39317_78112.jpg
CNN Indonesia (8/10)
Politik · 4 menit baca

Politisasi Bencana dan Pengalihan Isu Kubu Oposisi

Mewakili kubu oposisi, Dahnil Anzar Simanjuntak tampak memainkan politisasi bencana. Berbekal kanal IMF-World Bank Annual Meetings di Bali, ia ciptakan citra seolah pemerintah tega menghambur-hamburkan uang negara di pusaran krisis kemanusiaan yang kini sedang melanda.

“Belanja untuk pertemuan (IMF-World Bank) tersebut sangat besar dan terkesan foya-foya di tengah bencana Palu, Donggala, dan Lombok. Ada baiknya sebagian dana untuk kegiatan tersebut dihemat, kemudian dialihkan untuk penanganan bencana.” (detikcom, 8 Oktober 2018)

Hal yang sama juga ditegaskan rekannya, Ferry Juliantono. Bahkan ia menghendaki agenda pertemuan IMF-World Bank ini dibatalkan saja. Langkah itu, katanya, sebagai bentuk empati atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

Terlepas dari keluhuran nadanya, saya kira patut ditegaskan bahwa niatan pemerintah yang tetap melangsungkan pertemuan IMF-World Bank selaku tuan rumah tidaklah sejorok dengan penilaian Koordinator Jubir Prabowo-Sandi ataupun rekannya tersebut. Toh pemerintah juga sudah sampaikan, agenda itu sekaligus jadi ajang penggalangan dukungan internasional terhadap upaya mitigasi bencana di Indonesia.

Betul memang bahwa IMF-World Bank Annual Meetings akan menghabiskan biaya di kisaran Rp855 miliar. Tetapi potensi keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan itu tidak bisa kita absenkan. Jika dihitung potensi belanja para peserta, delegasi, hingga protokoler dari masing-masing negara yang berkunjung ke Bali, itu kurang lebih akan mencapai Rp1,4 triliun. Secara matematis, kita masih untung sekitar 500 miliar, bukan?

Saya juga tidak bisa sepakat ketika teman-teman dari kubu oposisi mengatakan bahwa karena Indonesia tertimpa bencana, maka pertemuan berkelas internasional itu harus ditiadakan. Karena, di sebuah negara yang sistemnya berjalan baik, termasuk Indonesia, adalah tidak pas jika pertemuan sebesar itu sampai harus dibatalkan. “Ya udah deh, itu terlalu mahal, dibatalkan saja.” Dalih semacam ini sangat aneh.

Harus kita pahami, dalam pergaulan internasional, banyak negara berlomba-lomba mengadakan event internasional sekelas IMF-World Bank Annual Meetings. Justru kita mesti berbangga, dari semua negara di kawasan Asia yang begitu banyak, Indonesia mampu menjadi negara keempat yang mengadakan. Jadi, di saat yang lain berlomba-lomba sebagai tuan rumah, kok kita pesimistis? Justru kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, Bali khususnya, aman untuk berwisata.

Potensi ini harus kita jemput. Ada sekitar 360 lebih delegasi yang datang ke Bali. Saat ini akan diskusi bagaimana caranya mengatasi perang dagang antara Amerika dan Cina. Kalau perang dagang bisa kita atasi, maka hal yang selama ini terus kita khawatirkan, yakni harga dolar, perlahan akan membaik.

Melalui pertemuan itu pula, kita punya kesempatan emas untuk melobi Amerika Serikat, terutama pihak Bank Sentral-nya. Bisa kita ajukan, misalnya, terkait suku bunga agar tidak dinaikkan. Apa yang sukar kita upayakan di rumah sendiri? Itu kalau kita mau optimis dan berpikiran positif.

Pengalihan Isu

Saya yakin, kubu oposisi sebenarnya paham tujuan utama dari IMF-World Bank Annual Meetings, yakni sebagai ajang menggenjot perekonomian negara. Tetapi karena kepentingan politik, segala hal jadi dikaburkan. Seperti politisasi bencana demi meraih simpati rakyat, kritikan mereka atas pertemuan internasional itu tak lebih sekadar pengalihan isu belaka.

Isu apa yang coba kubu koalisi alihkan? Apa lagi kalau bukan blunder politik terkait hoaks Ratna Sarumpaet. Dengan menaikkan tensi ke arah pertemuan IMF-World Bank, menyerempet ke politisasi bencana, tampak jelas bahwa mereka sebenarnya hanya ingin menyelamatkan rupa lantaran terbukti terlibat menyebar hoaks secara massal.

Saya kira semua orang sudah tahu, pernyataan Ratna Sarumpaet terkait penganiayaan dirinya itu adalah kebohongan belaka. Meski awalnya dijadikan senjata oleh kelompok oposisi untuk menyerang petahana, tapi isu itu bisa diredam berkat penyelidikan langsung dari pihak kepolisian.

Kini, sembari Ratna terus diperiksa, terkesan ada upaya pengalihan isu dari mereka dengan memasukkan unsur bencana alam. Maka, kalau misalnya kami dituduh menggoreng isu Ratna ini, kami justru akan balik bertanya: siapa sebenarnya yang menggoreng sejak awal?

Pada saat isu Ratna Sarumpaet dianiaya, berapa banyak pihak yang berkomentar? Ada Prabowo Subianto sendiri, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rachel Maryam, dan Dahnil Anzar Simanjuntak. Belum lagi kawan-kawannya yang lain.

Jadi, bicara goreng-menggoreng, tentu bukan menggoreng sebenarnya. Kenapa PSI dan juga mungkin beberapa teman-teman dari TKN Jokowi-Ma’ruf mengangkat ini? Karena ini, sekali lagi, adalah total blunder politik. Terlebih bukan hanya kali ini oknum di kubu oposisi itu dekat dengan kabar bohong.

Kita ingat, pertama, soal isu negara bubar 2030. Kedua, kita ingat lagi 2014; pada saat survei, ada foto Pak Probowo lagi bersujud, menganggap dirinya menang pemilu. Ketiga, yang paling dekat, adalah Bung Fadli Zon yang saya sudah laporkan 2 minggu lalu soal “potong bebek angsa PKI”.

Menjadi jelas: buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini lagi-lagi ada blunder politik. Ini jugalah yang kian menunjukkan karakter kepemimpinan yang sebenarnya dari Prabowo Subianto selaku pimpinan besarnya.

Padahal, andai kelompok oposisi mau fair, setelah menerima kabar ada penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet, tentu akan lebih baik kalau pihaknya langsung mengajak Ratna bareng-bareng melakukan visum et repertum, kemudian melaporkannya ke pihak berwajib; alih-alih membuat konferensi pers.

Jikapun ini memang masukan atau saran, tentu akan jauh lebih konstruktif jika diarahkan ke level data. Bukan langsung menuding agenda IMF-World Bank sebagai pemborosan atau menyebut pemerintah tidak berpihak kepada korban bencana alam.