Hampir tak ada yang memungkiri nuansa Pemilu kali ini yang terpanas dari pemilu-pemilu sebelumnya. Begitu menyita perhatian, seluruh energi anak bangsa tersedot dan terfokus dalam kontestasi politik sekali lima tahun ini. 

Pemilu 2019 dinilai sebagai Pemilu yang bersejarah. Karena, selain untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak, Pilpres dengan Pileg, dinamika Pemilu pun juga ditandai dengan banyak cerita tentang bagaimana masifnya terpolarisasi dan repolarisasinya warga bangsa ini ke dalam dua blok.

Mulai dari level pertemanan hingga level keluarga, tak sedikit pada akhirnya terjadi saling bermusuhan, tidak saling tegur sapa lagi, memutus perkawanan, dan bahkan saling mencaci maki satu dengan lainnya akibat saling adu ‘jagoanku, mana jagoanmu’.

Gonjang-ganjing soal Pemilu tidak saja berhenti setelah usai pemungutan suara. Justru perseteruan makin membesar ketika para demagog saling merecoki di dunia maya. 

Pemilu yang semestinya menumbuh-kembangkan kedewasaan politik, yang semestinya ajang pembelajaran politik bagi masyarakat agar makin beradab, justru potensial membawa perpecahan. Dan tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan berakibat fatal mengulang kembali, seperti misalnya peristiwa chaos.

Oleh karenanya, lebih daripada perkara kelimpahan effect, kalkulasi ‘politik angka’, penambahan vote getter kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di sinilah peran Tuan Guru Bajang Zainul Madji (TGB) yang telah menegasikan dirinya sebagai pembawa politik “wasathiyyah” (Jalan Tengah) untuk hari-hari ke depan teramat penting dituntut berdaya-guna menjadi mercusuar penunjuk arah di tengah. 

Terutama saat ini, falsafah politik jalan tengah TGB ini harus berfungsi mem-fastabiqul khairat-kan bagi semua, memengaruhi agar masyarakat beramai-ramai menyebarkan ‘pesan’ sejuk persatuan kembali. Spesifiknya, mencairkan kebekuan kepada kedua kubu yang saat ini sudah telanjur terbelah.

Peredam Tensi Politik

Setelah dikabarkan gagalnya utusan Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menemui Prabowo, usai memenangkan Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya, sosok Tuan Guru yang melekat pada diri Zainul Madji berpeluang menjadi sang penengah. Tugas TGB hadir merekatkan kembali kohesi sosial masyarakat, setidak-tidaknya untuk mengisi celah-lubang rekonsiliasi para elite politik (Jokowi dan Prabowo) sebagai manifestasi exemplary center masyarakat saat ini.

Di tengah ramainya silang sengketa Pemilu, sudah sewajarnya mencuat usulan rekonsiliasi ini banyak diperbincangan publik. Sebab rekonsiliasi dianggap sebagai jalan menuju konsensus politik yang nyata. Kelumrahan politik akomodasi elite ini juga secara komunikasi politik akan pasti berdampak pada rekonsiliasinya akar rumput. 

Namun, persoalannya kemudian, siapa sosok yang berperan menjadi pembawa pesan atau juru runding rekonsiliasi, yang terbuka ruang diterima oleh semua kalangan? Itulah pertimbangan fundamental mengapa politik wasathiyyah TGB dapat memberi angin segar.

Demi menghindarkan Indonesia dari keterbelahan, konsepsi politik wasathiyyah yang digadang-gadang oleh TGB harus hadir menjadi sebuah titik temu atau obat luka untuk bangsa, bangsa yang saat ini harkatnya sedang terkoyah, tergerus, atau terjun bebas akibat energinya tersedot oleh politik yang membakar semangat keagamaan yang ‘overdosis’ dari sebagian kelompok orang; politik yang rawan terjebak pada kutub-kutub ekstrem yang sesungguhnya mengancam demokrasi.

Politik jalan tengah akan meringankan beban atas rekam politik itu. TGB menjadi sang penengah mampu menghidupkan kegembiraan berbangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ini. Sehingga semua tak terkecuali memiliki harapan baru menggelorakan kemajuan misi, mendongkrak harkat martabat kehidupan politik bangsa ke depan.

TGB harus menjadi jembatan penghubung rekonsiliasi dua jalur dengan membuat peta jalan interaksi resmi dan tidak formal antara elite-elite atau kelompok-kelompok yang masih berseteru. Resep jalan tengah, yakni merukunkan agar jangan sampai berlarut-larutnya tensi politik yang bisa saja membahayakan kemanan nasional.

Membatin; Jokowi Pilihnya

Tidak saja gelombang kampanye dan perdebatan politik yang berbuih, pada saat yang bersamaan, keriuhan nyaris saja menjungkirbalikkan nilai-nilai kepercayaan masyarakat akibat tumor rasuah yang menyasar Kementerian Agama. 

Ibarat kotak pandora, persoalan skandal korupsi jual beli jabatan yang berkelindan membuat image kementerian/lembaga ini terus merosot di mata publik.

Daya destruktif korupsi yang merusak tatanan ini yang harus dilawan. Sebagai institusi yang memperkukuh moral agama-agama, perubahan ke depan, Kementerian Agama harus memecahkan kebentuan persoalan beragama dengan kemanusiaan. Misalnya, ambruknya etika hidup bersama, mencarikan solusi terhadap maraknya praktik intoleransi dan ujaran kebencian atas nama agama.

Pada konteks inilah dibutuhkan sosok Tuan Guru menjadi amat relevan untuk hadir mengurai segala macam benang kusut persoalan dan kekacaubalauan masalah. Idealisme TGB dijamin dapat menata semua itu. 

Ini kebutuhan mendesak demi membangun kemajuan beradab bangsa. Tesis politik wasathiyyah TGB dapat menciptakan peradaban yang lebih manusiawi, melampaui sekat-sekat, yakni menjadi jalan tengah antara ketidakadilan dan pesan tersirat beragama.

Usai songsong Pemilu dengan segala keruwetannya, fragmen-fragmen persoalan, dan kemudian menemukan jalan rekonsiliasi menghembusakan angin segar, ikhtiar politik wasathiyyah TGB mesti dilanjutkan untuk mengurusi agama dan keumatan bangsa yang lebih luas. 

Dengan mengutip filsafat Jawa, ada istilah “mamayu hayuning bawono”, yang artinya bagaimana menata kehidupan dunia yang lebih baik. Itu menjadi tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan pekerjaan rumah para wiku, batara, dan begawan yang sekarang ini disebut sebagai Tuan Guru.

Opsi ini tidak semata-mata mengandalkan ‘membatin’ bahwa Jokowi akan memilih TGB untuk menjadi petugas yang mengurusi agama dan keumatan selanjutnya di Kabinet Kerja Jilid II. Naluri itu bukan hal yang tidak masuk di akal, karena dengan alasan makin menularnya persoalan di Kementerian/Lembaga yang mengurusi spritualitas masyarakat selama ini. 

Jangan sampai menunggu terbukti benar seperti yang Gus Dur bilang bahwa Kementerian Agama seperti pasar.