Mereka... mengatakan: “Damai sejahtera!” Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok... (Yehezkiel, sekitar 593-571 SM)

***

Dalam sebuah forum diskusi di internet yang saya ikuti, seorang anggota dari Amerika Serikat iseng mengunggah sebuah artikel tentang pendidikan seks. Tidak ada yang porno, kalau anda mau jernih membacanya. Tetapi demi menjaga kewarasan mereka yang tidak cukup waras untuk tidak mempolisikan saya dengan tuduhan pornografi, lebih baik tidak saya sertakan tautannya di sini.

Artikel tersebut berisi beberapa point mengenai kesehatan reproduksi, hubungan seks, aspek legalnya dan lain-lain. Anehnya, penulis menghindari penyebutan “pria/wanita” (“man/woman” atau “male/female”). Sebagai gantinya ia menggunakan kata “orang dengan penis/vagina” (“people with penis/vagina”).

Saya dan beberapa teman dari Eropa geli membacanya. Sementara si penulis seolah mengkampanyekan pandangan positif terhadap seks, ia sangat berhati-hati menjaga netralitas gender. Saya tahu penyebabnya: ia tidak ingin membuat kaum transgender (ada istilah baru bernama ‘genderfluid’) tersinggung. Ia juga berusaha menghindari kesan bahwa hubungan seks yang dibicarakan hanya melulu antara pria dan wanita. Dengan kata lain, jangan sampai lesbian dan gay terpinggirkan.

Ya, saya setuju jika kita wajib menghormati kaum LGBT sebagai sesama manusia. Tetapi mengapa sampai segitunya? Mengapa sebuah kata yang umum dipakai dan tidak bermaksud menyinggung bisa dianggap diskriminatif? Mengapa kita menghapus homofobia (secara harafiah “homofobia” berarti “takut pada sesama”, bukan “takut pada pecinta sesama jenis kelamin”/homoerofobia) tetapi menciptakan ketakutan yang baru terhadap mereka, yaitu takut menyinggung?

Sayang sekali, seringkali jawabannya adalah ya. Bahkan di negara tertentu, posisi tawar mereka bisa begitu tinggi sehingga anda bisa saja dimejahijaukan karena mereka merasa terdiskriminasi akibat perkataan anda. Mengapa mereka bisa sedemikian kuatnya? Sederhana: mereka melakukan perjuangan politik.

Inilah Politik Identitas: gerakan politik yang didasarkan pada kesamaan identitas suatu kelompok: agama, ras, gender, orientasi seksual, kelas sosial, budaya dan sebagainya. Politik identitas identik dengan minoritas atau mereka yang tertindas: perasaan senasib sepenanggungan karena ditindas akibat identitas mereka yang berbeda dengan kebanyakan orang membuat mereka bersatu dan bergerak menuntut hak-hak politik yang setara.

Politik identitas mengandung bahaya. Pertama, cenderung sektarian: “kita vs mereka”. Kita menghadapi musuh yang sama, karena itu kita perlu mencari tahu siapa kawan dan lawan. Tetapi yang kedua ia juga cenderung oportunis: musuh dari musuhku adalah sahabatku. Akibatnya adalah bahaya yang ketiga: menuduhkan guilt by association. Kamu musuh saya karena kamu segolongan, seetnis, seagama dan sejenis dengan musuh saya; kecuali kamu menyangkal diri.

Nah, bagaimana jika tuntutan mereka sudah terpenuhi, atau dengan kata lain mereka sudah tidak lagi tertindas? Apakah mereka sekarang menganggap identitasnya sebagai suatu keunikan dalam masyakarat yang setara, tetapi tidak perlu digembar-gemborkan dan diistimewakan? Apakah tidak ada lagi “kita vs mereka”? Idealnya sih begitu.

Dengan berakhirnya penindasan, mereka meninggalkan latar belakang akar rumput mereka dan masuk ke gelanggang politik mainstream yang dipenuhi tuntutan untuk meluhurkan Kepantasan Politik (political correctness). Anda dituntut untuk berhati-hati dalam berbicara atau mengeluarkan pernyataan. Bisa jadi harga yang harus dibayar bukan saja kehilangan suara pemilih, tetapi juga kehilangan kebebasan di balik terali besi.

Namanya juga politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Bahkan kebenaran pun tidak abadi. Maka kepantasan politik juga sangat relatif. Mereka yang memiliki posisi tawar lebih baik dan memiliki arus bawah yang kuat biasanya tidak terlalu terpengaruh oleh kewajiban santun berpolitik. Dalam hal ini, pihak oposisi atau minoritas biasanya diuntungkan karena mereka bebas berbicara apa saja mengenai pemerintahan yang berkuasa. Sebaliknya petahana atau mayoritas harus berhati-hati jika tidak ingin kehilangan posisi, suara atau bahkan hak politiknya.

Saya mencari-cari sebuah karikatur yang pernah diunggah seorang teman ke Facebook, tapi tidak ketemu. Gambarnya jelek sekali, tetapi sangat menampar. Kira-kira begini. Ada seseorang mengatai orang lain “Payah!” dan itu dianggap sebuah “opini”. Tetapi ketika orang yang dikatai “payah” itu berkulit hitam, opini itu berubah menjadi “rasisme”. Kemudian ada seorang perempuan berkata “Laki-laki memang goblok!” dan itu disebut “lelucon”. Tetapi ketika posisinya dibalik, keterangannya berubah menjadi “seksisme”.

Si kartunis membuat catatan kaki: kenapa sih kita tidak bisa saling menghormati tanpa padang bulu? Bukankah kita semua ini setara? Tetapi kemudian mereka akan berkata bahwa selama berabad-abad mereka telah ditindas, dan tidak sepantasnya para keturunan (atau yang segolongan dengan) penindas itu berkata demikian pada mereka. Lho, lantas bagaimana dengan mereka sendiri? Oh, tidak apa-apa! Kan kita yang (dulu) tertindas berhak menyuarakan opini kita! Apalah artinya dibandingkan penindasan mereka di masa lalu?

Singkatnya: anda harus menggunakan political correctness ketika menyebut kelompok-kelompok yang mengusung politik identitas. Tetapi kemudian anda bertanya: apakah hanya penguasa atau ‘mayoritas’ harus hati-hati berbicara untuk merangkul semua golongan, sementara yang ‘minoritas’ boleh menggunakan kata-kata kasar dan politik sektarian untuk membongkar kebusukan penguasa?

Sayang sekali, bahkan dalam negara demokrasi yang besar atau sudah lama matang, politik identitas masih digunakan bahkan oleh penguasa atau mayoritas yang sudah mapan. Mengapa Trump yang rasis dan seksis bisa menang pilpres AS? Mengapa Britania Raya hengkang dari Uni Eropa? Mengapa Jepang (tidak seperti Jerman) enggan mengakui – bahkan mendewakan – kejahatan perangnya? Mengapa perpolitikan India yang dianggap paling demokratis di Asia begitu gaduh? Karena mereka menggembar-gemborkan identitasnya.

Ketika partai Nazi berkuasa di Jerman setelah menang pemilu 1933, mereka melanggengkan ketakutan terhadap orang Yahudi, Slavia, Romani (Gypsy), homoseks, komunis dan manusia ‘rendah’ lainnya jauh lebih gencar dari sebelum mereka berkuasa. Masih banyak contoh serupa dari rezim militer, komunis, anti-komunis, agama dan sebagainya; termasuk Orde Baru.

Mereka melanggengkan kekuasaan dengan cara menciptakan ketakutan di tengah masyarakat bahwa mereka selama ini menjadi korban musuh-musuh mereka. Ya, mereka mengkampanyekan ‘mentalitas korban’ di masyarakat.

Hal inilah yang dihembus-hembuskan penguasa dan mayoritas yang mapan dalam lingkup demokrasi modern. Orang ditakut-takuti bakal kehilangan budaya karena diserbu imigran, kehilangan pekerjaaan karena direbut pekerja asing, kehilangan gengsi karena globalisasi, kehilangan jatidiri bangsa karena harus tunduk pada kriminalisasi sejarah. Tanpa disadari negara jatuh dalam lingkaran setan sektarianisme karena kaum minoritas yang dianggap ‘ancaman’ itu juga melawan dengan politik identitas.

Beberapa negara tertentu menerapkan ‘batas-batas’ untuk melanggengkan kekuasaan  dengan dalih mencegah konflik sektarian; kadang sangat jelas, kadang halus. Ada yang memberikan ‘jatah’ atau kuota keterwakilan di parlemen, tetapi tidak punya kekuatan apa-apa. Ada yang membuat ‘kantong-kantong’ kelompok minoritas supaya mayoritas tidak terganggu. Ada yang sengaja membuat ketimpangan penegakan hukum: terlalu mahal harganya jika kelompok yang kuat dihukum karena menghina kelompok yang lemah, tetapi jika yang terjadi sebaliknya dianggap mencerminkan ‘rasa keadilan masyarakat’.

Yang paling halus mungkin memang cocok dengan budaya sopan santun kita: memaksakan political correctness pada kelompok minoritas. Yang muda, yang datang belakangan, yang hanya menumpang; harus sopan, mengalah dan tunduk pada yang senior, yang lebih dulu ada, yang memiliki negeri ini secara sah. Falsafah bahasa Jawa sudah jelas: anak dan pembantu harus bicara krama pada orang tua, tetapi orang tua boleh bicara ngoko pada mereka. Sangat arif, bukan?

Demikianlah mengapa ketika ada yang terganggu dengan speaker masjid, mereka marah dan merusak; tetapi ketika mereka merasa terganggu dengan patung Buddha tak bersuara di atas atap, mereka bisa menuntut itu diturunkan. Ketika ada pejabat publik yang tidak seagama mengritik penyalahgunaan ayat suci (yang kebetulan memang tidak suka dengan political correctness), mereka bisa mengeluarkan kata-kata kebun binatang (dicampur istilah-istilah agama) untuk menyuruhnya menjaga mulutnya. Mengatai Cina itu tidak rasis, tetapi mengritik mereka karena mengatai Cina itu Islamofobia.

Ketika ada kelompok minoritas yang – sering tanpa sengaja – alpa menerapkan kepantasan politik, mereka berubah menjadi liar. Tetapi mereka membela diri dengan mengatakan, “Kami marah ada sebabnya!” Kemudian mereka akan mengibarkan identitasnya dan mencari kawan dan lawan: “Kalau kalian tidak setuju dengan kami, kalian berdosa!”. Orang menjadi takut, lalu dengan malu-malu kucing “menyejukkan suasana” dengan memberi pendapat “berimbang” yang membenarkan para perusuh itu. Ketika mereka melakukan hal yang lebih buruk lagi dibandingkan pihak yang alpa berpolitik pantas tadi, orang sudah terlanjur memihak mereka.

Anda lihat sendiri bagaimana hasil kombinasi politik identitas dan political correctness dalam ranah perpolitikan negeri ini, dan juga di mancanegara. Sebuah ruang publik yang bebas tapi eksklusif, terbuka tapi saling curiga, santun tetapi tidak saling menghormati. Tidak ada pagar, tetapi kalau anda melangkahi garis batas anda akan ditembak mati. Dan ini dimanfaatkan betul oleh orang-orang semacam ini. Sebuah kondisi yang – jika demokrasi, pendidikan, keterbukaan dan kedewasaan berpikir tidak membudaya – menyuburkan benih-benih otoritarianisme.

Dan memang hal itulah yang diinginkan orang-orang semacam ini. Dunia ‘demokrasi’ di mana mereka bebas berkeliaran dan menuntut ini-itu. Orang lain harus menonton di pinggir, menundukkan pandangan, menjaga lisan, menciptakan kesejukan. Politik identitas yang dipertontonkan dengan sangar tetapi dibumbui pemberlakuan kepantasan politik bagi orang yang berbeda identitas untuk memberi kesan damai.

Beberapa orang berusaha memberi contoh bagaimana negara-negara yang dewasa berdemokrasi menangani gesekan horizontal demikian. Tetapi sering hasilnya dimentahkan. “Di sana minoritas juga ditindas, kok!” argumen mereka, sambil mengutip sumber-sumber yang entah benar atau tidak. Apalagi jika di negara sono itu mayoritasnya segolongan dengan minoritas di sini, mereka mengklaim identitasnya sebagai ‘pihak korban’ dan melampiaskan dendam atas dasar guilt by association.

Lalu bagaimana? Jujur, saya agak sulit memikirkan cara meminimalisir hal semacam ini, boro-boro hilang total. Politik identitas saja masih diamini di negara demokratis. Apalagi Indonesia yang masyarakatnya (termasuk yang berpendidikan tinggi) cenderung senang dengan hal-hal yang nampak di permukaan. Identitas itu kan sejatinya hanya ‘bungkus’. Tetapi karena nampak jelas, orang Indonesia bukan main bangga dan hebohnya.

Saya sedih ketika orang-orang waras di negeri ini, yang tidak hanya melihat kulit tetapi lebih kepada isi, juga menjadi korban karena dianggap memihak lawan. Dinista, dihujat, dikafirkan; jauh lebih kasar dan sadis daripada yang dilakukan ‘musuh’ mereka. Artinya mereka sudah tidak lagi mau mendengarkan ajaran yang sehat. Mereka memilih yang berteriak paling keras dan memanjakan rasa mengasihani diri mereka sendiri.

Saya tidak tahu pilihan lain selain menelanjangi identitas kita masing-masing. Bukan meninggalkan, tetapi menanggalkan. Identitas itu tidak kita buang, tetapi kita masukkan dalam tas; hanya sewaktu diperlukan saja diperlihatkan. Tujuan utama identitas adalah untuk memastikan apakah anda ini benar-benar anda, bukan untuk menentukan bagaimana orang lain memperlakukan anda. Identitas adalah bukti bahwa anda siap bertanggung jawab, bukan untuk menuntut orang lain bertanggung jawab.

Ketika identitas kita dipakai sebagai mana mestinya, maka orang akan menghormati kita apa adanya. Anda akan dinilai dari karakter anda. Jika karakter anda baik, anda akan dinilai baik; jika buruk, anda akan dinilai buruk. Anda tidak perlu menghias lisan atau langgam, karena karakter anda sudah berbicara. Orang yang karakternya kuat tidak memerlukan orang lain yang memantaskan lisannya untuk menyembah identitasnya. Dengan kata lain: orang baik tidak butuh penjilat.

Dr. Martin Luther King, Jr. berkata, “Saya bermimpi, keempat anak saya yang masih kecil akan hidup di tengah bangsa di mana mereka akan dinilai bukan dari warna kulit mereka, tetapi dari karakter mereka.” Anda akan tetap dinilai, tapi bukan berdasarkan identitas anda. Karakter andalah yang menjaga identitas anda, bukan sebaliknya.

Jika kita sama-sama membersihkan karakter kita dan melihat melampaui identitas-identitas yang ada, maka mimpi Dr. King yang lain akan terwujud: “Setiap lembah akan ditinggikan, setiap bukit dan gunung akan direndahkan, tanah yang kasar diratakan dan jalan yang bengkok diluruskan; maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama.”

Atau mungkin, ah, Dr. King hanya seorang kafir asing yang tidak penting bagi kenyamanan identitas dan budaya kita yang pantas dan santun?