Konsekuensi utama dalam implementasi sistem demokrasi tentunya adalah keterlibatan publik secara transparan dalam penyusunan regulasi, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat luas.

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini juga tidak bisa direpresentasikan sebagai pemenuhan kewajiban dari keterlibatan publik. Karakter elitis lembaga  ini kian hari semakin menguat.

Perlu adanya elemen lain sebagai penguatan representasi publik yang lebih independen. Dari sekian banyaknya opsi, millennial cukup mampu mengemban tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas demokrasi Indonesia. Millennial memiliki karakteristik dengan kualifikasi paling –memungkinkan-- mumpuni sebagai stabilitator politik saat ini.

Berpendidikan, independen, idealis, kritis, kuat, dan solid menjadi gambaran utama betapa pantasnya millennial dan atau pemuda/i menjadi tumpuan akhir bagi kesejahteraan negeri. Sudah saatnya pula pemuda menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan.

Namun sedikit berlebihan juga ketika semua nilai positif tadi dijadikan acuan dalam menilai keseluruhan millennial yang ada. Layaknya buah, bisa dikatakan tak semua jeruk itu manis. Tapi tidak akan lebih baik dibanding pernyataan “tak semua jeruk itu masam”. Jika dikembalikan pada kondisi millennial, pernyataan mana yang lebih tepat disematkan pada millennial hari ini?.

Berbagai macam ragam millennial, menciptakan kondisi pola pikir millennial yang juga berbeda-beda. Jika disempitkan dalam spektrum politik, Milbrath dan Goel membaginya dalam tiga tipe.

Pertama, tipe apatis yang sudah terlanjur alergi dengan apa-apa yang berbau politik, dan kadangkala menarik diri dari mekanisme berjalannya politik. Semboyan utama dari millennial bertipe ini tak jarang kita temukan dalam pergaulan sehari-hari, yakni “udah, gausah politik-politikan!!”.

Kedua, tipe spektator. Tipe ini adalah tipe millennial yang tidak terlalu suka dengan bahasan politik, namun masih sering terlibat dalam mekanisme politik yang ada. Minimalnya masih terlibat pelaksanaan pemilu sebagai pemilih.

Ketiga, tipe gladiator yakni tipe millennial yang sangat aktif --atau bahkan produktif-- dalam mekanisme politik. Tipe gladiator ini biasa ditemukan pada aktivis partai, pekerja kampanye, hingga aktivis organisasi.

Sayangnya dalam kelompok millennial saat ini, lebih didominasi oleh tipe apatis yang enggan dan anti dalam bahasan politik. Sisanya diisi oleh tipe spektator atau gladiator yang ironinya pun diiringi kepentingan yang tidak positif dan akhirnya irrevolusioner.

Tentu sangat disayangkan ketika diketahui pula millennial abad ini memiliki privilege yang sangat kuat dengan bermodal teknologi.

Media sosial dan millennial merupakan satu kekuatan terbesar yang dapat melakukan perubahan besar-besaran. Contoh kecilnya saja bisa dilihat pada peristiwa Arab Spring. Proses revolusi politik suatu negara dengan gerakan awalnya terinisiasi oleh gerakan sosial media yang dengan masifnya menyebarkan wacana tentang revolusi.

Contoh lainnya terjadi pada 2017 ketika jatuhnya Presiden Viktor Yanukovych di Ukraina, iklan Referendum Brexit di Inggris pada 2016, atau ketika Presiden Rodrigo Duterte (Presiden Filipina) membuat Keyboard Army pada tahun 2017.

Semua kejadian tadi benar-benar memanfaatkan media sosial yang memiliki daya pengaruh cukup kuat dalam mekanisme politik nasional.

Aliansi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)  pada tahun 2017 merilis data pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta, 49,52 persennya di dominasi generasi millennial. Besarnya angka tersebut, seharusnya menghasilkan fenomena global yang terjadi dengan masifnya isu nasional ataupun trans-nasional ke seluruh lapisan masyarakat.

Ayam mati di gudang beras, rasanya tepat jika dijadikan metafora pada kondisi millennial dalam cakupan produktivitas gagasan politik.

Produk millennial yang ideal memiliki arah politik dan pengaruh dalam kehidupan demokrasi dan bagi pengambil kebijakan. Setidaknya terlihat dari tiga faktor utama yakni, (i) potensi dalam partisipasi politik dan kemantapan pilihan; (ii) sensitifitas pada isu sosial dan kebijakan; (iii) preferensi terhadap kandidat dan pilihan politik.

Harapannya adalah muncul gerakan yang murni dilandasi kesadaran pribadi dan bukan diakomodir oleh kekuatan politik tertentu. Kenyataannya, prinsip paling utama pada gerakan pemuda hari ini tercederai oleh logistik yang kian menarik perhatian idealnya.

 Gerakan politik yang hadir didominasi oleh transaksi dengan prinsip suka sama suka dan untung sama untung –entah siapa yang dirugikan.

Politik transaksional akhirnya menimbulkan tawar menawar yang berujung pada kesepakatan. Tentu saling menguntungkan. Pada konsep transaksi, akan sah jika terjadinya pertukaran barang/jasa dengan nominal yang setara.

Dari sisi pemerintah, kita ketahui bersama tren yang sempat ramai dengan tagar #bismillahkomisaris dapat menjadi indikator kinerja pemerintah yang tidak baik.

Perekrutan komisaris BUMN yang tidak transparan, serta mengangkat tokoh-tokoh dari para pemilik pengaruh kuat di kalangan pemuda menjadi pertanyaan besar masyarakat luas. Atas dasar apakah perekrutan tersebut, dan nilai tawar apa yang diberikan pada kedua belah pihak. Nalar kritis dan idealis menjadi jawaban terkuat dalam pertanyaan tersebut.

Ketimpangan dan ketertindasan masyarakat pun menjadi sub-bagian dalam idealisme pemuda. Lahan perjuangan menjadi lahan basah untuk mencari penghasilan. Tragedi yang ironi ini terjadi dengan berbagai pola, tentu dengan kepentingan yang sama.

Politik yang tercipta akhirnya menjadi politik harga tawar, politik tawar menawar antara penjual dan pembeli. Antara penguasa negara dengan penguasa unjuk rasa. Keterlibatan millennial nampak cukup tinggi dalam politik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Namun, orientasi yang menyimpang mendominasi gerakan-gerakan murni yang seharusnya terjaga.

Adakalanya millennial masa kini menjalani metode refleksi terkait gerakan kemanusiaan. Menyadari bahwa masyarakat bukanlah objek yang dapat ditukar dengan sedikit keuntungan pribadi atau kelompok. Cukup berat dan lama, namun secercah harapan masih bisa ditemukan pada millennial lainnya. Millennial yang masih bijak menggunakan pikiran dan akal budinya.

Millennial yang masih bercita-cita untuk kemakmuran bangsa dan negara, bukan semata-mata untuk dirinya –atau organisasinya.

Baca Juga: Alergi Politik