Peneliti
2 tahun lalu · 1624 view · 6 menit baca · Politik minoritas.jpg
Foto: Peserta SPK VI CRCS UGM mengadakan ekskursi ke Gunung Kidul, Yogyakarta, dalam rangka belajar proses advokasi terhadap beberapa konflik pembangunan rumah ibadah, 2015 (Dok. Pribadi))

Potret Buram Kaum Minoritas di Negeri Jokowi

Negara kita tercinta, Indonesia, adalah negara dengan masyarakat majemuk, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara verikal terlihat dari adanya kemajemukan dalam kelas dan status sosial. Sedangkan horizontal disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik sosiologis yang sejajar, seperti; etnik, suku, bahasa, dan agama.

Karena masyarakatnya yang majemuk tersebut, lahirlah sebuah semboyan yang bisa menyatukan mereka dalam keragaman, yaitu bhinneka tunggal ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) di dalam pengelolaan negara Indonesia.

Masing-masing kelompok, dalam konstruksi ini, diharapkan bisa berdampingan dan bekerjasama satu sama lain dengan penuh kesadaran pula kesetiaan. Tetapi, perlu diingat untuk mengimplementasikan konstruksi semboyan di atas tidak mudah dilakukan. Sejarah mencatat, konflik yang terjadi seringkali disebabkan adanya konflik antarkelompok, baik vertikal maupun horizontal.

Konflik vertikal, misalnya, terjadi pemberontakan di sejumlah daerah terhadap pemerintah pusat atau hadirnya konflik perburuhan. Adapun konflik horizontal bisa kita lihat dari adanya konflik-konflik komunal antarsuku atau antaragama, seperti; antara suku Jawa dan Dayak di Kalimantan Tengah, kelompok Islam dan Kristen di Ambon, dan konflik-konflik serupa di beberapa daerah lainnya.

Dari beberapa konflik antarkelompok tersebut, nasib yang paling mengkhawatirkan adalah nasib kelompok kaum minoritas. Umumnya mereka cenderung lemah saat harus berhadapan dengan kelompok besar atau kaum mayoritas.

Konsekuensinya, kelompok kaum minoritas adalah termasuk kelompok yang dirugikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, di antara nilai fundamental kewarganegaraan adalah adanya kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara.

Identitas sebagai warga negara itu menjadi bingkai politik untuk semua orang. Di samping identitas-identitas lain yang dimilikinya, termasuk identitas keagamaan di dalamnya (Bagir, dkk 2011:17).

Konstitusi dan Warga Negara

Masalah penting dan mendasar yang berkaitan dengan kewarganegaraan telah diatur dalam konstitusi. Ketika merumuskan konstitusi, para pendiri negara-bangsa Indonesia banyak mengambil rujukan dan nilai-nilai dari akar bangsanya sendiri. Di samping itu, juga mengambil nilai-nilai lain sebagai rujukan dari pelbagai negara maju dunia.

Saat itu ada dua (2) ideologi besar yang sangat berpengaruh, yaitu kapitalisme dan komunisme. Keduanya bertolak belakang ketika hendak dijadikan rujukan di dalam merumuskan relasi antara negara dan warga negara, dan relasi antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Kapitalisme bersumber pada individualisme, sedangkan komunisme bersumber pada kolektivisme.

Kedua ideologi besar itu menjadi salah satu pertimbangan ketika para pendiri negara-bangsa menyusun rancangan konstitusi di dalam sidang BPUPKI. Soekarno dan Soepomo mengusulkan agar hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan secara eksplisit di dalam pasal-pasal UUD. Sementara itu, Hatta dan Yamin mengusulkan masuknya pasal-pasal secara eksplisit mengenai hak-hak warga negara di dalam UUD.

Setelah melalui diskusi panjang, sharing opinion bahkan perdebatan yang panjang pula, akhirnya para pendiri negera-bangsa ini tidak memilih salah satu dari dua konstruksi ideologi besar itu. Mereka berusaha menemukan jalan tengah.

Kondisi demikian terlihat dari adanya pengakuan hak-hak individu warga negara, juga pengakuan tentang pentingnya posisi negara. Namun, kesepakatan yang diambil adalah bahwa yang dicantumkan merupakan hal-hal yang paling pokok saja, tidak rinci seperti usulan Hatta dan Yamin.

Pasca kekuasaan Soeharto runtuh, usaha untuk memberikan kebebasan kepada individu sebagai warga negara lebih besar dan terbuka. Perhatian terhadap hak-hak warga negara dan HAM lebih serius lagi. Kondisi tersebut tidak lepas dari pandangan bahwa hak-hak sipil dan hak-hak politik adalah elemen dasar yang memungkinkan berjalannya roda demokrasi.

Kemudian MPR membuat sebuah ketetapan yang sangat penting, yakni ketetapan No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam ketetapan tersebut dikemukakan dua hal penting: Pertama, pandangan Indonesia soal HAM. Indonesia berpandangan bahwa HAM merupakan hak dasar manusia yang memiliki nilai-nilai universal. Kedua, soal piagam HAM yang berisi tentang pokok-pokok yang dicakup di dalam HAM.

Menanti Tanggung Jawab Negara

Konstitusi dan perundang-undangan telah mengatur hak dan kewajiban antara warga negara atau kelompok yang satu dengan lainnya. Posisinya, semua dianggap sama sebagai warga negara, namun dalam realitasnya, justru terlihat jelas perbedaanya.

Kondisi demikian tidak lepas dari realitas sosial; antarindividu atau kelompok di dalam suatu negara itu memang berbeda-beda. Misalnya saja dilihat dari kelas dan status sosial, dan karakteristik sosiologis lainnya. Terlihat nyata posisinya berbeda. Dari sanalah muncul istilah kelompok dominan dan kelompok kecil, kelompok mayoritas dan kelompok minoritas.

Dalam perspektif Marxis, masyarakat selalu terbelah dan terbedakan. Kelas yang menguasai alat-alat produksi disebut sebagai kelas kapitalis atau borjuis dan kelas yang tidak menguasai alat-alat produksi disebut kelas proletar.

Jelas sekali, kelas pertama itu dominan dan menentukan. Sedangkan kelas kedua itu tersubordinasi dan ditentukan. Dalam perspektifnya, hidup bernegara tidak bisa dilepaskan dari adanya kelas-kelas sosial semacam itu.

Akibatnya, Marxis tidak percaya pada adanya konstitusi yang mengatakan bahwa antara warga negara satu dengan warga negara lainnya itu memiliki posisi yang sama. Kelas kapitalis merupakan kelas penentu di dalam kehidupan bernegara.

Bahkan negara, menurutnya adalah “alat” dari kelas ini. Kebijakan-kebijakan negara akan cenderung menguntungkan kelas yang mengendalikan negara tersebut.

Berbeda dengan perspektif Marxis di atas, adalah perspektif pluralis. Dalam perspektif pluralis, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan bernegara, termasuk kesempatan yang sama di dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara.

Tetapi, pada akhirnya perspektif ini pun mengakui adanya kelompok-kelompok yang lebih berpengaruh kalau dibandingkan dengan yang lain. Bahasa lainnya adalah ada kelompok-kelompok yang lebih diuntungkan dan ada yang lebih dirugikan.

Kondisi faktual semacam itu di dalam politik adalah sebagai sesuatu yang wajar. Salah satu asumsi pokok di dalam politik adalah bahwa sumber-sumber yang dikelola oleh negara itu terbatas, sementara yang memperebutkannya jauh lebih banyak.

Dari sini, kemudian muncul orang-orang atau kelompok-kelompok yang memperoleh alokasi dan distribusi sumber-sumber lebih banyak ketimbang dengan yang lain. Konsekuensinya, akan ada kesenjangan di antara mereka.

Jika relasi itu semata-mata dilihat dari kacamata legal-formal (konstitusi) mungkin tidak tidak ada masalah yang muncul. Tetapi jangan lupa, relasi itu juga tidak lepas daripada kepentingan-kepentingan.

Dalam relasi antarkelompok non-atribut kelas dan status sosial, yang terpotret biasanya soal jumlah. Kelompok-kelompok yang memiliki jumlah lebih banyak memiliki potensi untuk lebih berpengaruh dan menentukan.

Dari sinilah lalu muncul istilah mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas biasanya cenderung diuntungkan ketimbang kelompok minoritas.

Di negara ini, kemajemukan vertikal dan horizontal tidak berjalan beriringan, ia menumpuk pada pemilahan yang lebih besar. Sebagai contoh, dari segi kelas sosial, kelompok yang paling banyak menempati posisi kelas atas berasal dari kalangan etnis China yang nota bene non-muslim.

Sementara dari sisi agama atau kemajemukan horizontal; mayoritas adalah kelompok pemeluk agama Islam. Tetapi sisi ekonomi, kelompok ini tidak dominan.

Dengan adanya kondisi saling silang di antara anggota masyarakat (cross-cutting) seperti itu, satu sisi akan lebih memudahkan dalam mengelola kemajemukan. Tetapi, di sisi lain, kondisi tersebut dapat menstimulasi potensi konflik sosial yang lebih nyata.

Sebagai contoh, kelompok Islam, misalnya, yang secara ekonomi merasa termarjinalkan akan menggunakan instrumen agama untuk melakukan tindakan perlawanan terhadap kekuatan ekonomi dominan yang kebetulan dikuasai oleh mereka yang beragama lain.

Secara horizontal Indonesia pernah mengalami konflik komunal yang dipicu etnis dan agama. Ingatan kita masih segar soal peristiwa kerusuhan Sampit tahun 2001. Kerusuhan tersebut terjadi antara kelompok migran Madura dan suku asli Dayak di Kalimantan Tengah. Sementara itu, konflik yang bersumber pada agama terjadi di Poso tahun 2000 dan kerusuhan Ambon tahun 1999.

Konflik di atas biasanya muncul dan menguat karena masing-masing kelompok merasa sepadan. Hal ini sangat rasional karena masing-masing dapat mempertimbangkan kekuatannya sebelum berhadapan.

Namun, ketika satu kelompok merasa lebih kuat dan menganggap yang lain lebih lemah maka akan terlihat ketidakadilan bagi yang lain. Contoh konkret dalam hubungan antara kelompok beragama, misalnya; kelompok kaum minoritas tidak bisa leluasa mendirikan tempat ibadah ketimbang kaum mayoritas yang bisa membangun tempat ibadahnya kapan pun.

Negara sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam konteks di atas sangat berperan penting untuk memberikan keadilan sekaligus perlindungan kepada kelompok-kelompok minoritas dan pemihakan kepada kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan.

Konstruksi HAM, dalam taraf tertentu, telah terlihat di dalam TAP MPR NoXVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di samping merinci tentang hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negara, juga berisikan perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh negara kepada kelompok tertentu. Bisa dibaca mulai dari pasal 37 sampai pasal 44.

Aturan main bagi negara dalam melindungi kelompok-kelompok marjinal dan minoritas secara konstitusional memang sudah ada. Tetapi, di lapangan, kelompok-kelompok tersebut masih menghadapi masalah. Bahkan, masalah itu juga tidak lepas dari peran negara.

Urusan mayoritas-minoritas dalam kebebasan beragama, khususnya, masih terlihat kentara keberpihakan negara, tidak netral. Ini menjadi tuntutan kaum minoritas dimana mereka pun mempunyai hak yang yang sama sebagai warga negara.

Di beberapa tempat, di mana agama tertentu merupakan minoritas, masih saja kesulitan dalam mendirikan tempat-tempat peribadatan. Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa apa yang tertulis di dalam konstitusi belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Siapa yang bertanggungjawab?

Referensi Utama

Kacung Marijan, Seri Buku Sekolah Demokrasi : Kewarganegaraan, Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2013

Artikel Terkait