Amien Rais tak henti menghebohkan publik. Setelah pernyataan bagi-bagi tanah, kini giliran penggolongan partai Allah dan partai setan.

Usaha penggolongan ini tentu mengundang reaksi publik di tengah sensitivitas antara kepentingan politik dan agama yang belakangan ini sering digunakan oleh politisi sebagai politik identitas. Mari kita mencermati pernyataan Amien Rais yang berbunyi:

“Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? Untuk melawan hizbusy syaithan.”

Kalimat di atas menyebutkan tiga partai politik yang sudah jelas masuk dalam partai Allah adalah PAN, PKS, Gerindra. Dapat dikatakan, partai di luar itu belum masuk atau masih dalam proses masuk hizbullah, karena ada kata “bukan hanya” sebelum menyebutkan tiga partai di atas. Maka maksud dari Amien Rais adalah menyeru umat Islam dan partai di luar yang disebutkan untuk masuk dalam hizbullah seperti yang dilakukan oleh tiga partai itu.

Seruan Amien ini adalah usaha penyatuan identitas dari berbagai golongan yang berbeda, menyatukan partai yang berseberangan dengan dirinya dengan menonjolkan kesamaan identitas sebagai umat Islam untuk menjadi hizbullah.

Politik identitas secara sederhana dapat didefinisikan penonjolan identitas,baik dari identitas sosial berupa kesamaan suku, ras, agama, budaya, daerah dengan tujuan tentu pemilihan atas dasar identitas, bukan atas dasar kualitas. Maka bisa kita katakan bahwa seruan Amien ini adalah langkah politik identitas dengan identitas agama yang ditonjolkan.

Politik identitas secara jelas dilakukan pada Pilkada DKI 2017 lalu, dengan identitas agama dan sentimen keagamaan yang diolah dengan sedemikian rupa menggunakan gerakan aksi massa, kultum di masjid-masjid menggunakan dalil haram memilih pemimpin kafir. Strategi ini terbukti berhasil memenangkan pasangan Anies-Sandi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, efektifkah? Atau justru kontraproduktif politik identitas Amien ini?

Sebelum menilai efektif atau tidak, kita harus memahami segmen yang ingin disasar Amien. Pernyataan ini dilontarkan saat ceramahnya di sebuah masjid di kawasan Mampang, Jakarta Selatan di hadapan para alumni 212. 

Jika sasarannya hanya alumni 212 dan muslim fundamental, tentu ini efektif. Namun, jika segmennya masyarakat muslim luas yang moderat dan di luar tiga partai di atas, pernyataan itu menjadi kontraproduktif.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia sudah tahu dan trauma dengan pilkada DKI yang menggunakan SARA sebagai politik identitas. Masyarakat dan aparatur negara kini sudah belajar tentang bahaya politik identitas yang dibungkus dengan SARA berpotensi memecah belah keutuhan negara.

Menurut Musdah Mulia (Syafii Maarif, Martin Lukito, Siti Musdah Mulia dkk, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita), arus politik identitas umat Islam, terutama yang digawangi oleh kelompok fundamentalis, paling tidak telah melahirkan tiga bentuk kekerasan.

Pertama, kekerasan fisik seperti pengrusakan, penutupan tempat ibadah, seperti gereja dan masjid, maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan objek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma, maupun terbunuh.

Kedua, kekerasan simbolik, yang dapat berupa kekerasan semiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah yang bernada melecehkan sesuatu agama. Ketiga, kekerasan struktural, yang berbentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun aparatnya sendiri.

Sebetulnya fundamentalisme tidak hanya terjadi dalam Islam, tapi juga umat agama lain. Salah satu faktor pemicu fundamentalisme adalah dibawanya kepentingan politik dalam agama menggunakan politik identitas, sehingga hal ini dapat memicu perpecahan intern agama itu maupun antarumat beragama.

Hal tersebut disebabkan penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam kampanye politik dapat memicu sentimen keagamaan sehingga terpecah menjadi beberapa kubu. Maka hal selanjutnya yang terjadi adalah penguatan identitas dari masing-masing kubu. Dan, jika hal ini terus berlanjut, salah satu kelompok akan merasa tersaingi identitasnya sehingga memicu konflik.

Politik identitas berpotensi memicu konflik dan perpecahan karena cenderung antiplularitas. Sedangkan bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk. Maka sangat dimungkinkan minoritas menjadi korban oleh mayoritas karena sistem politik Indonesia bukan kualitatif tapi kuantitatif, sehingga sistem kuantitaif sangat cocok dengan politik identitas dan berakibat diabaikannya suara kelompok yang kalah jumlah.

Namun, dalam studi politik identitas tidak selalu negatif. Ada sisi positif politik identitas biasa digunakan juga untuk melawan rezim otoriter, seperti yang terjadi pada gerakan reformasi yang salah satu tokohnya juga Amien Rais. Politik identitas pada saat itu berjasa untuk mengonsolidasi masyarakat untuk menyatukan suara rakyat untuk menjatuhkan orde baru.

Maka politik identitas seperti satu mata uang yang mempunyai wajah berbeda. Jika penggunaannya tepat, tentu akan menyejahterkan masyarakat. Namun, jika penggunaannya diselewengkan, maka akan terjadi pergolakan.

Untuk mengantisipasi efek politik identitas, perlu pengejawantahan nilai Pancasila. Seperti yang disampaikan Sujiwo Tejo, mari tak menghafal Pancasila sebagaimana banyak orang tak hafal rumus kimia oksigen, tetapi setiap saat menghirup oksigen.