Kebebasan sebagai pengalaman eksistensial tiap manusia menjadi topik yang tak pernah usai diperdebatkan dalam pergulatan sosial-politik maupun filsafat. Ia terus dibicarakan karena sering kali juga secara faktual menyakiti kebebasan orang lain. 

Meskipun Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia adalah tujuan pada dirinya, itulah mengapa kita harus menghargai manusia (K. Bertens, 1997 : 170). Namun tujuan yang hendak diraih harus dipastikan tidak mengganggu yang tujuan orang lain atau lebihnya kepentingan umum.

Sering kali kita mendengar kata kebebasan dasar manusia, kebebasan publik, kebebasan aksi politik, kebebasan beragama, dan hal serupa lainnya yang memenuhi hampir di setiap pemberitaan media sosial maupun karya ilmiah. Akan tetapi, agaknya kita lupa bahwa alih-alih membicarakan soal kebebasan sampai kita tidak membicarakan soal kata merasa bebas. 

Misalnya kebebasan publik memberikan akses untuk semua orang mengemukakan pendapat secara bebas, namun lupa bahwa pendapatnya itu ternyata menghasut berbuat jahat, menghina, mencaci, serta merendahkan martabat orang lain. Itu semua dilakukan karena merasa bebas.

Kebebasan itu suatu kemerdekaan dan kemerdekaan berarti sesuatu yang baik dan tepat di titik itu kebebasan sebagai hal yang baik akhirnya diterjemahkan sesuai paham dan pengertian individu maupun kelompok. Misalnya kebebasan menurut kaum utilitarian berarti tindakan yang membawa manfaat, bagi paham eudaimonisme berarti tindakan yang mendatangkan kebahagiaan, atau yang cukup mainstream yaitu kaum hedonis akan menyatakan bahwa kebebasan itu sebagai tindakan yang mendatangkan kenikmatan.

Kendati demikian, definisi yang diyakini oleh masing-masing paham harus kembali dikritisi karena bila tidak mereka akan menerjemahkan sesuai kepentingan karena merasa bebas. Bagaikan suatu nilai, ia juga harus dikritik karena bila tidak demikian maka nilai akan berubah raut menjadi suatu ideologi yang ia harus ada dalam setiap peradaban meski itu menyakitkan.

Misalnya nilai yang cukup kita kenal dengan nilai kesabaran. Sabar pada dasarnya baik namun karena tidak dikritik maka ia berubah menjadi sikap pasrah tanpa mau berjuang apa-apa. Pun begitu dengan kebebasan, ia harus dikritik agar ia tetap pada posisi yang ideal.

Perlu untuk diketahui munculnya landasan filosofis kebebasan. Menengok era aufklarung yang muncul pada akhir abad ke-17 ditandai oleh rasio manusia. Manusia era ini adalah individu-individu yang rasional, bebas, otonom. Mereka mampu menentukan jalan yang baik bagi dirinya maupun bagi institusi hidup bersama (Bernard Tanya dkk, 2013 : 65). Negara bukanlah lembaga alamiah, namun ia “makhluk buatan” dari manusia yang bebas dan rasional itu.

Salah satu tokoh era Aufklarung adalah John Locke. Orang-orang yang melakukan kontrak sosial bukanlah orang-orang yang ketakutan dan pasrah seperti yang dibayangkan Thomas Hobbes. Menurut Locke, mereka adalah manusia yang tertib, yang elan menghargai (i) hak hidup, (ii) hak kebebasan dan kemerdekaan, serta (iii) hak akan milik dan hak memiliki sesuatu. Tiga hak itulah yang dinamakan oleh Locke sebagai hak kodrat.

Kehadiran kekuasaan pun begitu hukum untuk melindungi hak kodrat a quo, baik itu serangan dari dalam maupun dari luarImbuhnya, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, menurut Locke, kekuasaan tidaklah mutlak, dan sekalian kontras dengan pemahaman Hobbes yang menyatakan bahwa kekuasaan itu mutlak.

Namun fokus dalam tulisan ini adalah soal kebebasan beragama yang sekiranya dalam pustaka pikiran kita tetap mengusik dan menggugah untuk mencari jawaban tentang persoalan ini. Mengusik karena sedang marak perdebatan mengenai kebebasan beragama dan bagaimana titik batasannya di ruang publik.

Kebebasan Beragama dan Berekspresi

Tampaknya jamak diketahui oleh pikiran publik bahwa agama adalah kebutuhan primer manusia yang mengaku ber-Tuhan. Ritus dan liturgi menjadi bagian integral dalam agama sekilian pengucapan syukur, panjatan doa, serta pujian kepada Tuhan. Namun dalam zaman seperti sekarang, bagaimana pengaturannya?

Menelisik perspektif HAM, maka terdapat dua prinsip yang menjadikan ihwal ”kebebasan beragama dan berekspresi” menemukan titik paut dan batasannya. Dua prinsip yang dimaksud adalah forum internum dan forum eksternum (Lindholm & Tahzib, 2004). 

Dalam konteks forum internum, maka “kebebasan beragama dan berekspresi” adalah inalienable right. Di sanalah melekatnya suatu martabat manusia sebagai manusia yang otonom dan bukan hak hukum yang diberikan oleh negara.

Hak yang dimaksud adalah kebebasan memeluk agama, kebebasan berkomunikasi dengan Tuhan, kebebasan untuk berpindah agama dan lain sebagainya. Mengapa? Karena tanpa status warga negara pun seseorang tetap mampu memeluk agama yang ia yakini. 

Tepat di titik itu, maka ranah forum internum tak bisa dilanggar maupun dikurangi (non-derogable right) oleh negara (Pasal 4 ayat (2) CCPR, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Maka di sinilah letak kebebasan absolut itu.

Forum internum menghendaki agar tiap dari kita menghormati hak-hak yang otonom dan bersifat transenden itu. Tidak mungkin saya misalnya seorang Kristen bernegosiasi dengan seorang penganut agama Hindu misalnya, agar beberapa ritual dalam agama Hindu diubah. Bila langkah ini dipaksakan, maka kita telah melanggar wilayah the nonnegotiable yang hanya akan menimbulkan konflik dan kekerasan. Jadi tidak mungkin diadakan negosiasi mengenai nilai-nilai privat yang bersifat otonom itu.

Asas quod licet jovi non licet bovi (sesuatu yang boleh dilakukan oleh seseorang bukan berarti boleh dilakukan orang lain) mengingatkan kita agar tidak memaksakan kehendak dimensi privat agama lain, bahkan negara pun tidak boleh mengotak-atik hal itu.

Forum internum tentu berbeda dengan forum eksternum dalam melihat “kebebasan beragama dan berekspresi”. Bila forum internum memandang “kebebasan beragama dan berekspresi” sebagai nonderogable right, maka forum eksternum justru memberi pandangan bahwa “kebebasan beragama dan berekspresi” harus dibatasi.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara expressis verbis telah menyatakannya bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Perlu disadari bahwa forum eksternum menuntut suatu moralitas publik yang memberi aksentuasi kepada persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Entah agamanya apa, entah kedudukannya apa, dan status sosialnya apa, bila ia merugikan orang lain, maka patut untuk dihukum. 

Segera teringat asas equality before the law. Maka di ruang publik bila seseorang melanggar lampu merah tidak boleh ia berdalih bahwa lampu merah tak diatur dalam Kitab Suci maka tak perlu ditaati misalnya.

Terdapat imperatif etik yang melekat pada tiap individu yaitu hak yang tidak boleh direnggut adalah hak untuk menghargai orang lain. Inilah imperatif etik yang digunakan untuk mengkonstruksi forum eksternum. Maka forum eksternum tunduk pada harm-principle yang disebutkan oleh John Stuart Mill, yaitu seorang individu bertindak sesuka hatinya selama dia tidak mengganggu hak orang lain dengan tindakannya tersebut.

Sering kali kita mendengar pernyataan di ruang sosial, yaitu “lebih baik memilih pemimpin yang seiman”. Dalam pada itu banyak mereka terjebak dalam moralist fallacy, yaitu bila birokrasi, peradilan, legislatif, diisi dengan orang-orang yang saleh dan yang seiman, maka dengan sendirinya politik dan pemerintahan menjadi efektif dan bersih. 

Di sini persoalannya bukan moral dalam agama tidak ada gunanya. Selalu ada gunanya, misalnya dalam membatasi nafsu untuk berbuat sesuatu, menahan godaan dalam kekuasaan (Ignas Kleden, 2000).

Persoalan sesungguhnya adalah moralitas pribadi seperti itu baru menyentuh pada tataran persyaratan yang perlu (necessary condition), belum pada persyaratan yang cukup. Tak menutup kemungkinan pemangku kewenangan sudah menjadi Dr. Jackle dan Mr. Hyde. 

Ketika berbicara kepada rakyat, mereka menjadi Mr. Hyde yang baik hati. Tetapi ketika berpraktik sehari-hari, mereka seperti Dr. Jackle yang buruk hati (Kwik Kian, 1999). Implisit, memilih pemimpin harus yang berintegritas, bukan melulu yang seiman.

***

Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 secara expressis verbis menyatakan filsafat dasar negara Indonesia, weltanschauung Indonesia, yaitu Pancasila yang kemudian oleh Piagam Jakarta diubah tata urutannya yang semula versi Soekarno bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa menempati sila kelima diubah oleh Panitia Kecil menjadi sila pertama. Apa sebabnya? 

Dinyatakan tegas oleh Panitia Kecil bahwa “dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik…..”. (Eka Darmaputera, 1987 : 107-108). Implisit in casu a quo maka kita sebagai manusia ber-Tuhan harus mampu mengimplementasi sifat-sifat Tuhan dalam hidup bersama di rumah yang bernama Indonesia.

Ternyata bukan hanya soal ortodoksi tetapi juga ortopraksis dalam menyumbang suatu tindakan yang menjadikan hidup bersama menjadi bermakna. Tanpa mengimplementasi sifat-sifat Tuhan, maka kita lihat dalam dunia faktualnya kelompok tertentu merasa paling benar sehingga sewenang-wenang membubarkan acara ibadah yang sedang berlangsung, dan atas nama Tuhan kelompok tertentu mencaci dan menghina yang hinaannya disambut gegap gempita oleh sesama kelompoknya. 

Belum lagi teror bom di sana-sini yang menghinggap dalam ruang sosial dan tak jarang itu semua dilakukan dengan menyebut nama Tuhan.

Socrates mengajarkan suatu kebajikan bagi kita dalam konteks hidup bersama. Intelektualisme etis, kata Socrates, yaitu bila engkau mengetahui yang baik, maka engkau akan melakukan yang baik pula. Maka bila terjadi kejahatan itu bukan hanya kekeliruan, namun karena tidak mengerti apa itu baik.

Dihubungkan dengan Pancasila sebagai dasar yang baik, maka Pancasila tidak boleh menjadi teks yang terdiferensiasi dari kenyataan, menjadi sollen (yang seharusnya) tanpa sein (yang senyatanya), Pancasila harus merasuk sampai di depan mata jiwa tiap individu agar Pancasila mengawasi tiap tindakan untuk memberi hidup bermakna bagi sesama, dan hidup yang demi rumah Indonesia.

Hidup bernegara dan berbangsa minimal mencapai tingkat moralitas konvensional dalam jenjang kerangka moralitasnya Lawrance Kohlberg. Dalam tingkat a quo, maka kehidupan bernegara dan berbangsa bergerak pada kata kunci “kewajiban”, jadi bukan hidup yang berdasarkan untung-rugi, tidak memandang siapa tapi dia memandang apa yang mewajibkan saya.

Bila kewajiban saya menghormati agama lain maka itu yang harus saya lakukan bukan terhadap hasutan demagogi. Bisa saja karena ia melakukan kewajiban itu, maka ia akan tersingkir dari suatu kelompok tertentu, namun itu tidak lagi menjadi ganjalan utama.

Singkatnya, sebagai orang yang mengaku ber-Tuhan, maka pembedaan antara forum internum dan forum eksternum dalam memandang kebebasan beragama dan berekspresi haruslah dimengerti dengan baik agar tercipta hidup bersama yang aman dalam rumah Indonesia sebagai rumah bagi mereka yang ingin membangunnya dan ingin hidup tenteram di dalamnya.

Daftar Pustaka

  • Bertens, Kees. 1997. Etika. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
  • Darmaputera, Eka. 1987. Pancasila: Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta: Gunung Mulia.
  • Durham, Lindholm & Tahzib-Lie, eds. 2004. Facilitating Freedom of Religion or Belief.  Leiden: A Desbook, Martinus Nijhoff Publisher
  • Gie, Kian Kwik. 1999. Korupsi Oh Korupsi, Jakarta: Kompas
  • Kleden, Ignas. 2000. Moral, Agama, dan Negara, Jakarta: Kompas.
  • Tanya, Bernarddkk. 2013. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan 
  • Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
  • Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945