Pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Seokarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengisahkan cerita sendiri. Dalam kurun waktu satu dekade ini, kedua tokoh ini selalu berseberangan walau pernah bersatu dalam satu koalisi.  

Pertemuan antara kedua tokoh tersebut sudah direncanakan sejak lama, namun baru terwujud dikarenakan kedua pimpinan partai punya kesibukan; Prabowo ikut berkompetisi dalam pilpres 2019, sedangkan Megawati punya kesibukan lain.

Rabu, 24 Juli 2019, Prabowo berkunjung di kediaman putri Sang Proklamator. Ia disambut hangat oleh para kolega PDIP. Keduanya melakukan konferensi pers serta santap siang bersama. 

Ya, hidangan nasi goreng buatan Megawati. Politik nasi goreng ala megawati menyatukan kedua sahabat lama. Megawati-Prabowo pernah satu paket dalam Pilpres 2009 lalu, namun dikalahkan oleh petahana Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika ditelisik secara historis, tahun 2012, kedua pimpinan partai ini pernah sama-sama mengusung Jokowi-Ahok untuk menduduki kursi DKI. Tercatat bahwa, di Pilres 2014, kedua sahabat lama ini berbeda kongsi, yakni PDIP mengusung Jokowi yang telah “dibesarkan” dan Prabowo maju sebagai lawan untuk merebut kursi RI. 

Pilpres 2014 dan 2019 dimenangkan oleh Jokowi yang pernah diusung Gerindra menuju DKI. Ya, seperti itu dinamika politik, tidak statis tetapi dinamis; kawan jadi lawan dan sebaliknya lawan politik akan jadi kawan ataupun “anak” melawan “bapak” untuk merebut kekuasaan. 

Pertemuan Megawati-Prabowo telah menuai banyak pro-kontra di media sosial. Seharusnya Prabowo tetap bertahan dengan idealismenya. Adapun yang menduga bahwa simbol rekonsiliasi adanya kecenderungan untuk memfasilitasi kepentingan partai Gerindra mendapatkan kursi menteri.

Dalam pandangan penulis, selain kepentingan politik Partai Gerindra, pertemuan tersebut mempunyai makna tersendiri untuk kepentingan bangsa. Pertama, dua sahabat ini bernostalgia bersama, pengalaman politik pernah menjadi satu paket untuk merebut kursi RI 01. Kisah kedua pimpinan partai ini telah dibangun sejak lama. Namun karena perbedaan pandangan politik, ada jarak antara keduanya.

Kedua, kedewasaan sikap politik. Perbedaan pandangan politik pada Pilres 2014 dan 2019 akhirnya dipersatukan di atas meja perjamuan. Pertemuan ini memberi pesan kepada publik bahwa meskipun berbeda pandangan politik, persaudaraan sebagai anak bangsa harus tetap dijaga.

Ketiga, sebagai simbol rekonsiliasi antara kedua pimpinan partai. Pertemuan tersebut untuk merespons dinamika politik pasca pilpres yang masih ‘memanas’. Pertemuan kedua figur ini untuk memastikan bahwa pesta demokrasi kemarin untuk memilih pemimpin bukan untuk memecah-belah bangsa. 

Rekonsiliasi atau “Rekonsiliasi?”

Pertemuan antara Megawati dan Prabowo, selain menimbulkan pro-kontra, menyisakan pertanyaan di benak publik; apakah murni niat baik dari kedua tokoh memulihkan hubungan antara kedua tokoh dan meredakan tensi politik pasca-pilres atau hanya kamuflase kedua tokoh untuk kepentingan bagi-bagi kursi?

Secara denotatif, rekonsiliasi dipahami sebagai upaya untuk memulihkan kembali suatu hubungan pada keadaan semula. “Rekonsiliasi” ala Prabowo-Megawati mengarah pada kepentingan politik Partai Gerindra. 

Di balik pertemuan kedua pimpinan partai politik tersebut, ada kepentingan politik yang dibawakan pimpinan Gerindra. Pernyataan politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kemungkinan untuk bergabung dalam pemerintahan, ada proses tukar-menukar konsep. Salah satu konsep yang ditawarkan oleh pihak Gerindra adalah kemandirian pangan dan ketahanan energi.

Terlihat dalam pernyataan Megawati bahwa keinginan dari Prabowo akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Akankah keinginan penawaran konsep dan berkesempatan menempati posisi menteri?

Andre Rosiade, pasca pertemuan Megawati-Prabowo, tampil di program Mata Najwa menyatakan bahwa pihak Gerindra akan menawarkan konsep untuk membangun Indonesia. Susunan kabinet merupakan hak proregatif Presiden. Jika diminta oleh Jokowi, maka tidak menutup kemungkian Gerindra untuk bergabung dalam pemerintahan.

Penulis melihat bahwa dari rangkaian dinamika politik yang berlangsung; pertemuan Jokowi-Prabowo yang berlangsung di MRT Senayan, pertemuan Megawati-Prabowo di Teuku Umar, serta berbagai pernyataan politik dari para politisi mengarah pada kepentingan Partai Gerindra untuk bergabung dalam pemerintahan. 

Partai Gerindra Tampil sebagai Oposisi?

Untuk diketahui bahwa Partai Gerindra sejak didirikan tahun 2008 dan ikut berkontestasi dalam Pilpres 2009, koalisi Megawati-Prabowo (Mega-Pro), Jusuf Kalla-Wiranto dikalahkan oleh sang Petahana Susilo Bambang Yudhoyono yang menggandeng mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono. Kekalahan Koalisi Mega-Pro di tahun 2009 dengan tegap PDIP-Gerindra tampil sebagai oposisi.

Pilpres 2014, niat Prabowo untuk menduduki istana negara dipatahkan oleh mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo. Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera mengambil sikap untuk menjadi oposisi dalam mengawal pemerintahan terpilih. 

Pesta demokrasi Indonesia telah dilaksanakan, Pemilihan presiden 17 April 2019 ditetapkan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemimpin Indonesia 2019-2024. Akankah pimpinan Gerindra mengambil sikap untuk menjadi oposisi lagi?

Sebagai konsekuensi politik, seharusnya Partai Gerindra bertekad untuk tampil sebagai oposisi untuk mengaktifkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah terpilih melalui parlemen. 

Sistem politik Indonesia, dalam penerapannya, sesuai konsep pembagian kekuasaan yang digagas oleh Montesque antara lain; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan menghindarkan kekuasaan mutlak yang cenderung salah digunakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Action, Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.

Partai Gerindra sebaiknya memilih menempati posisi oposisi supaya terciptanya checks and balances, mengawasi kerja pemerintah, memberi masukan, kritikan atas kinerja pemerintah. 

Parlemen sebagai representasi dari rakyat Indonesia, “penyambung lidah rakyat” untuk mengawal kerja pemerintahan demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Untuk menjawab ini, Jokowi perlu dikawal oleh oposisi dalam menjalankan pemerintahan dan pengawalan sebagai tindakan untuk merawat demokrasi.

Dalam mengawasi pemerintah terpilih, partai oposisi, rakyat, dan semua elemen masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam mengawal kinerja pemerintahan untuk Indonesia yang lebih berkeadilan dan menjawab prinsip dasar konstitusi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.