Waktu itu tahun 1999, aku masih kelas 3 SMP. Salah seorang pamanku ikut kontestasi  Pemilihan Kepala Desa (pilkades). Saat itu kata demokrasi sedang gegap gempita dirayakan setelah Orde Baru tumbang setahun sebelumnya. Era reformasi kata sebagian orang, era kebebasan berpendapat kata sebagian yang lain. Pilkades waktu itu sudah dilakukan secara langsung, warga desa yang sudah berumur 17 tahun ke atas berhak memilih. prinsip demokrasi liberal one person, one vote, one value sudah dianut. Pemilih mencoblos gambar tertentu yang mewakili calon kepala desa. Biasanya gambar yang dipakai adalah hasil pertanian desa: padi, kelapa, atau jagung.

Saat mendaftar pilkades, pamanku kebagian gambar kelapa. Sejak masa pendaftaran calon sampai hari H, tamu yang datang ke rumah Paman tak pernah sepi. Mereka tak henti berdatangan pagi, siang, sore, sampai malam. Sampai dini hari pun banyak warga yang berdatangan dan duduk begadang di halaman rumah.

Aku diminta ikut bantu-bantu menghidangkan jajanan, kopi, sampai membersihkan sampah dan sisa-sisa puntung rokok. Beratus piring jajanan dan berslop-slop rokok dibeli pamanku. Tak sedikit warga desa yang memanfaatkan situasi macam ini cuma untuk cari rokok dan makan gratis. Hari ini nongkrong di calon sini, besok giliran nongkrong di calon yang sana, lumayan daripada bayar di warung kopi.

Pada satu kesempatan, aku pernah mengamati dari luar ruang tamu beberapa lelaki dari suatu organisasi kepemudaan yang saat itu sowan ke pamanku. Tampilan mereka beraneka rupa, ada yang layaknya santri pondok, ada pula yang necis seperti sales panci.  Tampak mereka membicarakan sesuatu yang penting dengan pamanku. Wajah mereka serius seperti wajah seorang manajer HRD mewawancarai calon karyawan. Sambil menatap tajam ke pamanku yang berbicara, mereka manggut-manggut dan ada salah seseorang dari mereka yang bertugas mencatat di sebuah map butut.

Menjelang pamit raut wajah serius mereka berubah 180 derajat secara ajaib.

Raut wajah bak manajer HRD tadi berubah menjadi raut memelas seperti pengemis yang biasa kulihat di perempatan. Memelas yang dibuat-buat, seperti orang meminta sumbangan.

Nyatanya benar, sambil menyodorkan sebuah proposal tipis yang dicetak ala kadarnya mereka meminta sumbangan ke pamanku untuk mendukung kegiatan organisasi mereka.

Tak lupa, mereka bilang setelah mendengar omongan pamanku, mereka menjanjikan dukungan all out dari segenap anggota organisasi mereka dan meminta tak dilupakan kalau paman sudah terpilih menjadi kades. Bahkan sebagian dari mereka bilang akan mempromosikan pamanku di lingkungan RT-nya dan keluarganya untuk lebih meyakinkan paman. Terdengar menggiurkan.

Setelah mengantar tamu-tamu itu keluar, paman menghampiriku. Ia tahu sedari tadi aku mengamati. Sambil tersenyum ia berkata,

"Yo wes ngunu iku adate Sul, gak usah heran.. mari iki arek-arek iku lak marani pak X, pak Y, karo pak Z, podo lakone"

(Ya begitu itu Sul adatnya, tidak usah heran.. setelah ini mereka akan mengunjungi pak X, pak Y, dan pak Z, sama skenarionya")

Pak X, Y, dan Z adalah kandidat lain dalam pemilu kepala desa ini, sengaja aku samarkan namanya.

Akhirnya pada pilkades itu pamanku tidak terpilih. Hasil perhitungan akhir suara yang masuk menyatakan pamanku cuma peringkat tiga. Pak Z yang terpilih menjadi kepala desa . Untungnya pamanku normal-normal saja menyikapi kekalahannya, setidaknya terlihat begitu. Wajah dan perilakunya masih terlihat wajar, ekonominya juga masih normal. Paman tidak jatuh miskin.

Pak X yang tidak terpilih kabarnya terjangkit stres, hartanya ludes. Setelah pilkades ia dan keluarganya menghilang, konon karena dikejar-kejar hutang. Pak Y sedikit lebih kuat. Meski tak sampai stress, akibat kekalahan di pilkades itu Pak Y jadi punya hobi baru: menyendiri lalu melamun. Potongan wajahnya yang sebelumnya sudah nampak sayu jadi tambah menyedihkan.

Pak Z, kepala desa yang terpilih, hanya menjabat sebentar. Beliau tak sampai menuntaskan masa jabatannya dan harus rela mendekam di balik jeruji besi. Tak susah menebak kasus yang menjeratnya, korupsi. Ia terbukti menilap uang proyek pembangunan desa dan masih ditambah sederet kasus pungutan liar ke warga desa. Barangkali ia tak memperkaya diri, mungkin ia masih mencari cara untuk balik modal biaya pencalonan. Asal tahu saja, walaupun cuma menjadi kepala desa -pimpinan level terendah di negeri ini- biayanya tak murah.

Sejak itu aku tak pernah tertarik dengan pilkades di desaku. Meski mendapatkan hak pilih di pilkades selanjutnya, aku memilih golput. Setelah lulus kuliah, aku merantau berpindah-pindah ke kota lain. Tapi setelah dua puluh tahun merantau, nasib membawaku kembali ke kabupaten ini, kabupaten yang bermotto “Bersih Hatinya”.

Bulan April lalu, banyak desa di kabupaten ini menggelar pilkades serentak. Dari yang aku lihat dan berdasarkan omongan bapak-bapak di warung kopi, sepertinya di banyak tempat tidak ada perubahan situasi, sama saja seperti dua puluh tahun yang lalu. Menjadi kepala desa saja ongkosnya mahal sekali. Apalagi kalau desanya termasuk desa yang strategis, banyak berdiri perusahaan atau punya lahan tambang, cukong-cukong bisa ikut bermain dan menjadi sponsor calon yang ikut pilkades.

Mungkin "adat istiadat" ini sudah kokoh, membudaya, berakar dalam sekali. Tak jadi soal Lembaga KPK diperkuat atau diperlemah di ibukota sana, kebiasaan ini sudah ajeg, kuat mencengkeram erat desa, wilayah terkecil secara aministratif di negeri ini. Adat istiadat ini cuma menghasilkan kepala desa yang korup dan aparat desa yang tak kompeten. Padahal sebagian besar (80%) penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Maka sewajarnya kita tak perlu heran bila melihat politik uang masih marak dalam pemilihan bupati, gubernur, atau wakil rakyat. Pemilihan kepala desa adalah miniatur dari bagaimana pelaksanaan pemilu berlangsung di republik ini, baik tingkat eksekutif maupun legislatif.

Anda mau ikut pilkades, pilkada, pileg? Anda sudah punya bekal uang berapa?