Penyitaan buku-buku yang dianggap menyebarluaskan paham kiri di Pare pada beberapa waktu lalu menyita keprihatinan kita. Dengan serba-generalisasi, buku-buku yang memberi informasi sejarah dari sisi liyan itu direnggut dari toko buku. 

Dari situ kita beroleh kenyataan bahwa akses baca masyarakat rupanya belum sepenuhnya aman dari banalitas perilaku politik apatatus negara.

Lepas dari Orde Baru yang banyak melarang, literasi kita ternyata masih belum mendapat garansi lebih dari para pemangku kebijakan. Kebebasan mendapat bahan bacaan tanpa tendensi romantik belum juga terselamatkan sampai saat ini. 

Realitas pun mengatakan bahwa membaca dan berpengetahuan adalah hak semua individu. Memperoleh pengetahuan jelas hak yang terlampau fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator kebebasan seseorang bahkan bisa ditilik dari akses baca yang didapatkannya.

Sekarang, jika indikator minat baca masyarakat berada di posisi bawah, itu bukan representasi dari minat baca masyarakat yang rendah, melainkan gambaran dari masyarakat yang kurang mendapat kesempatan untuk membaca lebih luas. 

Akan tetapi, kita tidak bisa menyalahkan privilease membaca yang terbatas. Justru kritik harus ditujukan kepada siapa yang membatasi.

Kejadian seperti G30S di masa lalu, yang melibatkan banyak pihak, biasanya menjadi acuan bertindak sebagian pemangku kebijakan, selain alasan politis tentunya. 

Namun waktu berpacu dan zaman terus melesat. Sekarang, buku elektronik banyak beredar. Penyitaan buku fisik beberapa waktu yang lalu menunjukkan betapa konvensional dan kunonya aksi penyitaan tersebut.

Saat isu terus bergulir, dan kecaman atas aksi itu terus mengalir di ruang publik, Jaksa Agung malah ikut menambah sensasi. Jaksa Agung mengatakan bahwa dirinya satu suara atas penyitaan-penyitaan buku berhaluan kiri. 

Dan lagi-lagi publik ditampilkan sebagaimana biasa ciri-ciri totalitarianisme itu mencuat, larang-melarang timbul atas dalih (status quo) masa lalu.

Dengan menggunakan gagasan Hannah Arendt, saya menyebut perilaku seperti penyitaan di atas dengan istilah ketidakberpikiran. Istilah ketidakberpikiran ini disimpulkan Arendt setelah menghadiri persidangan Eichman, seorang bekas personil Nazi yang disidang di Jerussalem. 

Di persidangan Eichmann, Arendt melihat terdakwa merasa tidak bersalah meski ikut membantai umat Yahudi. Eichmann merasa tidak melanggar hukum negara dan direstui oleh kepala negara.

Kasus itu membuka mata Arendt. Ia pun berkesimpulan bahwa dalam politik, yang terpenting itu berpikir. Berpikir adalah substansi awal dalam perilaku politik. 

Dalam kasus Eichmann, ia melakukan tindakan politis dengan sikap patritois tanpa berpikir kritis. Itu terjadi lantaran totalitarianisme tersebut hinggap dan menyusup dalam perilaku politisnya.

Kasus Eichman dituliskannya dalam buku Eichman in Jerussalem, Reportase Banalitas Kejahatan. Dalam buku itu, selain menuliskan observasinya atas persidangan Eichmann, Arendt juga menyatakan secara eksplisit jikalau substansi lain dari politik adalah rasio. 

Seburuk-buruk apa pun tragedi politik tidaklah melulu disebabkan amarah dan dendam, terkadang itu berlaku karena pikiran yang tengah terhegemoni.

Kasus penyitaan buku beserta dalih-dalihnya adalah gambaran produk dari cara-cara hegemoni tersebut. Mau tidak mau, aparat memang terbelenggu pada cara-cara itu, karena sistem itu kadung melekat di kalangan mereka. 

Kendati demikian, apabila cara-cara seperti itu juga ikut diamini oleh anasir sipil, tidak bisa tidak, perlu ada sebuah upaya membebaskan akses baca dari pola pikir totalitarianisme semacam itu.

Di sisi lain, Hannah Arendt juga pernah menggagas ide ihwal ruang publik. Gambaran Arendt mengenai ruang publik adalah tempat di mana masyarakat menciptakan diskursus tanpa sekat-sekat sosial tertentu. 

Dalam ruang publik, kebebasan merupakan kunci. Kebebasan berarti masyarakat bisa melepaskan diri dari kuncian hegemoni pikiran maupun tindakan.

Konteksnya di Indonesia, ruang publik sering kali mendapat intervensi dari pihak-pihak luar. Contohnya di Bandung beberapa waktu yang lalu, gelaran taman baca dibubarkan aparat lantaran buku yang digelar dituduh memuat paham-paham kiri. Lebih parah lagi, pembubaran itu disertai dengan aksi kekerasan.

Sekitar dua tahun yang lalu, kampus saya pun juga kena getah dari pola pikir seperti ini. Forum diskusi yang digelar beberapa kawan harus dibubarkan sepihak gara-gara mereka membahas kasus G30S. 

Yang menggelitik, sebagai antisipisi dari sikap-sikap permisif, buku-buku yang jadi penunjang materi diskusi sampai diselipkan di antara buku-buku arus utama dan buku pegangan kuliah.

Dengan iklim literasi penuh teror dari banalitas pikiran, jalan keluarnya adalah kembali ke ruang publik dan memenuhinya hingga sesak dan dan bergelegak. Kehadiran lapak baca yang jamak di ruang publik akan memberi banyak opsi lagi stimulus bagi minat baca masyarakat.

Pun, kalau perlu, ada gerakan membaca yang digelar massal dan terselenggara berkala. Diaspora taman baca juga diperlukan supaya akses baca tersebar merata. Ini memberi peluang kepada masyarakat untuk menikmati buku-buku yang termarjinalkan akibat perilaku kontroversial aparat negara. 

Namun itu semua bisa dilakukan dengan tambahan nyali yang berlebih. Dibutuhkan banyak nyali dalam memperjuangkan akses literasi tanpa intervensi.

Selain nyali, partisipasi yang plural dalam ruang publik memberi daya lebih pada usaha mencapai kebebasan. 

Seirama dengan merebaknya model gerakan sosial baru yang mengandalkan solidaritas sebagai satu faktor efektivitas gerakan, satu kelompok penyedia akses baca perlu bersikap plural dengan membuka diri tehadap potensi solidaritas dari kelompok lainnya. Sehingga ruang dialog yang terbuka luas dapat membuka resolusi-resolusi baru dari sentimentalitas yang selama ini terjalin.

Di alam konservatisme yang serba-merazia, dialog bisa menjadi kemewahan tersendiri. Membuka ruang-ruang dialog dengan pihak yang sering bermasalah dengan buku juga perlu. Ini memungkinkan berlangsungnya dialektika. 

Pasal lainnya, dialog dilandasi semangat nan plural akan membuka lapis demi lapis kekolotan. Cuma, tanpa ketelatenan serta kesabaran yang berlipat-lipat, ide itu bisa urung terlaksana.

Pengebirian kebebasan berwacana yang perlahan-lahan dan periodik seperti ini justru sebenarnya mata rantai yang mengundang kritik sementara belaka. Sayangnya, sekeras apa pun kritik berikut kecaman, tidak akan berarti bila tindakan dan perilaku politik selesai begitu saja.

Membaca dan berwacana tak seharusnya mengorbankan biaya sosial. Sekalipun biaya sosial harus dikucurkan, semestinya upaya politik membaca yang dikeluarkan dengan konsistensi maksimal adalah jawabannya, dan bukan hanya dengan kata-kata saja.