Memahami demokrasi memang tidak sesederhana memilah definisinya yang berasal dari kata Yunani, yakni demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan); atau memahami demokrasi dengan merujuk perkataan mantan presiden Amerika, Abraham Lincoln, yang mengatakan demokrasi itu: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Definisi di atas terdengar sederhana. Namun, sejarah dalam menerapkan demokrasi di Indonesia sangatlah kompleks dan memiliki sejumlah pertanyaan, seperti bagaimana menilai sistem politik suatu negara itu telah demokratis atau tidak. Belum lagi ketika berbicara berapa jumlah korban yang harus gugur, kehilangan nyawa, untuk menegakkan sistem demokrasi.

Sebagai peletak negara modern, presiden pertama Indonesia pun juga mengatakan bahwa pemerintahannya demokratis. Namun, yang terjadi pula adanya rasa otoritarian dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai contoh, Soekarno pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin di tahun 1956 dengan segala keputusan dan kebijakan berada di tangan seorang pemimpin, yakni presiden.

Berbeda dengan era Soekarno. Presiden Soeharto juga menganggap pemerintahnya sesuai dengan rute Pancasila dan demokrasi. Dari anggapan tersebut sehingga pemerintahan Soeharto dianggap sebagai pemerintahan yang telah demokratis sesuai dengan Pancasila. Stereotip ini masih bisa kita dengarkan hingga sampai saat ini, yang kebanyakan mengenyampingkan pemerintahan presiden Soeharto yang secara praktiknya totaliter dan otoriter.

Dari praktik pemerintahan seperti itu, orde baru yang berkuasa selama 32 tahun pun akhirnya tumbang. Sehingga gerakan reformasi hadir menjadi angin segar bagi berdirinya demokrasi di Indonesia.

Namun, kenyataannya tidak sejalan dengan cita-cita reformasi. Demokrasi masih menjadi suatu hal yang sulit untuk diterapkan. Sehingga kesuksesan reformasi hanya sebatas membuka kerang kebebasan berpendapat yang selama orde baru tertutup dan tidak mendapat ruangnya.

Di era globalisasi, memang menjamin bahwa demokrasi bisa dijalankan. Hal ini pula yang dikatakan oleh Francis Fukuyama dalam The End of History-nya, di mana ia memperlihatkan kekalahan ideologi dunia dengan kemenangan kapitalisme atas komunisme, runtuhnya pemerintahan kerajaan, dan sampai kepada lahirnya sistem demokrasi dari kemenangan kapitalisme. Tidak heran, semua negara telah mengupayakan agar negaranya dapat berjalan demokratis.

Dalam sistem demokrasi tidak langsung seperti diterapkan di Indonesia, partai politik merupakan elemen penting. Partai politik memiliki peran strategis sekaligus vital, yakni menjadi pihak yang diberikan kepercayaan politik oleh rakyat melalui mekanisme keterwakilan di parlemen.

Dalam alur yang linier, partai politik tepat berada di tengah antara warga negara sebagai konstituen dengan negara sebagai pelaksana tertinggi pemerintahan. Di sisi lain, partai politik juga mengemban setidaknya dua tugas, yakni melakukan kaderisasi dan pendidikan politik.

Mekanisme keterwakilan ini menuntut adanya individu-individu yang duduk di kursi parlemen. Dan partai politik menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menjaring wakil-wakil tersebut. Tugas ini pula yang kemudian mensyaratkan partai politik melakukan kaderisasi politik, yakni mampu menjaring individu-individu terbaik yang representatif, berkualitas, serta memiliki kapabalitas yang mempuni untuk duduk di kursi parlemen.

Sedangkan dalam cakupan yang lebih luas, partai politik juga dibebani tanggung jawab moral untuk melakukan pendidikan politik serta transformasi pengetahuan pada masyarakat. Di mana masyarakat sebagai subyek demokrasi, masyarakat dituntut memiliki pengetahuan politik. Tanpa pengetahuan politik, demokrasi hanya akan berjalan secara prosedural, teoritis, dan hanya sebagai gagasan yang tidak sampai pada praksisnya.

Namun, berkaca pada fakta hari ini, praktik politik yang ideal tidak terlaksana dengan semestinya. Yang jelas terlihat adalah partai politik malah tidak mempraktikkan mekanisme demokratis dan acap kali malah terjebak dalam budaya praktik politik oligarki. 

Dalam konteks politik nasional dan yang terjadi di daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada beserta pileg contohnya, hal itu tampak jelas dalam mekanisme penjaringan calon anggota legislatif maupun kepala daerah oleh sejumlah partai. Nampak jelas bahwa seleksi calon legislatif dan kepala daerah justru dilakukan dengan cara-cara yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. 

Sistem penjaringan yang cenderung tertutup, tidak transparan, dan tidak memungkinkan dipantau oleh publik. Belum lagi soal fenomena mahar politik yang selalu mengiringi proses penjaringan calon pemimpin daerah, sehingga hal ini dinilai berkorelasi dengan tumbuh suburnya praktik korupsi, money politic, dan lain sebagainya.

Politik oligarki ini merupakan patologi yang telah akut, nyaris semua partai politik dikuasai oleh para elite yang memiliki modal kapital dan sosial yang kuat. ~ Pierre Bourdie

Berdasarkan perkataan Pierre Bourdie tersebut dengan melihat konteks realitas yang terjadi di Indonesia sendiri, nampaknya hal itu terjadi demikian. Nyaris semua partai politik di Indonesia dikuasai oleh para elite yang sudah tentu memiliki modal kapital yang kuat. Sehingga, di tangan para elite inilah ditentukan suatu keputusan partai politik untuk mengusung para bakal calon pileg dan kepala daerahnya.

Menjadi tidak mengherankan manakala dalam konteks usung-mengusung calon kepala daerah partai politik cenderung mengistimewakan figur-figur yang dinilai memiliki modal kapital. Bahkan, acap kali figur yang diusung bukan merupakan kader partai, dan terbilang tidak memiliki basis pendukung yang berafiliasi dengan parpol tertentu.

Keputusan partai untuk mengusung calon kepala daerah dari jalur non kader ini menimbulkan polemik di kalangan internal partai. Kader partai yang telah berjuang dari bawah dan potensial tentu merasa telah disabotase proses politiknya oleh figur demikian.

Melihat hal ini, sehingga asumsi yang berkembang di tengah masyarakat, yakni partai politik telah gagal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Macetnya kaderisasi di partai politik sungguh merupakan persoalan besar dalam praktik-praktik politik kita hari ini. Serta pula menjadi ancaman nyata bagi demokrasi.

Lalu, bagaimana mengembalikan esensi partai politik sebagai pilar demokrasi ?

Pertanyaan di atas bukan pula hal yang baru selama ini. Pertanyaan ini selalu menjadi pertanyaan khas ketika membicarakan tentang praktik-praktik politik. Benar, pertanyaan ini acap kali muncul dikarenakan masih adanya harapan bagi seluruh kalangan serta masyakat agar menjadikan partai politik sebaik-baiknya pilar demorkasi.

Dalam mengupayakan hal tersebut, tentu dengan sadar harus melibatkan kesediaan partai politik untuk melakukan reformasi internal serta partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan yang berbasis civil society. Partai politik harus mampu melakukan beberapa pembenahan. Salah satunya yang dianggap paling penting ialah membenahi sistem pendanaan; pendapatan dan pengeluaran partai politik.

Biaya politik yang mahal memaksa partai politik menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan pendanaan, yang justru hal ini dimanfaatkan para pengusaha, konglomerat, dan pelaku dunia korporatis yang tentu notabenenya kurang memiliki pengetahuan terhadap politik, kemasyarakatan, dan kebangsaan untuk masuk dan menancapkan sistem oligarki tersebut.

Selain pendanaan, partai politik juga harus berani dan percaya diri dalam mendorong kader-kadernya maju dalam konstelasi politik. Partai politik harus mampu dan berani bekerja keras dalam memenangkan kadernya sendiri. Sehingga polemik dan konflik dalam internal partai politik dapat diantisipasi. Selain itu pula, tentu acuannya adalah disiplinnya proses kaderisasi dan rekrutmen kader serta anggota partai.

Partai yang memiliki pola kaderisasi yang baik, sistematis, mengakar serta memiliki ideologi yang jelas, tentu akan menghasilkan kader-kader yang berkualitas, baik dalam menjawab tantangan zaman serta dapat mewujudkan aspirasi masyarakat.

Sehingga, tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai konstituennya semata sebagai obyek politik lima tahunan, yang hanya akan menambahkan sikap antipati politik masyarakat, akibat ketidakpercayaan kepada politisi.