Terpilihnya kandidat dari partai Republik Glenn Youngkin dalam pemilihan Gubernur Virginia memberikan berbagai catatan penting bagi partai Demokrat. Kemenangan Youngkin atas kandidat petahana dari partai Demokrat, Terry McAuliffe telah meninggalkan pertanyaan besar terkait pudarnya pengaruh partai Demokrat yang telah mendominasi Virgnia selama sepuluh tahun terakhir. Hasil pemilihan Gubernur ini menyakitkan bagi partai Demokrat sebab dalam pemilihan presiden 2020, Presiden Joe Biden berhasil memenangkan suara dengan selisih sebesar 10 poin melawan Donald Trump.

Kemenangan Youngkin tidak terlepas dari janji kampanye yang ia lakukan dengan memberi fokus terkait ketersediaan pekerjaan, masalah perpajakan, dan pendidikan. Fokus kampanye yang dilakukan oleh Youngkin berhasil menarik banyak perhatian pemilih moderat yang ada di Virginia. Dilansir dari CNBC (4/11/2021), permasalahan ekonomi dan pendidikan merupakan dua masalah utama yang mendorong pemilih di Virginia untuk memilih Youngkin ketimbang McAuliffe.

Kemenangan Youngkin telah membuka arah baru bagi model kampanye partai Republik pasca-Trump. Dalam pemilihan Gubernur Virginia, Youngkin telah berhasil menjauhkan sosok Trump sepanjang masa kampanye yang ia lakukan. Strategi Youngkin ini dinilai berhasil menarik pemilih moderat yang memutuskan untuk memilih Biden atas Trump di pemilu presiden tahun 2020 silam.

Berbeda dengan partai Republik yang nampak telah menemukan model kampanye untuk pemilu November 2022 mendatang, partai Demokrat justru mengalami kesulitan untuk menemukan model kampanye pasca lengsernya Trump sebagai Presiden.

Trump merupakan sosok penting dalam kemenangan Demokrat di pemilu Kongres tahun 2018 dan pemilu Presiden tahun 2020. Perilaku Trump yang gemar memecah belah masyarakat telah mendorong pemilih moderat dan memiliki pendidikan tinggi untuk mendukung partai Demokrat.

Hiatusnya Trump dari panggung politik pasca kekalahannya di pemilu 2020 menyulitkan Partai Demokrat untuk memenangkan kembali medan pertempuran politik yang kritis di beberapa negara bagian. Kemunduran partai Demokrat untuk menarik suara pemilih moderat di era pasca-Trump telah memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada partai tersebut.

Politisi Perempuan di era pasca-Trump

Kemenangan Trump pada tahun 2016 silam memberikan catatan buruk bagi sebagian besar perempuan liberal yang mendukung Hillary Clinton. Bahasa seksis yang acap kali digunakan oleh Trump selama masa kampanyenya telah membuat para perempuan khawatir terhadap orientasi kebijakan Trump mengenai gender.

Pada masa kepemimpinan Trump tahun 2016 hingga 2020, banyak politisi perempuan yang sebagian besar berasal dari partai Demokrat muncul di panggung politik pada tingkat negara bagian maupun nasional. Politisi perempuan ini muncul sebagai simbol perlawanan atas kepribadian Trump yang dinilai tidak ramah terhadap perempuan.

Salah satu politisi perempuan yang menjadi simbol perlawanan atas kepemimpinan Trump adalah Nancy Pelosi, ketua House of Representative dari partai Demokrat. Di hadapan publik, Pelosi kerap menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Trump selama Trump menjabat sebagai presiden. Tidak hanya Pelosi, politisi perempuan dari partai Demokrat lainnya seperti Elizabeth Warren dan Alexandria Ocasio-Cortez secara konsisten juga mengkritik setiap kebijakan yang dilakukan oleh Trump.

Setelah Trump lengser dan digantikan oleh Biden, figur politisi perempuan yang awalnya mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dari partai Demokrat mulai pudar. Sosok Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, ataupun Tulsi Gabbard yang sempat muncul untuk meramaikan bursa calon presiden perlahan mulai menghilang dari sorotan media. Namun perlu dicatat, fenomena ini mungkin dapat berubah seiring dengan semakin dekatnya pemilu November 2022.

Terpilihnya Biden sebagai Presiden Amerika Serikat telah membuka ruang koneksi antara perempuan dan politik yang sebelumnya hilang. Sementara itu, hadirnya Kamala Harris sebagai sosok Wakil Presiden juga telah dirasa cukup untuk menciptakan representasi deskriptif di lembaga eksekutif.

Kemenangan Biden-Harris dalam pemilu presiden 2020 merupakan angin segar bagi kelompok perempuan di Amerika Serikat. Dilansir dari The Hill (10/01/2021), di awal pemerintahan Biden-Harris, perempuan di sejumlah kota di Amerika Serikat mengadakan gerakan serentak yang berpusat di Washington D.C untuk menandai era baru Amerika Serikat pasca-Trump. Selain itu, gerakan yang dilakukan setelah pelantikan Biden-Harris ini juga dikhususkan untuk menyuarakan penentangan terhadap larangan aborsi di Texas.

Kelompok perempuan merupakan salah satu kelompok yang kerap melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Trump. Berbanding terbalik dengan Trump, Biden merupakan sosok yang ramah terhadap kelompok minoritas termasuk perempuan.

Fakta ini telah mendorong beberapa pengamat politik memberikan dorongan terhadap partai Republik agar mencalonkan kandidat perempuan untuk mempersempit kesenjangan gender yang terjadi di partai mereka. Namun klaim ini setidaknya perlu tinjauan ulang sebab perilaku memilih dari pemilih tidak dapat memberikan kepastian bahwa pemilih perempuan akan secara otomatis memilih kandidat perempuan.

Dalam artikel yang berjudul WOMEN FOR WOMEN? Gender and Party Bias in Voting for Female Candidates, Brians (2005) menyebut bahwa kandidat perempuan dapat memperoleh dukungan yang lebih sedikit daripada kandidat laki-laki di antara para pemilih perempuan.  Argumen Brians ini nampaknya relevan terhadap beberapa nasib beberapa politisi perempuan yang hanya digunakan sebagai pemeran pendukung dalam politik.

Dalam pemilu presiden tahun 2016, kehadiran Clinton dalam surat suara hanya meningkatkan partisipasi pemilih perempuan sebesar 1 persen dari tahun 2012. Menurut data yang dikutip oleh Sarah Jaffe (2018) dalam artikelnya yang berjudul Why Did a Majority of White Women Vote for Trump, dari 73,7 juta perempuan yang memberikan suara, 53,1 juta diantaranya diidentifikasi sebagai perempuan kulit putih. Dari angka ini, 53 persen pemilih perempuan kulit putih lebih memilih Trump dibandingkan Clinton. Clinton mengalami kesulitan dalam menarik suara dari pemilih perempuan kulit putih yang tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Kekalahan Clinton atas Trump dalam pemilu tahun 2016 mematahkan asumsi bahwa perempuan akan cenderung memilih kandidat perempuan karena adanya rasa solidaritas yang timbul atas persamaan identitas sebagai perempuan. Oleh sebab itu, politisi perempuan di era pasca-Trump akan cenderung kesulitan untuk menang dalam pemilu apabila tetap hanya menggunakan identitasnya untuk menarik suara pemilih.

Berbeda dengan partai Demokrat yang memiliki banyak politisi perempuan ternama, partai Republik justru masih berusaha untuk menyeimbangkan susunan demografisnya. Dalam perspektif pemilih konservatif yang moderat, kandidat perempuan dari partai Republikan pada dasarnya dianggap lebih mampu merepresentasikan keyakinan mereka daripada kandidat laki-laki. Namun secara nasional, posisi perempuan di dalam partai Republikan masih sangat rapuh.

Era pasca-Trump telah mendorong partai Republikan untuk banyak memunculkan kandidat-kandidat moderat untuk kembali muncul di panggung politik. Sementara itu bagi partai Demokrat, era pasca-Trump telah memaksa mereka untuk pergi dari narasi anti-Trump yang berhasil mereka gunakan selama masa kampanye.




Referensi:

Brians, C. L. (2005). WOMEN FOR WOMEN? Gender and Party Bias in Voting for Female Candidates. AMERICAN POLITICS RESEARCH, 33(3), 357-375.

Constantino, A. K. (2021, November 4). How Glenn Youngkin plans to address jobs, taxes and education after winning Virginia’s gubernatorial race. Retrieved from CNBC: https://www.cnbc.com/2021/11/04/virginia-governor-glenn-youngkin-economic-policies.html

Jaffe, S. (2018). Why Did a Majority of White Women Vote for Trump. New Labor Forum, 27(1). 18-26.

Manchester, J. (2021, Januari 10). Women's March holding first post-Trump event this weekend. Retrieved from The Hill: https://thehill.com/homenews/campaign/574965-womens-march-holding-first-post-trump-event-this-weekend