hanya sedikit mahasiswa yang benar-benar peduli dan berpikir kritis mengenai politik. Padahal politik adalah sesuatu yang vital menjadi landasan arah berbagai kebijakan bangsa. Keputusan perundang-undangan dari hasil politik sangat mempengaruhi bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya,keamanan dan ketahanan negara.

  1. Suara Rakyat  atau Suara Parpol

Partai Politik (Parpol) dalam konteks ini jangan salah dengar aspirasi suara rakyat, melainkan suara Parpol harus sejalan dengan suara rakyat. Tetapi dalam kenyataannya suara rakyat sering dianggap angin lalu seakan-akan membiarkan aspirasi rakyat tanpa ada kejelasan, untuk menjadi kandidat seorang pemimpin terkadang harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit bisa mencapai milyaran maupun triliunan hanya untuk menggapai pos tertinggi disuatu pemerintahan, sungguh ironis memang suara rakyat kini hanya dijadikan lumbung uang oleh suara partai politik dengan alasan banyak hal untuk keperluan ini dan itulah, dan pada dasarnya di era reformasi terlalu banyak suara partai politik yang mendominasi keputusan  hanya mementingkan kepentingan nya sendiri.

Sungguh ironis tapi inilah kenyataan demokrasi di era reformasi, sebagai penulis selalu ada harapan dan perjuangan dengan terus menyuarakan aspirasi rakyat untuk kepentingan negriku Indonesia untuk menjadi tonggak negara yang bersih dalam berdemokrasi yang berlandaskan dasar negara Pancasila.

  1. Politik untuk Kaya atau Berkarya

Dalam konteks ini terlalu banyak perihal yang mendasari bahwa sebenarnya  ikut berpolitik untuk menjadi kaya raya demi kepentingan sendiri  atau memang mau berkarya untuk rakyat. Dikenyataan politik sekarang ini  terlalu banyak pemimpin-pemimpin di setiap pemerintahan Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif  tersangkut masalah korupsi, ada yang bilang Papa Minta Saham, katanya ada uang 100 juta masuk ke kantong sendiri dikira dijebak, secara logis ini pemimpin ngawur maunya hanya uang  untuk memperkaya diri sendiri, sedih memang melihat para pemimpin seperti itu yang tidak punya rasa Nasionalisme terhadap Bangsa ini, tetapi disisi lain segelistir pemimpin terus berusaha berkarya untuk kepentingan rakyat  tanpa harus dipublikasikan kepada khalayak umum.

Saya sebagai penulis mengutip perkataan presiden Jokowi Widodo “orang yang kuat adalah orang yang tinggi kesabarannya dan tinggi kesalehannya” dapat diartikan memang menjadi orang baik yang dikepung dilingkungan orang yang haus kekuasaan maupun uang, dibutuhkan kesabaran dan kesalehan yang tinggi.

Pada dasarnya potret pemuda dan politik dari masa ke masa selalu mengalami  perubahan dikarenakan terlalu banyak pengaruh kepentingan diri sendiri maupun pihak asing yang selalu menggerogoti Bangsa Indonesia dengan alasan Politik semata. Disisi lain terdapat para pemuda melakukan aksi-aksi tranformatif yang terorganisasi untuk merubah paradigma politik kotor untuk Bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan turut serta melakukan aksi nyata mengedukasi kepada yang lain mensosialisasikan politik bersih demi generasi bangsa yang bermartabat, kredibel serta teladan yang baik.#LombaEsaiPolitik