Politics is dirty. Politics is exciting. Politics is often very, very difficult and disappointing. And I really would rather the world would be a little more like it was when my dad was young, where you knew pretty much where people stood on the great moral issues. (James Dobson)

***

Lima bulan lagi, tepatnya Februari 2017, Indonesia akan kembali menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Agenda politik lima tahunan secara serentak ini merupakan yang kedua di Tanah Air, setelah sebelumnya digelar pada Desember 2015.

Hanya saja, terlepas dari pelaksanaan yang berlangsung damai dan aman dalam Pilkada 2015 lalu, masih ada sesuatu yang layak menjadi perhatian kita bersama, yaitu tingginya angkat golput. Jumlah pemilik suara yang tidak berpartisipasi dalam Pemilukada 2015 lalu, dianggap sebagai pemenang.

Sebut saja misalnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Pada Pilkada 9 Desember 2015 lalu, jumlah kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Purbalingga hanya berada di kisaran 60 persen. Dengan jumlah pemilih sekitar 738.000, jumlah pemilih yang suaranya dinilai sah hanya 418.313 suara.

Pasangan Tasdi-Tiwi mendapatkan dukungan 228.037 suara, dan pasangan Sugeng-Sutjipto meraih 190.276 suara. Bila dihitung dengan jumlah suara yang tidak sah dan golput, maka jumlah suara yang diperoleh pemenang pilkada masih jauh tertinggal. Hal ini karena jumlah suara yang tidak sah atau pemilih yang memilih golput, mencapai sekitar 319 ribu. (Republika, 29 Desember 2015).

Berdasarkan hasil survei Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, angka golput dalam Pilkada Serentak 2015 ra¬ta-rata 35 hingga 40 persen da¬ri daftar pemilih tetap (DPT).

Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Jawa, tetapi juga di wilayah-wilayah lain, termasuk di Kalimantan dan Sumatera. Bahkan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) me¬nyebutkan, pemilih yang tak menyalurkan hak suara dalam Pilkada 2015 di Samarinda, Kalimantan Timur, mencapai 56 persen. (Suara Karya, 10 Desember 2015).

Beberapa peneliti menganalisis penyebab terjadinya golput ini karena beberapa faktor. Di antaranya seperti minimnya sosialisasi pilkada dan pembagian undangan ke tempat pemungutan suara (TPS) yang tak sampai kepada pemilik suara.

Ada pula yang menilai bahwa tingginya angka golput bisa karena masyarakat putus asa dengan keadaan yang tidak berubah; masyarakat putus asa atau kecewa dengan pemerintah, apatis terhadap pemerintah, dan tidak mendapatkan figur yang cocok untuk dipilih dan menjadi harapan.

Apatisme Politik

Dari sekian banyak alasan penyebab terjadinya golput, apatisme politik layak untuk dikedepankan. Masyarakat apatis terhadap politik yang dianggap tidak membawa perubahan pada kehidupan yang lebih baik.

Belum lagi ketika melihat fenomena politik yang selalu dekat dengan “bau tak sedap” semacam korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini ditandai dengan banyaknya kepala daerah, anggota DPR, anggota DPD, dan pejabat negara lain sekelas menteri dan ketua Mahkamah Konstitusi yang terjerat tindak pidana korupsi.

Ini terlihat dari hasil survei pada 2012 lalu yang menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap persoalan politik. Dari hasil survei Nasional SMRC pada Februari 2012 menunjukkan bahwa publik yang tertarik pada dunia politik hanya 32 persen. Jauh lebih rendah dari yang tidak tertarik yang mencapai 65 persen. Sementara sisanya, yakni 3 persen menjawab tidak tahu.

Bahkan berdasarkan survei LSI, penurunan tingkat kesukaan dan ketertarikan publik terhadap dunia politik ini sudah menjadi tren sejak 2014-2012. Trend yang memburuk serta apatisme politik ini sebanding dengan menurunnya tingkat partisipasi dalam setiap pemilu.

Bila kita kaji lebih mendalam, apatisme terhadap politik ini tidak ujug-ujug terjadi begitu saja. Ada semacam rangkaian peristiwa yang kemudian membentuk persepsi dan paradigma masyarakat tentang politik.

Sialnya, paradigma yang terbagun dalam persepsi publik menunjukkan sesuatu yang negatif dan berkonotasi kotor tentang politik. Bagi sebagian publik kita, politik itu identik dengan korupsi, aksi tipu-tipu, khianat, dan praktik-praktik buruk lainnya. Sehingga tidak heran jika James Dobson menyebut “politics is dirty”.

Apa yang diungkapkan Dobson ini senada dengan yang dikatakan Frans Magnis Suseno, ”Politik sering dianggap bisnis yang sangat kotor (najis mughalladhah), untuk mencari politisi yang sungguh-sungguh jujur dan “sepi ing pamrih”, dianggap sama dengan mau mencari perawan di lokasi pelacuran, inilah pendapat sinisme pragmatis.

Sedangkan strukturalisme esktrem berpendapat bahwa moralitas pribadi para politisi tidak relevan, sebab sebuah negara hanya dapat maju, apabila para politisi yang memimpinnya memiliki integritas dan kejujuran pribadi. (Mastorat, 2016: 2).

Padahal sejatinya, dunia politik itu tidak kotor atau najis seperti banyak dibayangkan. Politik sejatinya suci. Sebab ia sebagaimana kata Plato dan Aristoteles menyangkut suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik.

Peter H. Merkl juga menyebutkan bahwa “Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan”. Senada juga diungkapkan Joyce Mitchell. Menurutnya, politik merupakan pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Oleh karena politik berkenaan dengan suatu usaha untuk terciptanya keteraturan di dalam masyarakat dengan memberikan kebijakan-kebijakan (policies) yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, maka identitas politik sejatinya tidak perlu disalahpahami.

Sebaliknya, perilaku para elite politik yang menghalalkan segala cara, yang perlu diluruskan, karena tidak sesuai dengan identitas sejati dari politik itu sendiri. Dan, perilaku inilah yang sejatinya turut membengkokkan kesejatian makna politik.

Politik Nilai

Persepsi yang keliru yang mengidentikkan politik dengan perilaku kotor dan najis itu tidak lain karena hilangnya politik nilai. Elite-elite politik mengabaikan nilai-nilai politik (political values) yang sarat dengan nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai keislaman. Padahal, jika nilai-nilai politik ini menjadi pemandunya, maka politik akan jauh dari bahasa bohong, menipu, apalagi sekadar memperjuangkan kepentingannya sendiri demi merengkuh kekuasaan.

Elite politik yang menggunakan politik nilai, akan betul-betul berpolitik demi kemaslahatan umat dan bangsa. Ia akan memperjuangkan keadilan, menegakkan kebenaran dan tidak akan berkhianat. Maka, yang mengemuka kemudian bukanlah para politisi yang hanya memperjuangkan vested interest-nya, melainkan benar-benar obyektif dan berjuang membela kaum mustadh’afin.

Term politik nilai ini sebenarnya bukan tema baru. Ia senada dengan konsep adi luhung yang pernah dikemukakan Amien Rais dalam Muktamar Muhammadiyah ke-43 pada 1995. Konsep adi luhung ini lahir dari analisis Amien terhadap sistem politik nasional dalam dimensi budaya dan struktur kekuasaan. Kehidupan politik diwarnai konflik kepentingan dari berbagai kelompok elit untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan publik.

Konsep politik adi luhung ini pun sarat dengan nilai-nilai politik. Dengan model politik ini, orang-orang yang ada di legislatif, eksekutif, dan yudikatif berperilaku atau beretika sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Ide Amien Rais tentang politik adi luhung ini mengandung tiga hal pokok. Pertama, semua politisi semestinya memiliki komitmen terhadap kepentingan publik; Kedua, para pejabat pemerintah seharusnya dapat dipercaya (amanah) dan bertanggung jawab terhadap publik (sebagai manifestasi dari kepercayaan atau mandat yang diberikannya); dan ketiga, para pejabat dan politisi seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip kekeluargaan.

Konsep politik adi luhung ini berasal dari konsep tauhid sosial. Ide tauhid sosial ini menegaskan bahwa ajaran agama (Islam) semestinya diinterpretasikan untuk menyahuti masalah-masalah sosial yang sangat kompleks dan terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu.

"Tauhid sosial" yang berarti mengamalkan keimanan kepada keesaan Allah (tauhid) seharusnya dapat membimbing usaha manusia dalam mempromosikan keadilan sosial. Konsep tauhid dapat memberikan jaminan pada setiap muslim bahwa sebuah masyarakat dibangun berdasarkan prinsip-prinsip: bebas dari eksploitasi, feodalisme, dan bebas dari diskriminasi berdasarkan kelas sosial, ras, atau gender. (Fachruddin, 2006: 67).

Oleh karenanya, political values dan politik adi luhung ini perlu dikedepankan dalam keseharian politik kita, sehingga bisa menepis persepsi miring publik terhadap politik yang kemudian membuat apatisme politik. Dalam praktik politik keseharian kita, kejujuran harus dijadikan panglima, bukan kepentingan belaka, seperti banyak dipraktikkan selama ini.

Dengan begitu, tidak ada lagi pengkhianatan, kebohongan, dan aksi tipu-tipu yang penting tujuan tercapai, termasuk praktik kotor korupsi dalam politik kita. Jika ini terjadi, yakinlah masa depan politik kita akan cerah. Wallahu a’lam bi al-shawab.

#LombaEsaiPolitik