Hampir sejam lelaki itu hanya berbaring di depan TV. Setelannya masih lengkap saat merapatkan tubuhnya di atas kasur kecil di ruang tengah rumah. Kemeja lengan pendek, celana kain hitam, dan kaus kaki hitam yang tak dilepas.

Sesekali ia menekan tombol remote, menggonta-ganti suguhan tayangan. Sesekali ia melirik arloji di tangannya, sebelum berpaling ke tayangan berita-berita nasional di beberapa stasiun siaran.

Usai Maghrib saat tiba di rumah ini, ia sempat memberitahu agar diingatkan tentang agenda rapat yang harus dihadirinya di salah satu sekretariat cabang partai politik (parpol).

Malam itu menjelang pukul 21:00 Wita. Beberapa rekannya yang juga saya kenali akrab, telah tiba dari daerah yang berjauh-jauhan. Masing-masing mengenakan kemeja berwarna sama, dengan logo besar salah satu partai politik di bagian dada sebelah kiri.

Berdasarkan agenda, katanya rapat yang hendak mereka hadiri malam itu, akan membicarakan penggantian beberapa susunan pengurus cabang parpol dan agenda keberangkatan menghadiri pemilihan ketua partai mereka di tingkat provinsi.

Saat mereka bersama meninggalkan rumah menuju lokasi kegiatan yang berjarak tak jauh dari sekretariat lembaga swadaya yang kami tempati, saya memandang mereka dengan rasa takjub yang memukau.

Sejumlah pemuda, sebagian di antaranya saya kenali sebagai pribadi dengan idealisme lumayan jadi, tengah meniti tangga karir mereka dalam dunia politik praktis, memasuki ruang yang justru pernah disebut Soe Hok Gie sebagai lumpur yang kotor.

Tentu saja peran pemuda dalam kancah dunia politik tak dapat disangsikan. Tak hanya beberapa kawan yang saya lihat malam itu, sejak masa yang jauh kaum muda telah menunjukkan langkah-langkah politis yang amat strategis saat pembentukan republik.

Peran itu tak berhenti ketika negara telah mendapatkan pengakuan oleh dunia inyernasional, dan kanal-kanal demokrasi mulai lahir dari sistem kenegaraan kita.

Meskipun perayaan kebebasan berpendapat, pernah dan seringkali disibukkan dengan pembreidelan dan pelbagai pembatasan justru oleh lembaga pembentuknya, namun posisi ideal kaum muda senantiasa lahir untuk mendongkrak kebekuan rezim yang seringkali terlena dalam keasyikan berkuasa.

Hanya saja, memang selalu ada dilema dalam penciptaan tatanan demokrasi. Posisi politis kaum muda, dalam tatarannya yang ideal, lebih sering hadir dalam parlemen jalanan ketimbang digagas secara apik dalam sistem demokrasi kita melalui lembaga-lembaga politik.

Partai politik sebagai wadah kader muda dalam menempa diri sebelum terjun melakoni aktifitas politik praktis, seringkali mandul melahirkan kader-kader muda visioner yang dapat berfikir dan bertindak bagi upaya peningkatan kesejahteraan warga-negara secara menyeluruh.

Tak jarang pula semangat altruistik dan standar etik seolah hilang dari kaum muda, justru saat mereka telah bersentuhan dengan aktifitas politik. Hal yang sama pula kerap terjadi dalam tatanan legislatif kita.

Para wakil masyarakat yang dipilih dalam ruh demokrasi, seringkali kedapatan abai menengok pemilih mereka saat telah menduduki kursi parlemen atau justru menelorkan regulasi dan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Kader partai politik dan jenjang jabatan struktural mereka di kursi legislatif, kerap menjadi masalah baru di tengah kemelut penciptaan kesejahteraan warga-negara yang ingin dibawa makin baik dari waktu ke waktu di semua aspek.

Perkara korupsi, kolusi, dan tindakan nepotis (KKN) di tingkat parpol, telah menggejala sebelum kader-kader itu hendak di didik menjadi politisi yang dapat berfikir mendalam tentang perkara-perkara politeia. Adakalanya malah, gejala itu makin mengganas saat mereka telah berada di tingkat yang lebih tinggi.

Padahal, senyatanya demokrasi telah membentuk alur yang apik bagi kelahiran kader muda yang tergembleng dengan baik dalam dunia politik. Keberadaan partai politik diharapkan dapat memberi kontribusi pembekalan kader muda agar benar-benar terasah menjadi negarawan-negarawan ulung di kemudian hari.

Bahkan, amanat itu dapat dilihat secara jelas, terutama dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Kebolehan partai politik tertentu untuk membentuk lembaga sayap partai misalnya, adalah upaya agar setiap parpol dapat leluasa mencari bibit-bibit politisi yang tetap memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kondisi sosial-kemasyarakatan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, partai politik setidaknya memiliki beberapa peran. Pertama, sebagai wadah pendidikan politik bagi tiap anggotanya dan masyarakat secara umum.

Kedua, ikut menggodok semangat persatuan-kesatuan sehingga jalinan kemasyarakatan dapat berjalan harmonis menuju kesejahteraannya.

Ketiga, sebagai wadah aspirasi politik masyarakat dalam perumusan kebijakan negara.

Keempat, menjadi ruang partisipasi politik warga-negara, dan.

Kelima, sebagai sarana rekrutmen politik untuk pengisian jabatan-jabatan politis dalam sistem demokrasi kita.

Fungsi-fungsi ini secara jelas menunjukkan besarnya peranan partai politik dalam membentuk kader yang kompeten dan berdedikasi terhadap tumbuh-kembang negara kesejahteraan.

Sebagai wadah yang berfungsi sebagai saluran aspirasi politik warga-negara, bila ditilik lebih jauh, parpol melalui kader mereka di legislatif setidaknya menjadi satu-satunya wadah yang dapat memengaruhi kebijakan politik secara langsung.

Memang setiap anggota legislatif dan posisi tertinggi eksekutif terpilih, merupakan perwujudan suara masyarakat yang menyerahkan amanat perwakilannya. Namun, bagaimanapun akumulasi suara perwakilan kadangkala tidak memiliki semangat keutuhan kehendak dan mesti dirumuskan secara bertahap.

Kepemilikan kewenangan oleh parpol berdasarkan undang-undang, setidaknya dapat turut menampung, merumuskan dan menyampaikan aspirasi itu, agar dapat dikreasi oleh para wakil dan pelayan masyarakat menjadi sebentuk kebijakan.

Realitasnya menjadi berbeda dan tak seideal gambaran amanat undang-undang, karena dalam geliat sepak terjang partai politik yang bisa dilihat, kebanyakan terlampau disibukkan dengan konstalasi politik internal dan sirkulasi rezim kekuasaan.

Hal ini diperparah dengan amat longgarnya proses penerimaan kader, hanya sejauh kader tertentu dianggap mampu membentuk citra parpol terus meningkat di masyarakat.

Tanpa proses kaderisasi yang memadai, seorang bupati, gubernur, pengusaha, atau kepala negara, dapat mengambil serta beralih dari satu partai ke partai lainnya tanpa mengikuti aturan-aturan dasar kepartaian.

Kondisi ini menjadikan kader parpol kerap merasa dikibuli setiap kali gelaran pemilihan tengah berlangsung. Kader partai yang sejak awal telah berjibaku dengan agenda-agenda partai, sama sekali tak dilirik dan tak diberi ruang untuk ikut berkompetisi dalam kontestasi politik tertentu.

Meski begitu, selain kemungkinan praktek KKN, memang tak bisa dipungkiri, dengan kondisi pengkaderan partai yang kadang ala kadarnya itu, menjadikan politisi-politisi ulung yang memiliki citra cukup baik dengan integritas dan dedikasi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, justru dimiliki oleh individu yang sama sekali tak terlibat dalam mesin politik apapun.

Sebut saja pencalonan Ahok misalnya, meskipun sebelumnya sempat tergabung dalam salah satu parpol, gerakan pengumpulan KTP yang pernah dilakukannya sebagai modal calon independen, membuat kalangan legislatif hanya mampu memperberat pencalonan bagi orang di luar usungan parpol.

Hal ini jelas mengindikasikan mandulnya parpol dalam membentuk kader yang menyamai bahkan yang bisa melampaui sekedar tingkat elektabilitas Gubernur Jakarta itu.

Pilihan parpol pada orang luar juga punya plus-minusnya sendiri. Di satu sisi, hal ini dapat memberi peluang terhadap figur yang tak tergabung dalam mesin politik apapun untuk turut terlibat dalam aktifitas politik.

Namun, di sisi lain, amat potensial pula mematahkan semangat kader untuk bergerak secara bertahap dalam organisasi kepartaian dan ikut merumuskan agenda-agenda baik dan terencana di tubuh parpol.

Hal seperti ini sebenarnya tidak akan menjadi ketakutan bagi parpol, bila kondisi-kondisi idealnya dapat dikreasi, sedemikian rupa dengan proses kaderisasi yang memadai dan aktifitas kader sejak awal, telah didekatkan pada masyarakat pemilih dengan seabrek agenda kepartaian secara terencana.

Bentuk kegiatan yang bersifat sosial-kemasyarakatan, atau ikut menyerap aspirasi masyarakat agar dapat menjadi acuan rumusan kebijakan, selain memosisikan kembali gambaran ideal keberadaan partai politik, sekaligus juga mengenalkan wajah-wajah kader partai kepada calon pemilih mereka, jauh-jauh hari sebelum berlangsungnya kontestasi politik tertentu.

Gejala akhir-akhir ini pula menunjukkan mulai kembalinya semangat kawula muda untuk menyemarakkan roda kepartaian. Melihat beberapa teman yang memakai atribut lengkap partai di malam itu, membuat saya berfikir mulai terbangunnya kembali ekspektasi kaum muda untuk turut menempa diri dalam arena politik praktis.

Tentu saja ini juga bisa melahirkan dua kemungkinan. Pertama, meskipun mereka memiliki segudang idealisme yang menyalak, bisa jadi situasi internal parpol dapat dengan mudah membawa kader-kader mudanya mengikuti ritme politik yang mengabaikan begitu saja standar moral bahkan amanat undang-undang.

Atau, kedua, potensi kreasi yang besar, terbalut idealisme perjuangan terhadap kalangan akar rumput, justru bisa menjadi daya lecut yang jauh lebih kuat ketimbang kebiasaan kader elit parpol senior yang terjebak dalam proses pencitraan terus-menerus dan sekedar politik bagi proyek untuk meraih dukungan.

Selain itu, sedikit berbeda dari iklim politik di pusat yang kebanyakan dikuasai oleh konglomerat dan para pemilik modal, kader mereka di tingkat cabang cenderung lebih terkendala dengan keberadaan politik dinasti dan rumpun keluarga besar.

Tak ayal, meskipun seorang putra penguasa mengikuti secara umum proses kaderisasi, tetapi jenjang karir kader mereka bisa di permak dan di "karbit" sedemikian rupa hingga dengan cepat melejit karena kedekatan dengan pimpinan tertinggi, meninggalkan kader-kader muda lainnya yang lebih berkualitas tetapi tak memiliki status sosial tertentu.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tiap kader yang tengah merintis jenjang karirnya dalam dunia politik. Kader parpol dituntut mencari model lain untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat, di tengah dilema-dilema mereka yang lain, seperti keterbatasan finansial dan masih minimnya jam terbang.

Ikut-serta dalam konflik internal parpol, atau mencari celah agar dapat masuk ke lingkaran kekuasaan, belum tentu dapat dilakukan oleh semua orang. Metode pembasisan dengan cara berbeda jelas dibutuhkan.

Salah satunya, dengan bergerak laiknya para penggiat lembaga swadaya, yang meramu apik agenda-agenda pendampingan masyarakat dan program-program terencana, semisal pembelajaran politik bagi warga.

Dengan bergerak laiknya para fasilitator program, tak hanya membuat kepekaan kader bisa lebih terasah dan mampu melihat secara jernih kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesungguhnya

Namun juga, secara timbal-balik, setiap kader dapat memberikan pengajaran-pengajaran kepada masyarakat tentang urgennya memilih para wakil berdasarkan kapasitas dan kapabilitas personal, serta arah program rasional jangka panjang dalam tiap perhelatan politik.

Setidaknya mereka membenamkan tradisi yang baik meskipun tak terpilih pada akhirnya.

Daya tenaga kader muda yang cukup besar, dengan potensi-potensi kreatif yang mereka miliki, selayaknya dapat menjadi modal untuk membentuk dan mengembalikan semangat kepartaian di tengah kesangsian warga-negara terhadap apapun yang berbau politik.

Dengan pelibatan intens mereka di antara keluh-kesah warga setiap saat, tak saja memberi warna tersendiri pada kepekaan dan sikap empati kader-kader partai, tetapi juga ikut mengharumkan nama partai mereka di tengah basis pemilih.

Memang tak mudah untuk dikerjakan, tetapi bila hal seperti ini dapat berjalan, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan, penggiat partai politik akan mulai di isi oleh aktor-aktor yang sebelumnya telah malang-melintang di dunia pemberdayaan.

Mereka yang akrab dengan kerja-kerja fasilitator dan pendampingan di kampung-kampung terpencil dan mampu merumuskan secara cermat kehendak masyarakat menjadi acuan lahirnya kebijakan yang tak hanya menguntungkan kalangan elit.

Mungkin saat itu terjadi, kita tak lagi butuh figur seperti Ahok, dan para penggiat parlemen jalanan tak lagi tabu bergaul dengan politisi.