Partikelir
1 tahun lalu · 713 view · 8 menit baca · Politik 91387_89225.jpg
www.e-flux.com

Populisme Oplosan Adalah Candu

Meski seorang filsuf modern, Gianni Vattimo, menawarkan interpretasi terminologis lain bernama ‘Hermeneutika Komunis’, ia tetap percaya pada substansi Manifesto Marx yang juga disebut Derrida sebagai ‘Hantu Komunis sebagai living reality’.

Bubarnya Uni Soviet pada tahun 1992 dan runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, tak menghentikan pemikir ‘kiri’ tunduk pada klaim ‘Akhir Sejarah’ dari nabi-nya kaum kapitalis, Francis Fukuyama. Hantu gentayangan (Spectre) inilah yang barangkali mengeraskan stigma ‘bahaya laten’ di semua negara, tak hanya Eropa, yang pernah disinggahi praksis avonturisme ‘Jalan Baru’.

Beberapa orang massa yang kepung kantor LBH beberapa waktu kemarin, begitu yakin bahwa ada semacam aktivitas rapat rahasia penuh asap nikotin di kamar-kamar gelap pendukung Aidit ala film Pengkhianatan G-30 S/PKI yang hendak menyebarkan paham komunisme lewat informasi kabar burung. Sekelas dosen pernah sampai sebegitu yakinnya mengatakan bahwa istana adalah sarang komunis. Dan sekelas ketua ormas agamis haqqul yakin bahwa di lembaran kertas uang baru BI tergambar simbol dajjal palu-arit. Di pihak lain, ada sarkasme yang terbentuk, bahwa delusi ini mengaburkan prioritas lain yang harus segera diberantas, yakni hantu nyata korupsi.

Sejak Reformasi, usaha beberapa pihak untuk membuka fakta tentang genosida politik pasca malam jahanam yang mengorbankan ratusan ribu bahkan jutaan simpatisan atau orang yang dianggap terlibat tanpa proses pengadilan menuju proses rekonsiliasi, direduksi menjadi usaha untuk menyebarkan paham Marxisme, Stalinnisme.

Warisan kampanye rasa takut gaya ‘McCarthyisme’ antar-generasi tekun dirawat Orbais dalam pola perlakuan diskriminatif. Namun perlu diingat, rekonsiliasi Jerman dimulai dengan masa-masa tumbuhnya kesadaran kolektif mahasiswa dan generasi muda atas warisan sejarah Nazisme pada struktur otoriter dan irisan antar-generasi, yang kritis pada isu-isu rasisme, emansipasi, neo-imperialisme di tahun-tahun sekitar 1960.

Sepatutnya, membenarkan sejarah kekejian PKI atas pembunuhan para perwira dan jenderal AD tidak lantas membenarkan pembantaian orang-orang yang dituduh terlibat PKI.

Perdebatan antar kelompok tentang eksis tidaknya PKI ini mengingatkan saya pada esai ‘Tentang Atheisme dan Tuhan Yang Tak Harus Ada’ Goenawan Mohamad, menukil Al-Ghazali: Sebenarnya mereka juga terkena waham, tertipu berhala.

Terlepas dari absurditas, ambiguitas, dan inkonsistensinya, tinjauan terminologi empiris berbasis filosofi, sosial, politik, ekonomi, dan kepercayaan ‘simpatisan’ kiri pada hasrat ideal kontra kapitalisme (meski secara organ virtual telah lama mati), bisa jadi komunisme memang belum sejatinya mati dalam substansi.

Komunisme lahir sebagai koreksi dan kontradiksi atas kapitalisme—Sejauh mana represi yang dilakukan oleh kapitalisme untuk menghilangkan kontradiksi, sejauh itu pula ekses imanensinya menguat secara progresif. Bahwa sesungguhnya sistem kapitalisme telah menciptakan relasi-relasi antagonistik yang menimbulkan pola resistensi dalam gerakan ‘politik kelas’, karena sejarah masyarakat pada dasarnya adalah sejarah pertentangan kelas (manifesto komunis, 1848).

Maka bentuk ‘kiri’ kekinian coba diwacanakan Vattimo (meneruskan otokritik Dubcek, Djilas, atau Gramsci yang pernah menyebutkan “paham komunisme yang tidak berwajah kemanusiaan”) sebagai non-dogmatic communism, weak communism. Tanpa kepatuhan hirarki mutlak pada birokrat kelas pelaksana (Apparatchik), dan absolutisme realisasi ide dengan berbagai cara, karena konsep-konsep idealnya telah dibajak dalam praktek-praktek demoralisasi kediktatoran yang dogmatik. Sebuah dialektika yang melemahkan metode kekerasan, karena sejarah Soviet dan kapitalisme Barat menurutnya telah menyebarkan ideologi yang sama gilanya: forced industrialization of society. Transformasi itu lalu merujuk pada model sosialisme di Amerika Latin, dalam bentuk ‘populisme kiri’ ala Chavez, Morales, dan Correa.

Karena term populisme tidak memiliki arti definitif, proyeksi pemahaman E. Laclau dapat dilihat sebagai gerakan politik multi-kelas dan supra-kelas yang muncul dari rapuhnya hegemoni dominan dan melahirkan struktur politik baru dari akar rumput yang dipimpin oleh tokoh kharismatik. Mobilisasi massa sebagai kolektifitas klaim aspirasi mayoritas pada pola perlawanan vertikal begitu kontras dalam praksis.

Ketimbang dianggap sebagai bentuk ideologi, atau label politik tunggal, populisme hanyalah teknik atau gaya pada proses sosial-politik biasa dalam mempengaruhi dan memanfaatkan opini mayoritas serta keputusan-keputusan strategis jangka pendek dan jangka panjang. Ia bisa berwajah pragmatis dan redemptive (Canovan), atau ‘politics of sceptism’ versus ‘politics of faith’ (Oakeshott) dari efek paradoks demokrasi.

Akibat arus literalisasi global, tendensi peyoratif makna populisme tak dapat dihindari. Fenomena hari ini yang muncul adalah semakin kuatnya pengaruh kelompok konservatif, fundamentalis, dan ultra-nasionalis. Trump, Grillo, Le Pen, Norbert Hofer, Geert Wilders, Frauke Petry, atau Farage adalah nama-nama yang dikenal sebagai ‘populis kanan’. Atribut nasionalisme, agama, rasisme, dan sikap xenophobia sering dipakai sebagai klaim populis dan suara rakyat mayoritas. Faktor pemantiknya bisa ditelaah pada krisis finansial (ekonomi), arus migrasi, dan trust pada elit pemerintah yang semakin menurun. Politik identitas adalah kriteria umum yang paling dominan.

‘Make America Great Again’ dan ‘America First’ dipraktekkan dengan proposal penalti pajak bagi importir (proteksionisme), memperketat hukum imigrasi dari tujuh negara mayoritas Muslim, dan upaya pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko. Kesan deglobalisasi menjadi absurd karena kebijakan aneh dari negara super-power yang malah bersikap seperti negara medioker, padahal Barat-lah yang mempelopori pasar bebas dan liberalisme. Di Eropa, ekses-ekses migrasi dari Timur Tengah melatarbelakangi kampanye Brexit dan Frexit.

Di Amerika Latin, populis ‘kiri’ seperti Chavez, Evo Morales, dan Rafael Correa berangkat dari dikotomi elit dan massa serta kritik moderat atas demokrasi elektoral oligarkis yang dianggap mengkooptasi ‘suara rakyat adalah suara tuhan’. Retorika yang sering dipakai adalah perjuangan politik kelas pada mandeknya ruang partisipasi politik berdemokrasi yang menutup potensi sosial dan ekonomi masyarakat, serta interpretasi nilai-nilai kultural versus modernitas.

Populis kiri-pun tak lepas dari artikulasi negatif atas sinisme kecenderungannya pada masa lalu yang jaya dan adiluhung (konteks Chavez yang ‘Bolivarian’, inspirasi ‘Che’ Guevara dan teologi pembebasan Yesus Kristus), dan kultus kharismatik yang mengklaim paling tahu apa-apa keinginan rakyatnya. Namun trend kiri populisme Amerika Latin akhirnya anjlok juga di sekitar 2016-an, setelah berjaya di awal-awal abad 21. Penyebab utamanya adalah ketidakmampuan dan skandal para pemimpinnya untuk menjaga performa ekonomi; korupsi, pengelolaan anggaran yang buruk, dan melupakan sumber daya non-migas, diperparah dengan tangan-tangan Liberal yang menggarap kelompok oposisi lewat lembaga think-tank macam Atlas Network. Populisme lambat laun akan digantikan populisme yang lain.

Jadi, atribut dan kriteria khas dalam masing-masing bentuk populis (kanan, kiri, atau tengah) tidak kaku, solid dan rigid dalam upaya kategoris bentuk. Malah bisa jadi berlaku komplementer, atau bercampur sama sekali sesuai dinamika politik di masing-masing wilayah.

Indonesia hari ini adalah enklaf paling konkret pada praktek politik populisme campur-campur. Sejak kontestasi Pemilu 2014, polarisasi politik yang kontras masih menyisakan pertarungan retorika baik di tataran elit maupun akar rumput. Anasir-anasir rezim dan oposisi masih terlihat tebal coraknya dalam dialektika isu-isu yang khas, yang semakin menguat di Pilkada DKI.

Isu SARA dan intoleransi mendominasi perebutan opini sudah dimulai bahkan sejak Pilkada DKI 2012 yang menyerang pasangan Jokowi-Ahok secara konsisten bahkan sampai hari ini. Segregasi sosial horizontal-vertikal kembali muncul perlahan sejak kerusuhan 1998 dalam sentimen ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’, membuat politik identitas sebagai penanda umum gaya ‘populis kanan’ tak lagi tabu dimainkan. Lewat indikasi-indikasi politis, rezim dianggap tidak pro terhadap umat Islam. Islam konservatif kemudian mengambil panggung dan microphone.

Kubu oposisi dan anasirnya (eksklud posisi kaum aktivis dan masyarakat non-Parpol yang cenderung netral dan kritis) bak terobsesi dan reaktif membenarkan tuduhan mereka sendiri pada tanggung-jawab rezim atas keberpihakan ekonomi-politik pada ‘asing’ yang ‘aseng’ (tiongkok); tenaga kerja asing ilegal, narkoba, benih cabai, PSK, sampai pil koplo PCC. 

Alih-alih memantapkan titik positioning politiknya, secara antusias juga ternyata memainkan narasi politik kelas dan agitasi khas ‘populis kiri’ yang gemar berorasi ‘anti asing’ dan semangat banal nativisme. Bahwa sistem yang tampil saat ini telah rusak, dan dibutuhkan sosok ‘kuat’ berkharisma untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan (apokaliptik). Reaktif pada isu Freeport, globalisasi, hutang negara, investasi asing, dan sistem ekonomi yang neo-liberalisme. “Yang kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin”.

Tentu, mengkritisi pemerintah tentang sistem neo-liberalisme, hutang negara, atau perlakuan terhadap umat Islam sepanjang beretika dan faktual sah-sah saja, namun membandingkannya dengan romansa kejayaan Orde Baru dan Soeharto, menyiratkan bahwa kita tengah berada di era keterbukaan yang melek teknologi tapi ahistoris.

Faktanya setelah Soekarno jatuh, terbit UU Penanaman Modal Asing di tahun 1967, PT. Freeport Indonesia didirikan di tahun yang sama bahkan dua tahun sebelum dunia Internasional mengakui secara sah sebagai bagian dari Indonesia setelah PEPERA. Indonesia mulai masif berhutang, investasi asing dibuka, Malari meletus. Dan umat Islam harus mengingat kembali peristiwa Tanjung Priok 1984, serta Talangsari di Lampung tahun 1989 yang mengorbankan banyak nyawa demi ‘stabilitas negara’. Lalu isu PKI saat ini muncul dengan ekskalasi baru, kantor LBH dikepung oleh sekelompok massa ‘anti-PKI’.

Uniknya, beberapa sentimen anti-PKI hari-hari ini malah kemudian terlihat serupa dengan cara-cara PKI: agitasi, kapitalisasi Hoax (sejenis isu Dewan Jenderal/Gilchrist), mobilisasi massa, kekerasan verbal, dan vigilantisme. Begitupun tentang permintaan mempersenjatai diri ormas tertentu karena negara dianggap tidak tegas pada isu Rohingya, mengingatkan kita pada request PKI yang bereaksi pada modus konflik Dwikora (Ganyang Malaysia) untuk pembentukan Angkatan Kelima.

Insinuasi politik yang berkembang adalah menyerang lawan dengan isu PKI plus aksen gaya politik identitas dengan pengkultusan ‘populis Soeharto’, sekaligus menyerang kebijakan ekonomi kapitalisme neo-liberal rezim saat ini dengan aksen politik kiri dan kelas. Semua baju populis diborong.

Meski Kopkamtib dan Bakorstanas sudah bubar, prioritas politik hari ini adalah anda harus gesit menghindari tuduhan ‘tak bersih diri dan lingkungan’ dari PKI daripada sekadar dituduh korupsi E-KTP berjama’ah, pengadaan Al-Qur’an, dana haji, menilap uang jamaah umrah, berbisnis ujaran kebencian, atau pornografi. Tuduhan PKI bisa sewaktu-waktu muncul dan tenggelam, tergantung konteks pergulatan sosial politik yang sedang terjadi. Bahkan corong politik Orba seperti Golkar dan Sudharmono di sekitar 1988 pernah juga diserang tuduhan ini sebelum resmi menjabat sebagai Wakil Presiden.

‘Populis Jokowi’ yang masif dengan berbagai tuduhan isu (termasuk PKI), terbaca turut mengikuti alur serangan oposisi dengan frasa imperatif ‘Gebuk PKI’, dan support pembuatan Film G-30 S/PKI versi milenial. Tampaknya, slogan ‘anti-PKI’ telah menjadi sebuah bentuk populisme baru. Padahal poin sesungguhnya upaya pihak-pihak terkait untuk mengungkap kejadian pasca 1 Oktober 1965 mengenai pembantaian ratusan ribu sampai jutaan orang, bukan sekadar untuk melengkapi bacaan sejarah yang utuh, tanpa tafsir tunggal yang monopolistik, tetapi juga untuk pijakan kebangsaan ke depan agar kita tidak terus-menerus memelihara ketakutan politis dan mengulangi tragedi yang sama. Nyatanya Liberalisme telah menguasai dunia.

Kontravensi kultural unsur PKI pasca ’65 dan generasi keturunannya dengan umat Islam dihadapkan pada ujian pelaksanaan nilai-nilai ke-Islaman itu sendiri: dengan ajaran-ajaran tentang keadilan, dilarang berprasangka, dilarang membunuh tanpa sebab kuat, dan pemaafan. Gus Dur secara progresif sudah mengawalinya dengan penuh keberanian dan kejujuran untuk rekonsiliasi. Bukankah dalam Islam seseorang tidak menanggung dosa orang lain?

Kampanye anti komunis ala senator AS di era Perang Dingin, Joseph McCarthy, yang secara serampangan menuduh banyak orang (Einstein, Chaplin Dll.) menjadi glokalisasi adaptif versi Orba, telah memperkaya bentuk kategoris populisme di Indonesia bersamaan dengan penandaan ‘kanan-tengah-kiri’ populisme beserta macam artikulasinya. Mereduksi teori dua wajah demokrasi Canovan menjadi hanya satu wajah penuh make-up insinuasi yang tebal, yakni pragmatisme politik.

Pada akhirnya, seagung-agungnya beriman ideologi, sekeras-kerasnya retorika bertarung, akhir akan bertemu di ujung hari yang melelahkan. Takluk jua pada rasa kantuk durasi panjang Film ‘Pengkhianatan’.

Jadi izinkanlah saya sebagai rakyat jelata, melihat ini sebagai populisme oplosan, dalam khazanah kuliner hidangan politik yang adiktif dan akan terus langgeng (walau bangsa Saracen terciduk) berbising ria di area-area private, lebih-lebih pada riuh diskursus publik dan konser politik pilkada 2018 serta Pemilu 2019, bahkan setelahnya.