Kehadiran pesantren di Indonesia selain sebagai lembaga pendidikan indegeous nusantara juga merupakan entitas sosial yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam berbagai bidang, salah satunya politik. Hampir setiap menjelang pesta demokrasi, pesantren menjadi jujukan para politikus, penguasa ataupun pimpinan partai. Upaya itu tentu bukan hanya sekedar silaturahim saja, bisa jadi ada hitung-hitungan politis untuk mendongkrak popularitas.

Keterlibatan pesantren dalam pesta politik tidak perlu dianggap tabu. Sebab, jika menilik sejarah, keterlibatan pesantren dalam dunia politik sudah sejak masa partai Islam menjadi PPP dan benar-benar mencuat saat Abdurrahman Wahid, santri yang berhasil menduduki tapuk pimpinan tertinggi di negeri ini, Presiden RI keempat, meskipun hanya seumur biji jagung saja.

Bagaimana keterlibatan keterlibatan pesantren dalam kontestasi politik? Mari kita melihat  contoh pergulatan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 ini. Pilgub Jatim banyak menyita perhatian publik, karena kedunya dari tokoh NU. Pertama adalah Khofifah Indar Prawansa yang rela mundur dari jabatan Menteri Sosial di Kabinet Kerja Jokowi-JK.. Dan lawan tandingnya adalah Saifulah Yusuf atau Gus Ipul yang juga sudah menjabat dua kali priode sebagai Wagub mendampingi Soekarwo (Pakde Karwo).

Kehadiran dua tokoh NU sepanggung dalam kontes politik Jatim-1 secara tidak langsung memecah suara NU sendiri. Alhasil, Kiai yang juga dianggap sebagai tokoh-tokoh sentral NU tidak jarang berbeda pilihan. Kedua calon pun berlomba untuk mendapatkan simpti dari Kiai, tentu untuk manghadirkan banyak dukungan dari para penganut kiai tersebut. Bahkan sempat beredar di grup whatsapp, daftar nama kiai-kiai yang secara tertulis menyatakan dukungan kepada pasangan tertentu dengan memberikan tanda tangan. Bahkan sempat ada forum kiai yang memberikan dukungan pada salah satu calon dengan jelas dan disebutkan di media.

Praktik keterlibatan tokoh sentral pesantren itu bisa jadi tidak hanya di Jatim saja. Misalnya riset yang dilakukan Saidin Ernas dari IAIN Ambon dan Ferry Muhammadsyah Siregar dari Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta 2009 silam. Pesantren kerapyak terlibat jelas dalam memenangkan calon legislatif DPRD DI Yogyakarta di bawah partai Demokrat dengan suara 4.147 terbanyak kedua setelah PDIP 5.220 suara.

Kemungkinan 2019 nanti, akan lebih terlihat secara luas bagaimana pesantren ditarik dalam lingkaran politik. Apalagi, sebelumnya sempat diwacanakan ada kementerian pesantren.  Janji politik dan manuver politik penguasa tentu akan mencari cara gara para kiai bisa merapat pada kelompoknya.

Posisi Pesantren Inverior atau Superior dalam Politik?

Sebagai lembaga yang dikenal sebagai wadah perkembangan pendidikan sepiritual, keterlibatan pesantren dalam politik harus diperkuat. Interaksi pesantren dan politik tidak menutup kemungkinan terjadi tarik-menarik pengaruh. Apakah pesantren sebagai kelompok yang inferior hanya untuk memenuhi hasrat politik atau superior bisa intervensi visi misi politik?

Hasil wawancara John MacDougall dengan Masdar F Masudi Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) 1997 silam yang di Library.ohio, menjelaskan pesantren dan politik memang sulit dipisahkan. Pesantran mendukung organisasi sosial politik (orsospol) ada sejak partai Islam menjadi PPP. 

Dampaknya, pesantren tersebut bisa segera populer di publik, seperti pesantren Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Banyak bantuan yang mengalir dalam lembaga tersebut. Namun, sebagai akibatnya, ada resiko kehilangan santri, sebab mereka rame-rame eksodus menuju pesantren lain. Ancaman seriusnya juga, jika kiai berpolitik praktis, maka ada ancaman terhadap otoritas sang pemimpin informal. Kharismatik kiai akan meredup kalau ikut dalam percaturan politik dengan menjadi corong salah satu orsospol saja.

Menurut Darul Mahmada, Penggagas Kajian Kitab Fiqih Kontekstual dalam wawancara interakif bersama Tempo 1997 silam, praktik politik para kiai-kiai pesantren pada masanya masih pragmatis. Bahkan terjadi klaim-klaim kiai yang merasa paling benar dalam jalur Khittah NU 26 dan menyalahkan satu sama lain karena berbeda orsospol yang didukung.

Dua pendapat tokoh di akhir masa orde baru itu bisa jadi relevan hingga sekarang. Motif ekonomi seperti pemenuhan oprasional pesantren yang cukup mahal, tidak sidikit menggiring para kiai untuk ambil bagian dalam politik. Misalnya, dengan memberikan panggung dalam pengajian pada tokoh politik tertentu untuk bersuara di sana. Tidak lama kemudian, bantuan datang berdatangan.

Nahasnya, ketika bantuan sudah banyak diterima pesantren, ada beban balas budi terhadap politisi tersebut. Artinya, mau tidak mau kiai akan dimanfaatkan sebagai corong politik, dan tidak bisa intervensi visi pesantren.

Praktik politik semacam itu, dalam keterbukaan informasi sekarang ini sangat membayakan kharismatik kiai dan netralitas pendidikan yang dikembangkannya. Sikap dan suara kiai yang terlibat dalam perpolitikan akan kian jelas. Nah, apakah Indepensinya seorang tokoh Kiai masih berlandaskan pada kemaslahatan umat dalam atau sudah mengarah pada keuntungan kelompok tertentu? Semua itu publiklah yang akan menilai.

Praktik semacam inilah yang barangkali bisa disebutkan sebagai perpolitikan pragmatis. Ada jebakan batmen yang dipasang para politikus dengan umpan bantuan pembangunan dan iming-iming lainnya.  

Namun, arah pergerakan politik kiai tidak sepenuhnya praktis dan hanya menjadi corong orsospol yang diungkapkan Masdar. Bahkan kiai pesantren ada yang memiliki pengaruh politis yang kuat dalam skala kabupaten. Hal demikian ini, bisa dilihat di Pulau Madura. Kharismatik kiai dan fatwa kiai bisa menjadi penentu kemenangan partai tertentu. Salah satu buktinya pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. Tentu kita lupa, bagaimana suara rakyat madura 100 persen untuk Prabowo Subianto, meskipun pada akhirnya tidak bisa memenangi kontestasi Pemilihan Presiden. Fenomena itu juga berlaku dalam kontes pemilihan bupati-bupati di Madura. Kiai menjadi dasar penentuan.  

Membaca Potensi Kekuatan Politik Pesantren

Gus Dur pernah mengungkapkan, dalam bukunya Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, pesantren memang sudah seharusnya menjadi lembaga yang tidak bungkam akan perkembangan di Indonesia, dan justru bisa turut mewarnai perkembangan yang ada di negeri ini membawa pengaruh yang positif. Lebih-lebih, kata putra dari Menteri Agama pertama di Indonesia itu, pesantren bisa menjadi agen pembangunan yang bergerak di garis terdepan.

Mungkin, politik, salah satunya yang dimaksud oleh tokoh nyentrik asal Nadhlotul Ulama (NU) itu. Jika kita lihat dalam qaidah fiqhiyah, ada maqolah: ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib (sesuatu yang wajib itu tidak sempurna tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib). Logikanya, bila memilihara kemaslahan adalah sebuah kewajiban, maka alat untuk mencapainya kemaslahatan itu menjadi wajib. Karena politik itu bukan tujuan, politik hanya alat, tujuannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi yang tertulis dalam Pancasila.

Absennya pesantren dalam dunia politik praktis atau non praktis juga sangat membahayakan. Sebab siapa yang maju memperjuangan misi pesantren dalam menyuarakan kemaslahatan dan intervensi kebijakan yang pro-pesantren, perdamaian dan tolerasi terhadap keberagaman.

Apalagi, potensi pesantren memang luar biasa dalam dunia politik. Terakhir data dari Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, pada tahun 2016 terdapat 28,194 pesantren yang tersebar di nusantara baik di wilayah kota maupun pedesaan dengan 4,290,626 santri. Belum lagi dengan jumlah para pendidik santrinya. Mungkin 2018 ini, jumlah pesantren tersebut bisa jadi terus mengalami pertambahan.

Hal ini dapat diartikan potensi pesantren yang besar harus bisa benar-benar membawa perubahan. Tokoh sentral pesantren tidak tidak harus menuruti kemaun politikus semata, namun bagaimana terjadi diplomasi dan intervensi hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilai yang dikembangkan di pesantren. Sehingga keberadaan kiai sebagai tokoh kharismatik dengan pesantrennya tidak selamanya dalam lingkaran yang inverior dan terhegemoni keinginan penguasa. Semoga.