Forum ‘Asah Kritis Indonesia’ untuk pertama kalinya tampil secara publik pada Jumat, 21 Agustus 2020. Biasanya kelompok ini lebih berdiskusi secara internal di antara anggotanya. 

Diskusi kali ini mengangkat tema The Missing Left and The Rise if Right Populism: Do We Need Pancasila”. Adapun pembicara tunggal dalam diskusi ini adalah Aris Arif Mundayat yang saat ini menjadi dosen sekaligus Kepala Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Negeri Sebelas Maret.

Kondisi Global Populisme Kanan

Aris Arif Mundayat dalam acara tersebut memaparkan gagasan tentang apa yang ia sebut dengan ‘Populisme Pancasila’. Sebelumnya, ia menjelaskan konteks global perkembangan Populisme Kanan di Amerika Serikat, Inggris serta Brazil dalam lima tahun belakangan ini.

Kekuatan sosial politik tersebut berpengaruh lintas kelas dengan memainkan “politik rasa”, sehingga membentuk solidaritas yang memproduksi isu-isu primordial berbasis agama, dan nasionalisme chauvinistik berbasis ras, white supremacy.

Menurut Aris, Populisme Kanan di beberapa negara tersebut mengajukan tuntutan politik yang anti-elitis guna membangun oposisi yang mengatasnamakan rakyat. Implikasi politiknya adalah kemenangan Donald Trump di Amerika, Boris Johnson, dan Bolsonaro sebagai pemimpin untuk menjalankan negara mendapatkan dukungan penuh dari Populisme Kanan yang juga ditandai dengan menguatnya wacana nasionalistiknya.

Kemenangan tersebut, kata Aris, berada dalam konteks krisis neoliberal yang dihadapi pada satu kondisi doktrin pasar sekaligus krisis yang terjadi berkali-kali. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan dan menghasilkan ketidakpuasan kepada pemerintah dengan menampilkan politik identitas.

Bagaimama dengan Indonesia?

Menguatnya Populisme Kanan, Hilangnya Populisme Kiri

Globalisasi Neoliberalisme di Indonesia memiliki konsekuensi dengan terbukanya pintu imigrasi, baik dalam bentuk investasi maupun pekerja asing. Hal inilah yang menyebabkan Populisme Kanan di Indonesia makin menguat dengan memandang fenomena tersebut secara xenophobic dan nasionalistik. 

Padahal, terlibatnya pekerja asing secara khusus WNA Cina merupakan hasil kesepakatan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang sudah lama disepakati dan diratifikasi pada tahun 2004.

Hasil kajian Aris menunjukkan bahwa beragam ekspresi Populisme Kanan, seperti penolakan terhadap kelonggaran migrasi dengan bingkai nasionalistik sebagai bentuk perlawanan terhadap neoliberal. Hal itu tidak hanya terjadi di tiga negara tersebut di atas, di Indonesia pun mereka menolak pekerja dari Cina.

Efek neoliberalisme telah menghasilkan ketidakpuasan atas situasi sosial ekonomi, karena ada pemotongan program sosial benefit dari pemerintah maupun perusahaan dihilangkan satu demi satu. Hal ini diperkuat dengan peraturan outsourcing tenaga kerja dan labour market flexibility (LMF) yang tidak memiliki keberpihakan secara sosial-ekonomi kepada buruh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Aris, menguatnya arus Populisme Kanan di Indonesia telah dimulai semenjak tahun 1980-an awal secara clandetine. Pasca reformasi 1998, mereka makin menguat dan mengorganisir kelompoknya.

Pada Pilpres 2014 saat Pemilihan Presiden pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kekuatan Kanan makin menunjukan artikulasi politiknya.

Pada momen tersebut, Populisme Kanan di Indonesia memiliki karakter politik yang mirip dengan yang terjadi di Inggris, Amerika, dan Brazil. Media partisan bernama Obor Rakyat menggunakan sentimen politik identitas. 

Atribut-atribut seperti Partai Komunis Indonesia atau etnis Cina/Tionghoa dilekatkan pada sosok Jokowi untuk menggerus elektabilitas dan popularitasnya. Sejak itu, Populisme Kanan didominasi oleh kelompok Islam makin menguat keberadaannya.

Dalam konteks sejarah Indonesia, Populisme Kanan yang dimotori oleh kelompok Islam sudah berlangsung cukup lama bergerak mendefinisikan negara bersama kekuatan nasionalis dan kekuatan komunis. Walau pada akhirnya setelah tahun 1965 kekuatan komunis dihabisi. Lalu negara yang mulai mengkooptasi seluruh kekuatan politik, termasuk kekuatan Islam itu sendiri. 

Missing left (Hilangnya Kiri) tidak serta-merta memberikan keuntungan Populisme Kanan, karena mereka sudah membentuk jaringan di tingkat akar rumput meski belum mengisi ruang-ruang formal negara sejak 1980-an awal,” ujar Aris.

Puncak kekuatan Kiri di Indonesia direpresentasikan dengan kemunculan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun sejak meletusnya peristiwa G30/S, PKI ditumpas oleh rezim Orde Baru. Era tahun 1990-an, masih dengan semangat Kiri dalam arti sosialisme demokrasi, muncul kembali dalam bentuk Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) maupun yang dalam bentuk Partai Rakyat Demokratik direpresi oleh Orde Baru.

Usai reformasi, menurut Aris, Populisme Kiri terpecah dalam beragam gerakan seiring lengsernya Soeharto misalkan mereka yang memilih menjadi aktivis lingkungan, kebebasan beragama, dan HAM. Bersamaan dengan itu, ke-Kiri-annya pun punah. 

“Kekuatan Kiri yang dimatikan sejak 65, hantunya pun terus digebuki hingga sekarang. Munculnya kelompok Kiri di tengah menguatnya kelompok Kanan saat ini menjadi sangat tidak mungkin,” menurut Aris.

Populisme Pancasila: Membuka Diskursus dan Proyeksi Programatik

Merujuk argumen Chantal Mauffe, Aris menyebutkan dominasi Populisme Kanan perlu diseimbangankan dengan kehadiran Populisme Kiri. Fenomena kemunculan dua blok populisme ini merupakan akibat dari ketegangan antara demokrasi dan kapitalisme. 

Dalam konteks neoliberalisasi telah membuat demos atau rakyat terpinggirkan aspirasinya. Dari sinilah oligarki muncul untuk mendominasi kekuatan ekonomi-politik. Hal ini senada dengan pengamatan Mauffe bahwa iklim demokrasi, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat telah direcoki oleh Populisme Kanan.

Dalam konteks Indonesia, sebagian orang menganggap Populisme Kiri kerap dianggap tabu bahkan haram untuk ada. Dalam kondisi tersebut, Aris berupaya untuk memodifikasi gagasan Mouffee tentang Populisme Kiri yang tidak memungkinkan idenya dapat bekerja di Indonesia. 

Aris menawarkan Populisme Pancasila guna menghadapi Populisme Kanan secara politikal melalui strategi antagonistik, dan juga secara politik dengan strategi agonistik agar politik dan demokrasi kembali hidup secara sehat Indonesia, yang sekarang mengarah ke kondisi yang kurang demokratis.

Aris mengajukan gagasan Populisme Pancasila diperlukan untuk mengubah cara pandang antagonisme yang terhadap Populisme Kanan. Populisme Pancasila perlu mempertahankan dan memperkuat hegemoninya melalui strategi politikal secara antagonistik dan pada saat yang sama menganggap Populisme Kanan bukan sebagai musuh yang harus dimusnahkan melainkan cukup dianggap sebagai pesaing dari proses kontestasi untuk proyek hegemoni.

Sebagai pesaing secara sehat dibawa ke dalam ranah berpolitik agonisme yaitu sebagai bentuk perjuangan politik dalam ranah yang demokratis berdasarkan nilai etik berpolitik “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Etik tersebut memiliki kesesuaian secara filosofis dengan gagasan Soekarno tentang ide ‘sosio-demokrasi’ dan ‘sosio-nasionalisme’ ketika menjelaskan Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945.

Maka sudah sepantasnya gagasan Populisme Pancasila harus menempatkan Pancasila dalam ruang diskursif secara politikal dan politik dengan mengedepankan etik Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai etik berbangsa dan bernegara. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, etik berbangsa dan bernegara lebih diletakkan pada “Persatuan Indonesia” dan hasilnya justru memperburuk kualitas demokrasi dan makin menjauh dari ide sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme.

Dengan berbasis pada etik “Persatuan Indonesia”, pemerintah berkuasa kemudian memonopoli tafsir Pancasila. Prinsip asas tunggal, penetapan 1 Juni sebagai Hari Kesaktian Pancasila, pembuatan film Penghianatan PKI, Penataran P4, bahkan yang terbaru memiliki makna serupa walau secara terselubung seperti pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), slogan “Saya Jokowi. Saya Pancasila”, sampai RUU Halauan Ideologi Pancasila, terasa sebagai proyek monopolisasi tafsir Pancasila oleh negara.

Upaya negara sebagai aktor tunggal memonopoli tafsir Pancasila, bagi Aris, menempatkan negara terjebak hanya pada nilai sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Akibatnya, setiap gerak kebijakannya kerap bernafaskan anti demokrasi karena selalu mengatasnamakan stabilitas negara dengan menyingkirkan yang tidak sepaham.

Beberapa contohnya adalah perlakuan terhadap sekelompk orang yang mendorong separatisme sejumlah provinsi di Indonesia, pembubaran Masyumi, hingga pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang yang sebenarnya dapat dihadapi secara politik dan politikal jika gagasan Populisme Pancasila dipraktikkan secara terdesentralisasi.

Untuk mengembalikan prinsip demokrasi Pancasila, maka etik bernegara dan berbangsa perlu diletakkan pada “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ini adalah kepentingan yang lebih mendesak untuk menginternalisasi etika tersebut. 

Hilangnya atau secara halus terlewatinya inti nilai kemanusiaan yang adil dan beradab telah menyebabkan negara bebas menjalankan tindakan yang tidak demokratis atas nama Persatuan Indonesia, tetapi hasilnya justru memberi efek yang berisiko tinggi bagi Persatuan Indonesia itu sendiri. 

Kemiskinan etik berpolitik untuk berbangsa dan bernegara karena jauh dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab maka menurut Aris, demokrasi di Indonesia makin elitis dengan karakter yang oligarkis.

Sejak awal kelahiran Pancasila, Aris menyebut bahwa Soekarno tidak pernah menafsirkan Pancasila sebagai ideologi melainkan sebagai weltanschaung (pandangan dunia) dan Philosophische Groondslag (tiang pancang falsafah). 

Terlepas dari perbedaan ketiganya, semua itu pada dasarnya merupakan hal yang bersifat phantasmatic sehingga yang penting dalam Populsime Pancasila, menurut Aris, adalah menurunkan dari yang phantasmatic menjadi agenda yang programatik untuk menjalankan program sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang beretika pada Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Secara spesifik dan sistematis, bagi Aris, membangun agenda programatik berbasis Pancasila yang didorong oleh Populisme Pancasila harus diinjeksikan melalui program-program yang dijalankan oleh calon kepala daerah bahkan calon presiden sekali pun. Program tersebut tentu harus didesain secara fundamental, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik. 

Dengan langkah taktis seperti ini, secara langsung dan tidak langsung dapat melawan upaya hegemoni dari Populisme Kanan dengan program kebijakan yang memiliki dampak positif melalui prinsip keadilan yang distributif.

Langkah operasional berbasis Pancasila secara programatik merupakan upaya pencegahan untuk memfosilkan nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang normatif. Dengan demikian, Pancasila akan terus bekerja merespons perubahan jaman tanpa sedikit pun mengubah subtansi etik di dalamnya karena keluwesannya terhadap multi interpretasi. 

“Melalui Populisme Pancasila, maka upaya politik dan politikal menghadapi Populisme Kanan dapat berjalan secara demokratis,” pungkas Aris.