Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat di mana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi bangsa dan negara yang tercapai dengan baik.

Kompetisi dalam politik selalu terjadi secara sengit. Dalam politik, segala sesuatu bisa terjadi bahkan hingga titik ekstrem. Apalagi saat pesta demokrasi, politik dijalankan dengan visi “yang penting menang, apa pun caranya”.

Salah satu contohnya adalah dengan membagikan sejumlah uang kepada masyarakat, dengan syarat masyarakat harus memilih calon pemimpin yang membagikan uang tersebut. Atau bisa diartikan jual-beli suara pada proses politik.

Masyarakat selalu menuruti syarat tersebut karena masyarakat juga berpedoman pada “yang memberi uang, yang dipilih”. Bahkan seseorang yang memiliki kekuasaan di sebuah wilayah juga ikut serta membagikan uang tersebut.

Politik uang dimaksudkan untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan, dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun partai politik. 

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk politik uang:

1. Berbentuk uang

Karena pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang memiliki faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang. Dengan uang, semua bisa berjalan dengan lancar.

2. Berbentuk fasilitas umum

Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu, dan sebagainya untuk pembangunan sekolah, jalan-jalan kecil, dan masjid. Hal ini dapat menarik simpati masyarakat.

Sanksi bagi pemberi maupun penerima politik uang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 Ayat (4) dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Walaupun sudah terlihat nyata sanksi pidana tersebut, masih ada saja politik uang di negeri ini, seperti tanpa ada habisnya. Terus berkembang dan makin banyak, bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah dalam dunia politik. 

Berikut ini adalah ara agar masyarakat tidak terpengaruh oleh politik uang:

1. Meningkatkan perekonomian

Masyarakat yang menerima politik uang kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Di mana mereka sangat membutuhkan uang untuk melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini, pemerintah juga ikut serta dengan memberikan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

2. Memperbaiki sistem pendidikan

Dengan adanya edukasi yang baik dan benar, masyarakat bisa lebih mengerti lagi apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan serta lebih mengedepankan agama dan etika.

3. Sosialisasi politik

Pendidikan dan sosialisasi politik adalah dua jurus yang diharapkan mampu menjadi senjata dalam memberantas praktik budaya politik uang. Karena sosialisasi lebih terkhusus pada penyuluhan tentang sistem, budaya, dan segala hal yang menyangkut politik.

4. Adanya sanksi pidana

Dengan adanya sanksi pidana yang berat, baik yang memberi uang ataupun yang menerima uang, maka akan sedikit berkurang adanya politik uang ini. Karena perbuatan tersebut telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 73 Ayat (4).

Politik uang memang sudah jelas merusak sistem demokrasi, bertentangan dengan ideologi dan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, politik uang harus dilawan dan dieliminasi, yaitu dengan politik kejujuran.

Politik kejujuran adalah ekspresi hati nurani yang tidak pernah berdusta dan berbohong. Namun mengapa dalam politik ada politik curang seperti politik uang? Karena dalam pribadinya, kejujuran belum menghabituasi dan belum menjadi karakter mulia.

Kejujuran dalam pribadinya menjadikannya berpikir benar, bersikap benar, berkata benar, dan berbudaya benar. Politik kejujuran akan menciptakan politik harmonis. Politik kejujuran dan keadilan merupakan kunci tegaknya demokrasi dan kemajuan peradaban bangsa.

Politik kejujuran kadang memang sulit dilakukan. Apalagi ketika ada tekanan dari banyak pihak yang mempunyai kepentingan politik. Sebagian politisi beranggapan politik dengan kejujuran adalah ‘sok suci’. 

Namun hal itu harus dilawan dengan keberanian. Di negeri ini, yang jujur justru kalah. Sehingga jika ingin menang, harus melakukan suatu tindakan ketidakjujuran.

Ketika politik kejujuran diterapkan, itu menjadi hal yang langka. Padahal kejujuran para politis bukan hanya keutamaan dasar yang harus kita tuntut, melainkan merupakan dasar kepribadian yang integral dan bertanggung jawab.

Ketika kejujuran ditinggalkan bahkan dicampakkan, yang tinggal hanyalah raga politik tanpa jiwa. Tidak akan berarti apa-apa.

Jadi, politik kejujuran merupakan sebuah keniscayaan bagi tegaknya sistem demokrasi Pancasila serta harkat dan martabat bangsa karena kejujuran merupakan sendi tegaknya muruah agama dan politik. 

Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan manusia kehilangan keadaban maupun kemanusiaannya.

Lalu, masihkah kita memilih politik uang daripada politik kejujuran? Masihkah kita memilih kenikmatan pribadi daripada kesejahteraan negeri?