Memasuki tahun politik 2018-2019, perbincangan publik mulai menghangat. Bukan hanya tentang siapa yang akan bertarung melawan siapa, tapi dengan apa pertarungan politik ini akan terjadi.

Salah satu yang menimbulkan kerisauan adalah kemungkinan munculnya kembali politik identitas. Bentuk identitas yang sering dipakai dalam perhelatan ini adalah politik jenis kelamin. 

Pada pilkada serentak tahun 2018 ini, sekalipun jumlahnya masih di bawah jumlah representasi ideal, tetapi kandidat-kandidat perempuan mulai bermunculan. Berdasarkan data terakhir Komisi Pemilihan Umum per Januari 2018, dari 171 wilayah peserta pilkada, ada 101 calon kepala daerah berjenis kelamin perempuan, sebagian besarnya adalah laki-laki (1045 orang). 

Ketika Hillary Clinton maju sebagai calon presiden Amerika Serikat, banyak gerakan yang mengajak para pemilih untuk memilih Hillary karena ia perempuan. Ada harapan jika Hillary benar-benar menang, maka paling tidak kebijakannya lebih ramah terhadap perempuan.

Cara pikir ini sangat umum ditemui dalam gerakan-gerakan kesetaraan gender. Keberadaan perempuan di pucuk kekuasaan dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh perempuan.

Michelle Obama bahkan mengatakan bahwa perempuan yang memilih Donald Trump dibanding Hillary tidak mendengarkan kata hati mereka. Harus diakui bahwa Trump sangat bermasalah dengan perempuan.

Tetapi, cara Michelle meng-endorse Hillary ini menimbulkan pertanyaan: apakah ketika ada kandidat perempuan yang maju, seluruh perempuan harus memilihnya? Benarkah pemimpin perempuan sudah pasti akan mempertimbangkan hajat hidup kaumnya? 

Mari kita lihat kebijakan yang dibuat oleh Sheryl Sandberg dan Marissa Mayer, dua perempuan yang menjadi bos perusahaan teknologi ternama. Sandberg adalah Chief Operating Officer (COO) Facebook. Sedangkan Meyer adalah Chief Executive Officer (CEO) Yahoo.

Ketika ia hamil, Sandberg merasa kesulitan untuk memarkirkan mobilnya di kantor Google. Maka, ia merasa Google perlu membuat tempat parkir khusus perempuan hamil.

Dengan posisinya sebagai petinggi Google, Sandberg mudah saja merealisasikan keinginannya. Tempat parkir itu kemudian membantu begitu banyak perempuan hamil yang bekerja di Google. Sandberg adalah contoh perempuan yang menggunakan kekuasaannya untuk membantu sesama perempuan. 

Lain halnya dengan Mayer. Ketika ia menjadi CEO Yahoo, ia menghapus kebijakan waktu kerja fleksibel (flextime). Kebijakan ini memungkinkan ratusan pekerja Yahoo bekerja dari rumah 1-2 hari dalam seminggu sehingga mereka punya lebih banyak waktu untuk menjaga anak atau orang tua yang sepuh.

Banyak perempuan memilih bekerja di Yahoo dibanding perusahaan teknologi lain karena kebijakan ini. Sayangnya, Mayer merasa bahwa pekerja perlu hadir di kantor setiap hari agar produktivitas perusahaan meningkat. 

Dari dua contoh itu, terlihat bahwa keberadaan perempuan di puncak kekuasaan tidak otomatis akan melahirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Harus diakui bahwa sebagai individu, tiap perempuan tentu memiliki sensitivitas gender yang berbeda-beda.

Kalaupun ia cukup sensitif, masih ada sistem sosial dan ekonomi yang menghalangi. Seperti Mayer, misalnya, terhalang oleh tuntutan produktivitas perusahaan.

Mengutip jurnalis pemenang Pulitzer, Susan Faludi, “Kita tidak bisa mengubah dunia menjadi lebih baik untuk perempuan hanya dengan menghadirkan wajah perempuan di pucuk sistem sosial dan ekonomi yang tidak bisa diubah.” 

Pun, identitas “keperempuanan” bukanlah sesuatu yang tunggal. Jika seorang kandidat perempuan mengatakan bahwa ia akan mengadvokasi kepentingan perempuan, maka sebagai pemilih yang cerdas kita patut bertanya; Kepentingan perempuan mana yang ingin ia wakili? Program apa yang ia tawarkan? Bagaimana rekam jejaknya? 

Politik identitas -- seperti yang berbasis gender ini -- tentu tak selamanya salah. Jika dibarengi dengan kualitas calon yang jelas, maka ia dapat menjadi sumber kekuatan kelompok marginal. Tetapi, politik identitas yang kebablasan juga berpotensi mematikan meritokrasi.

Perlu diingat bahwa perjuangan feminisme di awal adalah agar perempuan bisa memilih mana kandidat yang terbaik, entah itu kandidat perempuan atau laki-laki.

Memilih perempuan sebagai pemimpin hanya karena ia perempuan adalah penghinaan, alih-alih pemberdayaan. Itu tidak jauh berbeda dengan mereka yang menolak calon pemimpin perempuan hanya karena ia perempuan. 

Pandangan esensialis ini berbahaya karena akan membuat politik kehilangan pesona kualitasnya. Kesempatan warga untuk menimbang dan menilai kualitas, rekam jejak dan tawaran platform kandidat pemimpin akan terkikis oleh retorika politik identitas, baik dalam bentuk kesukuan, agama, maupun jenis kelamin. 

Di tahun politik ini, retorika politik identitas dalam beragam bentuknya pasti akan – dan sudah – bermunculan. Di beberapa tempat, identitas demografis kandidat menjadi pertimbangan dominan dalam penentuan pasangan calon. 

Namun demikian, demokrasi Indonesia sudah semakin matang. Publik terus-menerus belajar. Mereka merasakan langsung dampak kebijakan setiap rezim. Mereka bisa mengakses informasi secara terbuka.

Menjadikan politik identitas sebagai satu-satunya instrumen meraih simpati publik tidak akan memadai lagi. Bahkan di masa depan mungkin tidak akan relevan sama sekali.