Pesta demokrasi tahun 2019 sudah kita tinggalkan beberapa bulan lamanya. Gemuruh elektoral makin lama tidak terdengar lagi. Apalagi ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pilpres pada 27 Juni, membuat keriuhan politik makin menjauh dari kehidupan masyarakat.

Tidak adanya keriuhan lagi di tengah masyarakat, terutama warganet, memberikan sebuah angin segar demi mewujudkan cita-cita kerukunan dan perdamaian. Cita-cita ini memang menjadi dambaan semua orang setelah banyak dari kita merasakan kenaikan suhu emosi selama tahapan pemilu berlangsung.

Sebenarnya cita-cita kerukunan dan perdamaian, dulu, seperti sulit akan terwujud melihat polarisasi masyarakat di tingkat bawah yang begitu dahsyatnya. Saya sendiri merasakan itu, sehingga tebersit sebuah kegamangan yang sangat hebat bahwa persatuan, kerukunan, dan perdamaian pasca pemilu tak akan mungkin bisa dicapai kembali.

Ketakutan akan makin terpecahnya masyarakat tingkat bawah bahkan memberikan gambaran lain yang lebih mengerikan lagi. Gambaran itu berbunyi: jika masyarakat terpecah dan saling amuk, maka sudah tidak ada lagi Indonesia yang kita cintai ini. Negeri dengan potensi kemakmuran yang luar biasa ini akan hancur karena rakyatnya tak bersatu.

Namun untunglah, lambat laun, melalui proses politik yang alamiah, riak-riak dan ketakutan-ketakutan itu tampak akan sirna. Bukti yang paling bisa dikonfirmasi adalah media sosial. Kini di media sosial sudah sangat sedikit riak dan amuk itu terjadi. Tidak seperti beberapa bulan silam, medsos laksana medan perang yang berisi saling tembak dan bombardir.

Tapi apakah politik kebangsaan memang kembali tenang, dengan ketenangan yang sungguh-sungguh? Sepertinya tidak seperti itu. Memang di tingkat masyarakat bawah, yang dulu berdebat, kini sudah mulai saling bertegur sapa. Sudah banyak dari mereka tidak menyoal lagi tarung politik yang ganas tersebut.

Tetapi akan sangat berbeda situasinya ketika kita bandingkan dengan politik di tingkat elite. Yang paling kentara kegaduhan politik tersebut mulai muncul saat usainya MK memutus sengketa pilpres. Paling tidak ada tiga kegaduhan tersebut yang bisa kita cermati.

Pertama, kegaduhan menentukan posisi koalisi parpol di DPR. Kegaduhan itu terjadi tidak saja di kubu Prabowo, tetapi juga terjadi di kubu Jokowi. 

Di kubu Prabowo, banyak parpol yang dilanda kebingungan dan terjadi perdebatan di internal mereka tentang pilihan akan merapat ke kubu siapa, pasca pembubaran BPN oleh Prabowo menyikapi putusan MK. Mereka bingung apakah akan merapat di kubu pemerintah, ataukah kembali bersama Prabowo menjadi oposisi.

Sementara di kubu Jokowi, beberapa parpol juga meributkan apakah akan menerima dengan lapang dada bergabungnya parpol yang selama ini bersebarangan dengan mereka karena membela Prabowo. Ataukah menolak dengan tegas, sebab “kue” yang tersedia hanya boleh dimakan oleh siapapun yang terdaftar sebagai tamu sebuah pesta.

Kedua, kegaduhan tentang prediksi siapakah orang-orang yang akan dipilih Jokowi sebagai anggota kabinet pemerintahan mendatang. Ini juga terjadi di kedua kubu, tetapi dengan tipikal yang berbeda. Kalau di kubu Prabowo, beberapa parpol menegaskan akan bersedia menerima dengan gembira seandainya kader terbaiknya dipilih sebagai menteri era Jokowo jilid 2.

Sedangkan di kubu Jokowi sendiri, beberapa parpol bahkan dengan terang-terangan dan ada pula yang di belakang layar meminta jatah jumlah menteri. Upaya itu didasari alasan bahwa merekalah yang telah berdarah-darah membantu terpilihnya kembali Jokowi menjadi presiden untuk kedua kalinya.

Dan ketiga, kegaduhan dalam menentukan siapakah yang akan menjadi pimpinan DPR dan MPR. Kegaduhan ini juga tampak jelas, seperti diberitakan media massa nasional, yang menunjukkan bahwa setiap parpol saling melakukan lobi guna memuluskan harapan-harapan politiknya itu.

Saya kira hal itu sebagai sebuah ikhtiar yang wajar, sebab kursi empuk pimpinan DPR dan MPR punya peran penting dalam menentukan banyak sekali kebijakan, baik kebijakan secara umum bagi bangsa dan negara maupun tentu saja kebijakan yang menguntungkan kepentingan internal parpol tersebut. Maka tak heran kegaduhan tersebut tidak dapat dihindarkan.

Berhentinya kegaduhan di tingkat bawah dan masih gaduhnya para elite politik bangsa ini menunjukkan sebuah kenyataan yang tak dapat dimungkiri. Bahwa sekarang ini politik telah kembali ke habitatnya. Politik telah kembali ke genggaman para elite yang mengatur, merekayasa, dan menguasai rakyat sebagai subjek demokrasi.

Kembalinya politik ke rumahnya sebetulnya hanya seremonial belaka. Politik memang seperti dilepaskan ke tengah-tengah rakyat, sehingga tampak rakyat turut secara langsung dalam kompleksitas politik tersebut. Rakyat seperti punya peran penting dalam politik. Namun sebenarnya politik masih dalam pantauan elite, masih dalam kendali elite.

Ibarat layang-layang yang terbang tinggi di angkasa, yang dilihat seperti berkawan dengan para burung. Padahal sebenarnya layang-layang itu dikendalikan sang pawang melalui benang yang diulur panjang. Saat sang pawang ingin menurunkan kembali layang-layang itu, maka tak ada yang sanggup menghentikannya.

Oleh karenanya, kesadaran itu memunculkan kesadaran lainnya. Bahwa apa yang kita ributkan selama proses pemilu berlangsung ternyata atas kendali elite politik. Jadi memang selama ini banyak dari kita yang tidak menyadari tali kendali itu. Sehingga meyakini aspirasinya benar-benar akan digunakan para elit sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Dengan masih adanya kegaduhan politik di tingkat elite, telah membuka mata kita, jika elite memang telah berhasil mengendalikan kita selama ini. Bahkan tidak saja berhasil mengendalikan, sebab mungkin saja akan kita temui kenyataan yang lebih pahit lagi, berupa tingkah pola elite politik yang hanya mengejar ambisi oligarki parpol. Sementara aspirasi kita sebagai amanah yang kita embankan kepada mereka mungkin saja tidak digubrisnya.

Mudah-mudahan sih tidak!