Bunyi deru peluruh, kobaran api, bau darah dan isak tangis warga sipil Papua. Menjadi menu sehari-hari di hutan belantara rimba Papua. Wilayah konflik yang terus terjaga kesuburannya. 

Menjelang gemerlapnya pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke-XX di Provinsi Papua. Lagi dan lagi, korban warga sipil Papua harus meregang nyawa karena konflik berkepanjangan antara TNI-AD dan Kelompok Separatis Bersenjata (KKB).

Kegembiraan menyambut momentum langkah ini harus dibayar mahal. Dengan kondisi yang memilukan hati nurani. Mengungsinya warga sipil Papua ke hutan-hutan belantara. Pembakaran bangunan-bangunan pemerintah hingga yang terbaru seorang tenaga kesehatan harus meregang nyawa di jurang kematian Pegunungan Bintang.

Ini yang disebut” Menari-nari diatas penderitaan orang lain.” Pada kota-kota penyelenggaraan PON seperti Jayapura, Timika dan Merauke. Mereka sedang mengadakan tarian gegap gempita dengan bersorak-sorai. 

Tetapi didaerah konflik Papua, telah terjadi duel sengit antara aparat TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sehingga memakan nyawa warga sipil Papua tidak berdosa. Korban berjatuhan akibat duel maut antara doktrin “NKRI Harga Mati dan Papua Merdeka Harga Mati”.

Pihak TNI meyakini bahwa wilayah dan sejarah Papua sudah final dalam bingkai “NKRI Harga Mati.” Pihak KKB meyakini bahwa wilayah dan sejarah integrasi (Pepera 1969) Papua belum final. Penuh dengan manipulasi dan rekayasa sehingga Papua harus pisah dari NKRI. “Papua Merdeka Harga Mati.”

Doktrin berpikir yang diakhiri oleh kata “Mati” tersebut telah mendapat pertentangan dari berbagai macam elemen masyarakat di Papua. Karena konsep pemikiran “Harga Mati” tersebut telah menjadi malaikat maut yang merenggut kematian warga sipil Papua. Sebab kata yang diucapkan oleh kita adalah sebuah Doa.

Pertempuran antara kedua belah pihak dilandasi oleh konsep berpikir tersebut. Sehingga untuk keluar dari penjara pemikiran “ Harga Mati” itu, harus ada alternatif pemikiran lain. 

Diantaranya solusi damai yang dialogis dan persuasif untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di belahan Bumi Cenderawasih. Mulai dari era Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, era Orde Baru, era Otsus 2001, sampai dengan tahun 2021.

Dari jauh-jauh hari, Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Jaringan Damai Papua (JDP) telah memperingatkan Pemerintah Republik Indonesia. Bahwa untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua tidak bisa menggunakan pendekatan Militeristik dan kekerasan. 

Tidak bisa menggunakan pendekatan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru(DOB). Karena pendekatan-pendekatan itu, tidak menyentuh akar persoalan di Tanah Papua. Yang lebih bersifat idelogis dan berlatar belakang sejarah.

Didalam penelitian LIPI dan JDP, mereka telah menemukan pendekatan untuk menyelesaikan konflik Papua yang berkepanjangan. Pendekatan yang tidak menggunakan bedil, panser, dan brutalisme. “Dialog sebagai media untuk solusi perdamaian Papua”. Begitu bunyi judul tulisan yang bisa di akses pada situs resmi LIPI tersebut.

Pendekatan yang harus digunakan adalah yang bersifat, humanis, Komunikatif, dialogis, dan persuasif. Sebab kalau pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh pada pendiriannya mengenai “NKRI Harga Mati”. Maka, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) juga, akan melakukan hal yang sama, “Papua Merdeka Harga Mati”.

Sehingga rakyat sipil Papua yang akan menderita dan menjadi korban-nya. Mereka berada didalam arena pertempuran antara aparat TNI dan KKB. Karena faktor doktrin kedua kubu yang tidak bisa ditawar-menawar.

Sehingga dibunuh KKB, dibunuh aparat TNI, warga sipil Papua mengungsi ke hutan-hutan dalam keadaan kelaparan dan tidak terurus. Karena trauma dengan sejarah panjang Papua yang penuh dengan kekerasan, bauh darah, tulang belulang dan air mata.

Pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Terjadi perundingan antara pihak Indonesia dengan petinggi-petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan difasilitasi oleh pihak ketiga yakni Pemerintah Finlandia. Perundingan diadakan pada daerah netral dengan situasai yang aman dan terkendali.

Peristiwa bersejarah di Finlandia tersebut menjelaskan kepada kita. Bahwa untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan yang bermotif ideologi politik dan sejarah tidak harus menggunakan tangan besi. Tidak harus mengunakan kekerasan hingga darah bercucuran.

Kalau pemerintah Indonesia bisa duduk satu meja berdialog dengan para petinggi GAM. Untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Aceh. Kenapa hal yang serupa tidak dilakukan juga untuk menyelesaikan konflik di Papua ?

Pemerintah Indonesia duduk satu meja berdialog dengan para petinggi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan difasilitasi oleh pihak ke-3 (tiga). Untuk kemudian mencari solusi terkait masalah konflik berkepanjangan di Pulau Emas ini. Antara pemerintah Indonesia dan para petinggi ULMWP harus bisa membuka diri keluar dari kekangan “Papua Merdeka Harga Mati dan NKRI Harga Mati.”

Jika, kedua bela pihak masih bersikukuh dalam belenggu “Harga Mati”. Maka tanah tumpah dara Bumi Cenderawasih selamanya akan dibasahi oleh darah dan air mata masyarakat Papua. Karena doktrin “Harga Mati” memunculkan kematian, tulang belulang dan bau darah. Sehingga menjadi lukisan kelam yang akan menghiasi perjalanan hidup masyarakat Papua.

Didalam rekomendasi LIPI dan JDP kepada Pemerintah RI. Tidak disodorkan pendekatan Otonomi Khusus  dan pemekaran daerah otonomi baru. Tetapi solusi untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua adalah, “Dialog Damai” yang konstruktif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Papua. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat Papua, tanpa terkecuali.

Sangat disayangkan melihat sikap pemerintah pusat yang tidak mau mengikuti solusi pendekatan “Dialog Damai” yang ditawarkan oleh LIPI dan JDP. Pemerintah pusat tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Dengan konsep pendekatan Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru .

Melihat sikap pemerintah Republik Indonesia yang tetap pada pendiriannya ini, membuat kita bertanya didalam hati kecil.

Sampai kapan doktrin “NKRI Harga Mati” akan terus dipertahankan ?

Sampai kapan doktrin “Papua Merdeka Harga Mati” akan terus dipertahankan ?

Sampai kapan masyarakat sipil Papua harus dikorbankan karena kedua doktrin “Harga Mati” tersebut ?