Gegap gempita aksi protes terhadap dugaan kasus penistaan Alquran telah ramai menghiasi media sosial sejak beberapa pekan yang lalu. Ia menjadi wacana terdepan dalam dunia aktivisme Islam, yang pada tanggal 4 November menjelma demonstrasi terbesar bagi kalangan Islamis di penghujung tahun 2016.

Demonstrasi, bagaimanapun bentuknya, adalah jalur aspirasi yang baik dalam konteks demokrasi. Namun, aksi serentak pada tanggal 4 November ini tetap menyisakan berbagai pertanyaan perihal kondisi demokrasi dan masyarakat Muslim di Indonesia; apakah aktivisme kalangan Islamis dalam dunia demokratis ini benar-benar mengancam kebhinnekaan di Indonesia?

Apakah demonstrasi semacam ini bagian dari (apa yang disebut Graham E Fuller sebagai) democracy trap; merusak sistem demokrasi justru dengan perangkat yang demokratis? Bagaimana kita membaca fenomena ini melalui wacana demokrasi dan ruang publik (public sphere)?

Lebih kurang dua dekade lalu, dengan optimisme selangit Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and The Last Man memprediksikan kemenangan ideologi demokrasi dan kapitalisme global atas ideologi lainnya. Menurutnya, narasi sejarah umat manusia saat ini sedang berjalan berbondong-bondong menuju demokrasi dan kapitalisme, meninggalkan jauh narasi-narasi seperti komunisme, sosialisme, dan tentu islamisme.

Ideologi yang disebut terakhir adalah ideologi yang meyakini bahwa Islam bukan hanya perihal ritual keimanan, namun harus menjadi acuan sosial, politik, ekonomi dan hukum. Ideologi Islamisme dianggap tidak lagi digandrungi di masa depan, hanya menjadi sisa-sisa sejarah yang terus terabaikan.

Tesis Fukuyama seakan runtuh setelah peristiwa 11 September 2001, yang memberi dampak semakin banyaknya proliferasi ideologi Islamisme di berbagai belahan dunia, khususnya di negara mayoritas Muslim yang mengadopsi sistem demokrasi.

Saya yakin, aksi 4 November ini adalah salah satu imbas proliferasi ideologi Islamisme sejak demokratisasi tahun 1998. Sama dengan maraknya kemunculan organisasi beridentitaskan agama tertentu, aksi 4 November adalah luapan ekspresi identitas, yang pada era Orde Baru kanal-kanal identitasnya pernah ditutup rapat.

Tetapi, ideologi Islamisme saat ini dianggap oleh Asef Bayat telah mengalami pergeseran; dari yang semula vis-à-vis demokrasi, menjadi sahabat baik demokrasi dengan tujuan identitas tersendiri. Ia menyebut tren pergeseran ini sebagai post-islamisme, dan telah terjadi di berbagai negara muslim dalam bentuk partai politik dan gerakan-gerakan keislaman seperti: Front Keselamatan Islam (Front, Islamique du Salut, FIS) di Aljazair.

Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) di Turki, Chabiba maupun Harakah al-Tawhid wa al-Islah (Movement for Unity and Reform, MUR) di Maroko. Di Indonesia, post-islamisme direpresentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mungkin saja mendapat keuntungan politik dari aksi 4 November kemarin.

Tidak perlu terlalu berlebihan melihat aksi demonstrasi 4 November lalu sebagai upaya kalangan Islamis untuk perlahan menghancurkan kebhinnekaan Indonesia. Aksi tersebut hanyalah selebrasi dari masa post-Islamisme di Indonesia, yang merupakan cara alamiah mensinkretikkan nilai-nilai Islamisme dan demokrasi.

Negara pun meresponsnya dengan langkah-langkah persuasif yang, menurut saya, bagian dari proses pencarian formula tepat untuk mengatasi ketegangan identitas (khususnya identias yang berkaitan dengan hubungan agama-negara).

Aksi 4 November sangat lumrah terjadi di negara demokratis yang menjadikan ruang publik sebagai arena pertarungan wacana dan identitas. Selain itu, tidak sedikit berita-berita aksi ini menjadi viral di berbagai media sosial, para aktor 4 November ditampilkan melalui gambar-gambar menarik, dengan tujuan memperlihatkan kemampuan muslim dalam menunjukkan kegarangan identitasnya membela sesuatu yang suci.

Hal ini sedikit membuktikan bahwa aksi tersebut sebenarnya sangat terpengaruh oleh mekanisme pasar yang bersifat konsumeristik, aksi harus diletakkan dalam konter-konter penjualan agar dapat dipilih dan dibeli oleh publik untuk dikonsumsi.

Ya, pada akhirnya, aksi damai merespons kasus dugaan penistaan Alquran mungkin mirip dengan gejala pop-culture (budaya populer), suatu istilah sosiologi untuk menggambarkan kelahiran budaya dari kebiasaan masyarakat arus utama. Suatu budaya yang mereproduksi komoditas-komoditas yang sesuai dengan selera pasar ataupun mangsa pasar.

Dengan prosentasi masyarakat Muslim mayoritas, ditambah timing, momentum, dan simbol yang pas, aksi 4 November dapat menjadi ajang sukses dalam mengaktualisasikan identitas di ruang publik. Dan negara, tetap dapat mempertahankan nilai nilai demokrasi di satu sisi, sembari meredam aksi-aksi islamisme di sisi yang lain.

Semoga negara ini tidak terjerembab dalam konflik pertarungan identitas islamisme-demokrasi pasca era pemerintahan otoritarian seperti fenomena Arab Spring yang telah terjadi di negara-negara Arab.