Penulis
2 tahun lalu · 965 view · 2 menit baca · Politik 22-55-15-news_56564_1459622173.jpg
redaksikota.com

Politisasi Sara Tidak Bisa Membendung Ahok-Djarot

Politisasi SARA yang mengorbankan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta sungguh sampai pada titik yang membentur akal sehat dan mengubur hati nurani demi ambisi politik oknum-oknum politik yang serakah.

Meskipun demikian, dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap Ahok tidak luntur dan tetap kuat. Faktanya, menurut Survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Ahok-Djarot unggul telak atas pasangan calon lainnya. Masyarakat Jakarta memilih Ahok-Djarot dengan persentase 38.2 %, Agus-Sylvi 23.6 % dan Anies-Sandi 23.8 %.

Publik Dewasa

Realitas ini menunjukkan bahwa publik tidak bisa dibohongi dengan isu Suku, Agama, Ras dan antargolongan (SARA). Meskipun berbagai kebohongan dipertontonkan oleh aktor-aktor yang melakukan politisasi agama, namun publik tetap berpegang teguh pada rasionalitas dan rekam jejak yang telah diperbuat oleh masing-masing pasangan calon.

Publik sudah sangat dewasa. Model kampanye sehat dengan proses dialog, adu visi-misi dan strategi yang kreatif merupakan prioritas utama publik dalam menentukan pilihannya. Sedangkan benturan politik dengan cara-cara menggadaikan agama dan provokasi kebencian sama sekali tidak akan laku di Ibu Kota.

Hal ini karena politik dengan cara memprovokasi kebencian yang dibangun melalui informasi hoax tidak bisa dicerna melalui akal sehat.

Provokasi kebencian ini sama sekali tidak membuat keteduhan dalam perpolitikan di DKI Jakarta, yang ada hanyalah intimidasi, pernyataan yang kotor dan provokasi fitnah. Tidak heran jika masyarakat Jakarta akan meninggalkan calon yang kerap mempolitisasi agama.

Masyarakat Jakarta paham betul, bahwa akan banyak calon yang mendadak Islami menjelang pemilu, mulai dari memakai kopiah, berpakaian islami, sampai kunjungan ke majelis taklim.

Namun demikian, itu semua tidak menjamin akan dipilih publik, karena rekam jejak dan bukti konkrit yang telah dilakukan calon menjadi prioritas publik untuk menentukan pilihannya.

Bahkan sekalipun banyak pasangan calon yang memperebutkan ormas yang berjubah religius untuk mencari legitimasi sebagai manusia yang agamis, publik pun tidak akan pernah meliriknya. Masyarakat membutuhkan pemimpin bukan sekedar saleh ritual, tetapi saleh politik, yaitu bebas dari perilaku korupsi dan memiliki rekam jejak yang bagus.

Pada titik inilah kita patut bangga, masyarakat Jakarta masih mengedepankan rasionalitas dan pikiran yang jernih untuk membedakakan antara pemimpin yang patut dipilih dan tidak patut dipilih.

Meskipun publik dihadapkan pada realitas demokrasi yang dinodai oknum politisasi agama, ternyata kita patut mengapresiasi publik yang semakin cerdas di tengah-tengah proses berjalannya demokrasi di negeri ini.

Demokrasi telah matang

Realitas ini juga membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia masih berpihak kepada orang-orang yang berpikir jernih. Pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia makin kuat dan matang dalam melewati berbagai tantangannya. Masyarakat yang demokratis tidak akan kalah dengan provokasi fitnah yang merongrong prinsip-prinsip bernegara.

Falsafah/dasar negara, Pancasila, tidak akan pernah goyah dengan berbagai intrik politik yang terus berupaya menghancurkan kedamaian dalam bingkai keragaman bangsa ini.

Justru sebaliknya, Pancasila memungkinkan prinsip-prinsip demokrasi menjadi konsensus bagi pelbagai arus ideologi politik, keragaman agama dan suku di negeri ini. Para pendiri bangsa begitu kuat merumuskan Pancasila sebagai pondasi bagi prosedur demokrasi di Indonesia.

Begitu pula dengan semboyan bernegara “Bhineka Tunggal Ika” merupakan kekuatan untuk merajut kebhinekaan dalam bingkai kebangsaan. Persatuan ini akan tetap kokoh meskipun banyak pihak ingin merongrongnya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kebhinekaan yang bersatu telah menjadi potret yang menonjol dari negeri ini.

Meskipun demikian, Politisasi agama yang terjadi mutakhir ini, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta,merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi. Jika ini dibiarkan, boleh jadi sendi-sendi keberagaman bangsa Indonesia semakin rusak.

Maka dari itu, siapa pun, jangan pernah bermain-main dengan isu agama. Melibatkan agama ke dalam urusan politik yang penuh intrik dan kerakusan, hanya akan menodai kesucian agama itu sendiri.

Arus kuat dukungan masyarakat terhadap Ahok-Djarot adalah bukti konkrit bahwa politisasi agama sama sekali tidak berlaku di negeri ini.  

Artikel Terkait