Isu populisme menjadi isu yang menarik menjelang kontestasi Pilkada Serentak di Indonesia pada 9 Desember 2020 nanti. Persoalan populisme menjadi suatu tantangan dalam demokrasi liberal yang terjadi di Indonesia, termasuk di daerah-daerah. Gejala populisme menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian serius dan keterkaitan dengan situasi demokrasi dewasa ini.

Bagaimana perkembangan teknologi dan didukung dengan infrastruktur media sosial dan dukungan konstituen militan yang sering kita peyorasi sebagai buzzer menjadikan beberapa Kepala Daerah yang narsis, antipati, dan mementingkan gimik politik. Pada saat yang sama, beberapa Kepala Pemerintahan menjadi sangat responsif, well-informed terhadap perkembangan isu terbaru, serta menginformasikan program-program pemerintahan dengan cepat.

Keterkaitan populisme dan situasi demokrasi membawa dampak terhadap isu politik identitas, simbolisme politik, politik ingatan, serta yang tak kalah penting adalah dukungan kebijakan dan sikap politik terhadap mayoritas, namun berdampak pada kerentanan pelanggaran hak warga bagi kelompok minoritas.

Menguraikan pola dan praktik populisme menjelang Pilkada serentak 2020 serta situasinya selama ini di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang akan selenggarakan Pilkada serentak menjadi fokus utama dalam tulisan ini, sehingga kita dapat menggambarkan apakah Demokrasi akan semakin maju di tangan pemimpin yang populis, atau justru sebaliknya.

Populisme vis a vis Demokrasi

Populisme dan demokrasi akan menjadi sebuah diskursus yang menarik. Bagi Mudde di dalam bukunya Populism: A Very Short Introduction (Mudde, 2004), populisme disebut sebagai ideologi yang menganggap masyarakat terbagi secara absolut dalam dua kelompok homogen dan antagonis, ‘rakyat yang murni’ melawan ‘elite yang korup’, dan berpendapat bahwa seharusnya politik adalah ungkapan volonté générale (kehendak umum) rakyat. 

Jane Wenne Muller (Müller, 2015) mendefinisikan Populisme sebagai “… imajinasi politik yang bersifat moralistis tertentu, cara memahami dunia politik yang menempatkan rakyat yang murni secara moral dan sepenuhnya bersatu dalam posisi berlawanan dengan kelompok minoritas, khususnya kelompok elite, yang ditempatkan di luar rakyat yang otentik”.

Vedi R Hadiz mendefinisikan dan memosisikan populisme islam sesuai kehendak terhadap kelompok tertentu (atas dasar keturunan, kelompok ormas, dsb) untuk menjadi pemimpin, dengan tujuan mendirikan negara, hukum, dan demokrasi sesuai syariat Islam atau agenda politik kelompok Islam yang diwakilinya (Vedi R.Hadiz, 2016).

Populisme, Politik Identitas, & Diskredit Minoritas 

Populisme di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur bertransformasi menjadi persoalan politik identitas. Riset PUSAD pada 2019 menunjukkan bahwa 97,9% masyarakat Jawa Timur adalah kelompok muslim, dan ±85% masyarakat Jatim adalah Nahdliyin, termasuk kelompok Abangan yang kuat di beberapa tlatah. Dampaknya terhadap politik identitas, polarisasi politik Nahdliyin dan Abangan berpengaruh dalam kontestasi di 19 Kab/Kota di Jawa Timur

Kebijakan populis juga menjadi ancaman bagi hak masyarakat rentan/minoritas. Konflik Syiah misalnya tidak hanya dibaca berdampak di Sampang sebagai episentrum konflik, namun juga di daerah lain di mana ada kelompok minoritas Syiah di wilayah lain, seperti Sumenep, Pasuruan, dan Kab/Kota lainnya, serta basis-basis Islam Sunni yang menandatangani SKB Anti-Ahmadiyah 2008 (Human Rights Watch, 2013).

Konsorsium Pembaharuan Agraria juga memberi catatan, posisi petani dan pekebun sebagai masyarakat rentan dalam konflik agraria, sebut saja Konflik agraria di Jenu Tuban vs tambang Pertamina, kasus pencemaran limbah B3 dan pelebaran pabrik di Mojokerto, pembangunan bandara di Kediri, pembangunan tol yang melewati lahan-lahan produktif di Jombang-Solo, pembangunan ladang minyak baru di Lamongan, eksplorasi emas di Banyuwangi (KPA, 2019).

Kasus Budi Pego misalnya, didasarkan lewat “barang bukti” berupa foto spanduk dengan gambar palu arit. Padahal Budi Pego hanya ingin menolak tambang emas di daerahnya, di Tumpang Pitu, Banyuwangi. Isu Komunisme, serta isu-isu warisan ingatan di masa lalu menjadi bahan bakar politik untuk meraup suara elektoral mayoritas/populis dan menegasikan kelompok minoritas.

Populisme dan Kemunduran Demokrasi Lokal

Populisme membuat demokrasi elektoral menjadi jalan mundur (democracy setback), perdebatan yang tidak produktif, tendensius, dan menebalkan politik identitas. Hal ini karena bekerjanya pemimpin populis justru menghadirkan pemimpin yang menyemai otoritarianisme, narsis, dan menegasikan kelompok minoritas.

Populisme melegitimasi jalannya kekuasaan daerah yang dikendalikan oleh oligarki, bahkan menggunakan isu warisan ingatan bagi masyarakat yang menentang praktik bisnis yang dilakukan oleh Oligarki, dengan dalih investasi, hak-hak masyarakat rentan dan minoritas dikorbankan, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi dimana tugas Pemerintah untuk melindungi dan sejahterahkan warga negara tanpa terkecuali.

Perlu resolusi politik menguatkan kesadaran elektoral, bahwa pemimpin yang populis saja tidak cukup, namun keberpihakan yang dibarengi dengan moral politik yang kuat, serta transparan dan akuntabel kedepan akan menguatkan demokrasi. Tidak justru terjebak pada fenomena pasca-kebenaran (post-truth) yang mengaburkan kebenaran.