Seminggu ini terjadi kehebohan di dunia maya yang menjalar ke dunia nyata, tentang nilai anggaran Pemprov DKI tahun 2020 yang fantastis dan bombastis.

Hal yang menyita perhatian warga itu adalah jumlah anggaran untuk konsultan penataan kampung kumuh sebesar Rp556 juta per RW. Ada 76 RW kumuh yang akan digarap tahun 2020 dengan total anggaran sekitar Rp25,5 miliar.

Rincian biaya langsung untuk personel Rp475.800.000 terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor, dan sebagainya. Serta biaya langsung non-personel Rp29.757.030, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), sosialisasi, dan focus group discussion (FGD).

Anggaran tersebut tersebar di 6 (enam) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sesuai dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, menjelaskan ada 4 (empat) tahapan membenahi kawasan kumuh.

Pertama, para Wali Kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali. Kedua, DKI menerapkan pendekatan community action plan (CAP). Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.

Ketiga, dalam CAP akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan komunitas. Keempat, setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP).

Sebuah rencana kerja yang bagus, bukan?

Tapi ternyata rencana kerja yang bagus ini mematok harga yang sangat tinggi. Sampai-sampai Muhammad Taufik (Gerindra) yang dulu ikut mengusung Anies pun berkomentar, "Konsultan itu rumus biayanya 2% dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau biaya konsultan hampir Rp600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?”

Urban Poor Consortium (UPC) mengatakan kepada Tempo.co bahwa tak ada satu pun janji Anies Baswedan yang terkait penataan kampung kumuh yang terealisasi meski telah dua tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Koordinator Advokasi UPC, Gugun Muhammad, mengatakan birokrasi di pemerintahan Anies tak berani mengambil terobosan setelah terhalang oleh aturan kemudian menyerah terhadap aturan yang ada. Sehingga, penataan kampung kumuh tidak ada yang berjalan.

Seingat saya, politisasi kampung kumuh di Jakarta sudah ada saat kampanye Jokowi-Ahok melawan petahana Fauzi Boowo alias Foke di tahun 2012. Aku lupa apakah Foke juga pernah mengangkat kasus ini sebelumnya, karena kampanye Pilgub sebelum Jokowi tidak pernah menarik.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan, 118 dari 264 kelurahan Jakarta masih tergolong kumuh. Itu berarti hampir separuh wilayah Jakarta.

Kampung deret adalah salah satu program unggulan Jokowi yang akhirnya membawanya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi menggemakan pembangunan Kampung Deret untuk meningkatkan kualitas hidup warga kampung kumuh.

"Pembangunannya nanti kami akan pakai sistem partisipasi masyarakat. Kami bentuk kelompok kerja agar sesuai dengan perencanaan dan desain yang ada," ujar Jokowi ketika itu.

Setelah resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi langsung menjalankan program-programnya, termasuk kampung deret. Dia sempat meresmikan beberapa kampung deret, seperti di Petogokan, Cilincing, Jatinegara, dan Johar Baru.

Program kampung deret terhenti setelah Jokowi menjadi Presiden RI tahun 2014. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok lebih memilih merelokasi warga dari daerah kumuh ke rumah susun yang dia bangun secara masif.

Alasan Ahok tidak melanjutkan pembangunan kampung deret adalah karena ternyata banyak kampung yang dibangun di atas tanah negara dan jalur hijau. Dia tidak mau jika program ini diteruskan akan dianggap melanggar hukum.

Proses relokasi ini sangat kontroversial. Warga yang terkena dampak langsung sebagian besar menentang program, tapi didukung oleh warga lain yang menginginkan Jakarta lebih baik dan tidak banjir lagi.

Tak bisa dimungkiri, tindakan tegas Ahok membebaskan daerah sekitar aliran sungai dari permukiman dan membuat betonisasi di pinggir sungai telah mengakhiri tradisi banjir berkepanjangan di beberapa wilayah langganan banjir.

Tapi cara Ahok yang tegas dan berjanji akan tetap melakukan relokasi warga daerah kumuh, selama dia menjadi Gubernur, telah menjadi momok tersendiri bagi warga yang bermukim di wilayah berpotensi direlokasi.

Saat kampanye pilkada 2017, Anies-Sandi mencuri poin dari program Jokowi yang tidak dijalankan Ahok. Katanya, "Izinkan saya mengingatkan bahwa 5 tahun yang lalu pernah ada janji. Dan janji itu mengatakan akan dibangun kampung deret di pinggir-pinggir sungai. Di mana janji itu? Di mana kontrak politik itu?" serang Anies dalam Debat Perdana Pilkada DKI Jakarta yang digelar pada 14 Januari 2017.

"Saya datang ke tempat yang sama dan warga menunjukkan kontrak politik tersebut. Lalu saya katakan, kami yang akan melaksanakan pembangunan kampung deret," kata Anies ketika itu. Tak heran jika Anies-Sandi menang di daerah-daerah padat penduduk seperti Jakarta Timur dan Selatan.

Namun setelah dilantik sebagai gubernur DKI, beberapa kali warga menagih janji Anies terkait program kampung deret, tapi hingga 2019 ini tidak ada realisasi dari janji tersebut. Demikian juga Kampung Akuarium yang dulu sering diangkat Anies saat berkampanye.

Anies mengakui bahwa hingga saat ini belum ada program penataan permukiman kumuh yang berjalan. Sudah dua tahun lebih. Ada apa?

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Angga Putra Firdian, mengatakan kendala paling utama adalah faktor psikis para warga. Banyak warga yang langsung lari saat tim dari Pemprov datang. Banyak warga yang menganggap pola penataan berarti penggusuran.

Dia menjamin pada era Anies tidak akan ada penggusuran besar-besaran seperti pemerintah sebelumnya. “Cukup penggusuran besar terakhir dirasakan warga Kalijodo dan Bukit Duri,” tambahnya.

Sejak Februari 2019, DPRD DKI Jakarta juga telah mendesak Pemprov segera menata 21 kampung kumuh yang sudah direncanakan. Warga di perkampungan tersebut masih menunggu dan belum pernah diajak musyawarah. Pembenahan kampung adalah program Pemprov DKI yang didukung penuh oleh DPRD DKI.

Bak makan buah simalakama, Pemprov DKI tak mau menggusur, tapi mengeluh tak bisa berbuat apa-apa karena banyak lahan yang hendak ditata adalah lahan sengketa antara milik swasta, pemerintah, dan perseorangan.

Bedanya Ahok dengan Anies

Ahok adalah petarung, yang mempunyai program A untuk kemaslahatan rakyat banyak. Bila ada halangan, dia mencari cara supaya program A ini tetap berjalan walaupun ada orang yang dirugikan. Hasilnya, kawasan menjadi bagus walaupun ada yang tidak puas karena menjadi korban.

Lain dengan Anies. Punya program A, ada halangan, kemudian dia mencari tahu mengapa program itu tidak bisa berjalan. Kemudian diam. Hasilnya, kawasan tetap kumuh, tapi tidak ada yang marah karena memang tidak ada yang dilakukan.

Kemudian Anies mengajukan anggaran yang super duper besar dengan janji untuk membenahi kampung kumuh dan tidak ada garansi program dapat berjalan. Karena anggaran konsultansi yang besar itu hanya akan menghasilkan dokumen, bukan bangunan fisik.

Entah sampai kapan penataan kampung kumuh di Jakarta bisa sukses bila gaya Anies tetap seperti itu. Kabarnya, Jokowi ingin melanjutkan program kampung deret Jakarta lewat izin Anies. Semoga mereka dapat bekerja sama demi kemaslahatan rakyat banyak.