3 tahun lalu · 1306 view · 5 min baca menit baca · Politik arendt1.jpg
Sumber: http://ragil.org/

Politik, Manusia dan Ruangnya

Masing-masing relatif memiliki dasar filosofis dalam pemaknaan dan praktiknya. Pada politik, sudah banyak para filsuf dan pemikir politik merumuskan dalam beragam macam pengertiannya. Beragam macam pemaknaan yang dilekatkan pada dirinya, menjadikan politik semakin dinamis dalam praktik dan tujuannya.

Beberapa filsuf dan pemikir politik, seperti Max Weber misalnya, merumuskan politik sebagai metode untuk menguasai dan mengontrol orang lain. Politik menjadi semacam keterampilan koersif yang tujuannya untuk merealisasikan apa yang menjadi kemauan sang penguasa atau pengontrol.

Pada konsep negara, Thomas Hobbes mendasari konsep tersebut sebagai Sang Leviathan. Ia beranggapan bahwa setiap manusia adalah serigala bagi sesamanya (homo homini lupus). Dalam konteks ini, politik digunakan pada sebuah negara untuk mengendalikan kecenderungan tiap-tiap manusia.

Kewenangan melakukan kekerasan dan pemaksaan, menjadi semacam kewajaran bagi negara terhadap warganya. Alasan ini guna mencegah apa yang Hobbes sebut sebagai “perang semua melawan semua” (bellum omnium contra omnes).

Di aras yang sama, Jean-Jancques merumuskan politik (kekuasaan) sebagai identifikasi total antara rakyat dan negara. Dalam tradisi Jawa, ini dikenal sebagai konsep manunggaling kawula gusti, peleburan total antara rakyat dan raja. Meski demikian, kehendak rakyat lebih terbatas di mana negara punya wewenang yang tidak terbatas. Akibatnya, negara menjadi kekuatan yang maha besar (Sang Leviathan) terhadap rakyat atau warganya.

Di aras yang lain, Carl Schmitt mengidentikkan politik dengan konflik, pertikaian dan krisis. Lebih tegasnya, politik dipandang sebagai distingsi kawan dan lawan. Lahirnya kondisi harmonis, absennya konflik dan pertikaian adalah situasi yang tanpa politik.

Politik Otentik. Dalam konteks peta pemikiran politik sebagaimana dihadirkan para filsuf dan pemikir politik di atas, Hannah Arent, seorang filsuf dan pemikir politik besar abad 20, menghadirkan konsepsi politiknya. Terlepas dari problematika dalam pemikirannya, konsepsi politik Hannah Arent dianggap sebagai konsepsi yang sangat relevan: politik otentik.

Dengan mendasarkan pemikirannya dari Aristoteles, Arendt mengindikasikan bahwa politik harus mendasari tindakan tiap individu untuk meraih apa yang Aristoteles sebut sebagai “kebahagiaan bersama”. Politik adalah seni meraih kekuasaan—kekuasaan dalam pandangan Arendt harus dibedakan dari violence (kekerasan), strength (kekuatan) dan force (paksaan). Pada ranah inilah Arendt hadir dengan konsepsi politik otentiknya.

Bagi Arendt, politik harus dipahami di luar kategori penguasaan, pemaksaan dan kekerasan. Bertolak belakang dari tindakan koersif tersebut, Arendt justru menyebutnya sebagai antitesis dari politik yang otentik. Visi politiknya adalah deliberatif, yakni membebaskan individu dan masyarakat dari segala bentuk belenggu penguasaan dalam berbagai aspek, seperti politik itu sendiri, ekonomi, religiusitas maupun kultural.

Ya, politik harus mendorong warga untuk mengekspresikan dirinya secara aktif, kreatif tanpa tekanan. Politik harus mendorong warga untuk keluar dari domain individualitasnya, keluarga maupun kelompoknya. Politik harus mendorong mereka untuk kemudian berpartisipasi dalam perdebatan tentang persoalan di luar dirinya, berdialog dengan orang lain, berempati pada situasi orang lain.

Hematnya, politik secara ensensial adalah apa yang dikerjakan bersama-sama secara argumentatif-diskursif sekaligus partisipatoris dalam ruang kebersamaan.

Manusia Tindakan. Politik deliberatif yang bagi Arendt adalah otentik di atas, meniscayakan adanya subjek yang bebas. Dalam berpartisipasi, pertama-tama ia harus terbebas dari kebutuhan hidup yang diatur menurut mekanisme biologisnya (kemiskinan dan kelaparan).

Ia harus bebas dari beragam bentuk koersif, tidak memerintah atau diperintah. Berani mengambil risiko serta berani menantang tradisi adalah sikap yang harus dimiliki subjek bebas ini. Terakhir, subjek bebas harus menjunjung tinggi pluralitas. Hanya dalam kondisi seperti inilah ia akan menjadi subjek yang benar-benar bebas, menjadi manusia politik.

Bicara tentang manusia politik, Arendt menyoalnya berdasar realitas siapakah dia. Menganggap bahwa kualitas atau capaian sebagai esensi manusia adalah keliru. Hanya orang rendahan yang akan mengejar kebanggaan dari apa yang mereka kerjakan, bahkan apa yang ingin mereka kerjakan, bukan dari tindakan di ruang bersama bahwa manusia hebat dinilai berdasar kediriannya.

Ya, jika manusia terus dinilai bukan berdasarkan dari kediriannya melainkan apa yang mereka produksi, maka manusia hanya akan menjadi budak dan tawanan dari kapasitas mereka sendiri, yang bahkan lebih memalukan daripada menjadi pelayan orang lain.

Lebih jauh, Arendt berusaha memetakan tentang apa yang menjadi keutamaan manusia politik. Mula-mula ia memunculkan tiga keutamaan dari manusia yang lazim berlaku sampai hari ini. Tiga keutamaan tersebut adalah kerja, karya dan tindakan, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai manusia pekerja, manusia pencipta dan manusia tindakan.

Di antara tiga keutamaan tersebut, Arendt menegaskan bahwa manusia tindakanlah yang mengindikasikan keberadaan manusia politik sebagai subjek yang bebas. Dua yang lainnya, yakni manusia pekerja dan pecipta, dipandang Arendt bukan sebagai keutamaan seorang manusia politik. Lebih tegasnya, bukan sebagai manusia. Keduanya masih dianggap Arendt sebagai binatang yang mementingkan diri pribadinya semata.

Dalam bekerja, aktivitas manusia sebatas tertuju pada pemenuhan kebutuhan hidup. Kerja adalah aktivitas manusia untuk bertahan hidup. Hematnya, bekerja adalah perbudakan demi kebutuhan hidup. Adapun dalam berkarya (mencipta), manusia tetap berada pada ranah privat.

Meski sudah mampu membebaskan diri dari ketergantungan kerja dan mampu menciptakan objek yang bermakna, tetapi mereka belum mampu mencipta ruang komunikasi dengan orang lain dan masih mendorong manusia untuk berpikir instrumentalistik.

Lain halnya pada manusia tindakan. Dalam bertindak,  manusia menjadikan tindakan sebagai momentum untuk berinteraksi dengan sesama. Dalam tindakan, manusia mampu membebaskan diri dari penjara kerja dan karya, dari hubungan despotik dalam keluarga, untuk kemudian menjadi manusia bebas. Tindakan mereka bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama melalui sarana percakapan dan argumentasi, tanpa pemaksaan atau pengendalian.

Ruang Publik. Selain manusia tindakan, politik otentik juga membutuhkan ruang sebagai medium realisasinya. Medium tersebut harus mampu menjaga roh politik sebagai medium “kebersamaan dalam keberagaman”. Medium itu adalah ruang publik.

Dalam membahas ruang publik, Arendt mula-mula membedakannya secara tajam dari ruang privat. Konsep ini merujuk pada antinomi polis dan oikos dalam kosmologi Yunani Kuno.

Ruang privat (oikos) adalah domain keluarga. Pikiran dan tindakan manusia berdasar pada partikularitas kepentingan pribadi. Di ruang ini, ikatan tuan-budak sangat erat. Kegiatan ekonomi misalnya, atau hubungan-hubungannya sangat eksploitatif atau subordinatif.

Berbeda dari ruang publik (polis), ruang ini merupakan medium penampakan diri dan interaksi antarwarga. Tiap tindakan dan ucapan tertuju hanya untuk kepentingan hidup bersama. Kebebasan dan kesetaraan dalam mengaktualisakan diri (freedom to) sangat diniscayakan di mana dalam oikos (ruang privat), tindakan tersebut sama sekali tidak dimungkinkan.

Kondisi Politis. Jadi, setelah membincang apa itu politik, siapa pelakunya, bagaimana dan di mana politik dapat terealisasi, pada ranah inilah kita mampu menentukan kondisi politis. Kondisi ini tentu sangat diniscayakan keberadaannya mengingat kondisi bumi manusia hampir raib akibat adanya konflik politik itu sendiri.

Kondisi politis adalah kondisi di mana politik dimaknai sebagai kebebasan. Bebas dari belenggu naturalistik, bebas dari hubungan hirarkis, dominatif, dan despotik. Hematnya, kondisi politis adalah kondisi di mana manusia bekerja bersama dalam pluralitasnya secara diskursif, argumentatif dan partisipatoris.

Kondisi politis juga adalah kondisi di mana manusia bebas untuk tampil secara otentik. Dalam berpikir, bertindak dan menilai, manusia harus otonom, aktif, kreatif, tanpa tekanan. Kondisi politis mengindikasikan kebebasan manusia di luar batas-batas tradisi, agama, birokrasi dan kebenaran ilmiah.

Terakhir, kondisi politis adalah kondisi di mana ruang kebersamaan dalam keberagaman (ruang publik atau polis) mampu tercipta. Ruang yang tak lagi menyekat individu-individu berdasar tatanan yang ditata menurut kategori pengaturan privat: pemaksaan, pengendalian, konformisme.

Selama hubungan manusia diperlakukan layaknya hubungan antaranggota keluarga, maka di sana ruang publik tidak akan pernah terwujud. Kebebasan manusia hanyalah semu!


* Ulasan diskusi Lembaga Studi Filsafat (LSFil) bertema “Filsafat Politik Kontemporer: Konsep Manusia Politik Hannah Arendt. Terselenggara pada Rabu, 13 Januari 2016 di Asrama Putri Bangka Belitung Yogyakarta.

Artikel Terkait