Dalam rentang September ke Oktober 2016, di Jawa Timur heboh Kanjeng Dimas Pribadi, sayup sayup Pilgub pada 2018 dan Gerakan PMII mengawal industrialisasi. Ini memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Seakan ulasan Clifoort Geertz tentang agama Jawa memiliki keterkaitan pula dalam soal politik.

Fenomena Kanjeng Dimas Taat Pribadi menggambarkan sisa sisa feodalisme kultural di Jawa Timur. Awal reformasi, simbol ketokohan digunakan oleh partai politik untuk menarik massa. Tetapi kini sudah menguap.

Sosok sebagaimana Kanjeng Dimas Taat Pribadi sudah dipinggirkan ke jalur kultural. Dinasti Bangkalan di Madura juga menguat dalam soal politik. Hanya saja juga sudah tenggelam setelah tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Perhelatan Pilgub Jawa Timur 2018 juga tidak bisa teraba. Politik identitas sudah tidak laku untuk kembali dijual. Ikatan feodalisme memang tetap kuat. Tetapi masyarakat sudah cerdas untuk dibawa ke dalam wilayah politik.

Tahun 2012 lalu, iseng iseng saya melakukan penelitian tentang peta politik di Madura. Pilgub di Jawa Timur selalu kandas di Madura. Berkali kali penentunya adalah Madura. Kecurangan dan keberhasilannya ditentukan oleh pemilih di Sampang dan Bangkalan. Tetapi itu dulu. Sebelum Kiai Fuad ditangkap oleh KPK.

Pada sisi berbeda, gerakan Mahasiswa di Jawa Timur sudah mulai menggeliat. Sebagai tempat lahirnya berbagai organisasi, aktivis di Surabaya memikul tanggung jawab sejarah yang cukup kuat untuk kembali melakukan perubahan di dalam skala yang lebih besar.

Sekitar sebulan saya di Surabaya, sudah mulai ada peta yang cukup jelas. Satu sisi bahwa ketergantungan mahasiswa kepada politisi cukup kuat. Ini juga bersamaan dengan ideologisasi dan kaderisasi di internal. Kajian yang massif dan upaya untuk menegakkan identitas mahasiswa dihadapkan dengan politik praktis yang jauh dari nilai idealitas.

Dalam panggung politik, yang kerap merusak citra memang politisi. Kekuatan kultural yang tersimpul dalam sosok sebagaimana Kanjeng Dimas tetap terawat. Ikatannya adalah ketokohan. Pada sisi gerakan pengawalan, posisi mahasiswa juga kian ditangguhkan dalam ruang politik maju mundur.

Sekitar sebulan pula, sudah tiga kali aksi PMII Jawa Timur. Di awali di di depan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lalu di Sumenep dengan isu tanah dan terakhir Banyuangi dengan isu Tumpang Pitu. Semuanya di kordinasi dari Surabaya.

Aksi demonstrasi merupakan ejawantah dari pembelaan yang kongkret terhadap masyarakat kecil. Tetapi aksi tak selalu suci. Berhadapan dengan birokrasi yang rumit dan godaan mafia yang ingin menunggangi. Idealisme selalu bertarung dengan pragmatisme.

Bagaimanapun juga, harapannya memang selalu ada pada pemuda. Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang kepemudaan menunjukkan pemuda merupakan bagian penting dalam perubahan bangsa. Tahun 2025, Indonesia memperoleh berkah demografi. Ini menjadi asa lebih untuk Indonesia lebih baik.

Asa ini perlu didukung dengan kuat oleh kaderisasi yang kuat di internal kepemudaan. Dunia kampus hanya mengajarkan teori. Tetapi pemuda yang ada di dalam organisasi akan memiliki dialektika yang cukup serius dengan realitas yang kongkret.

Dialektika itu saya rasakan betul. Sebagai pemuda yang berasal dari pelosok di pedesaan Sumenep Madura yang hijrah ke Surabaya, saya melihat dengan nyata atas banyak ketimpangan yang terjadi. Politisi yang hanya jual janji. Birokrasi yang minta dilayani. Akademisi yang sibuk mencari sesuap nasi. Semuanya tampak penuh kepalsuan.

Hanya kepada aktivis yang ada pinggir jalan tersisa harapan. Tetapi kaderisasi memang perlu ditingkatkan. Idealisme harus menjadi baju yang paling mewah melebihi terhadap apapun. Gagasan dan gerakan harus searah untuk melakukan perubahan.

Ruang politik harus dihadapi dengan senyum harapan. Drama politik kadang membuat kita merengut. Terlalu banyak berita tentang kasus korupsi, transaksi dan permainan para elit. Tetapi bukan berarti akan ditinggalkan.  

Selalu ada terang dalam gelap. Merutuk politik sebagai suatu yang kotor tidak akan mampu menyelesaikan persoalan. Gelap butuh terang. Bukan cacian. Salah satu kaidah ushul fiqih berbunyi, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh; apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan lantas ditinggalkan semuanya.

Bagaimanapun, kita memang tak akan pernah hidup tanpa politik. Tak juga akan menafikan keberadaan politik dalam sistem kebangsaan. Tanpa politik, tak mungkin Indonesia merdeka. Politik adalah bagian penting yang menyatu dengan dinamika kebangsaan yang terjadi.

Poisisi pemuda di dalam dinmika politik mesti berada dalam ruang gagasan dan gerakan sekaligus. Basis intelektualitas yang dimiliki oleh pemuda menjadi suatu kekuatan penting untuk merumuskan tentang politik sebagai pembebasan.

Politik jenis ini sebagai suatu kampanye untuk terlibat politik dengan cara yang sehat dan berdaulat. Gagasannya bertumpu pada realitas. Berupa ajakan kepada semesta bahwa politik yang mesti digalakkan bersumber dari semangat untuk memberikan langkah kongkret dan mengentaskan soal di masyarakat.

Politik identitas yang kurang laku karena hanya menuhankan simbol. Bukan pada kinerja kongkret yang bisa dirasakan. Masyarakat sudah berada di jenjang labil level atas yang menuju ke arah dewas. Sehingga pendekatannya lebih jelas dengan hasil yang juga jelas.

Pada wilayah gerakan, posisi pemuda mesti barada di pinggir kekuasaan atau negara. Ini sebagai cara agar dapat melakukan kontrol atas segala kebijakan. Pemerintahan yang tanpa kontrol hanya akan melahirkan jenis pemerintah yang korup dan semena-mena.

Untuk melakukan hal semacam itu, butuh gerakan semesta yang dilakukan oleh pemuda. Basis berpikirnya bukan hanya terpaku pada angka dan nilai dalam akademik. Tetapi pijakannya harus benar-benar dirasakan. Sehingga dengan itulah, pemuda akan menjadi-meminjam dari Gramsci- intelektual organik dalam mengawal perubahan dan dinamika politik.    

* Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

#LombaEsaiPolitik